pejuang hizbullahLiputanIslam.com — Sepertinya Amerika Serikat, Israel, dan sekutu-sekutunya negara-negara Arab nyaris putus asa dalam upaya melemahkan (atau melucuti) Hizbullah, kelompok perlawanan Islam Lebanon. Berbagai cara dilakukan agar kelompok ini jatuh, namun tidak menampakkan hasil yang berarti.

Sejak Israel menarik pasukannya dari Lebanon pada tahun 2000, negara zionist ini memiliki dua agenda besar. Pertama, berupaya untuk memaksa agar Suriah juga menarik pasukan dari Lebanon. Dan yang kedua, berupaya agar Hizbullah dilucuti.

Agenda Israel tersebut berjalan mulus pada tahun 2005, ketika Perdana Menteri Lebanon Rafiq Hariri tewas terbunuh. Suriah dituding sebagai pelaku pembunuhan, dan mendapatkan tekanan yang luar biasa keras dari komunitas internasional. Akhirnya, mau tak mau, Suriah pun menarik pasukan militernya dari Lebanon. Namun pada tahun 2009, penyelidikan ulang yang dilakukan oleh PBB ternyata mendapati bahwa bukti-bukti yang mengarah pada Suriah sebagai pelaku pembunuhan Hariri ternyata palsu.

Namun bagaimana dengan Hizbullah? Nampaknya agenda Israel yang kedua menemui jalan buntu. Secara konsisten dan berkelanjutan, Israel membunuhi tokoh-tokoh Hizbullah. Israel melakukan agresi dalam Perang 33 Hari pada tahun 2006, namun Israel dipermalukan. Berbagai sanksi-sanksi dari dunia internasional, misalnya dimasukkan ke dalam daftar hitam oleh Uni Eropa hingga dimasukkannya Hizbullah sebagai kelompok teroris oleh negara Arab, ternyata tidak memiliki efek yang mematikan bagi Hizbullah.

Dan kini, Hizbullah diberikan sanksi perbankan. Sebanyak 3000 lebih rekening yang terkait dengan Hizbullah, tengah menunggu untuk dibekukan dalam beberapa hari mendatang akibat tekanan dari AS. Harian Arab Saudi Asharq Al Awsat, yang mengutip narasumber dari Bank Central Lebanon, melaporkan bahwa rekening yang akan dibekukan mencakup para karyawan, mitra, ataupun klien yang beraffiliasi dengan Hizbullah.

Seperti diketahui, pada tanggal 18 Desember 2015, Presiden AS Barack Obama telah menandatangani undang-undang pencegahan pendanaan internasional untuk Hizbullah. Disebutkan bahwa AS akan menargetkan siapapun yang memfasilitasi transaksi baik individu, pebisnis, atau lembaga yang berhubungan dengan Hizbullah. Sesuai dengan aturan tersebut, Kantor Departemen Keuangan AS yang mengawasi aset luar negeri merilis nama-nama yang dianggap memiliki kaitan dengan Hizbullah.

Sementara itu Gubernur Bank Central Lebanon Riad Salameh sejauh ini telah memerintahkan untuk membekukan 100 rekening sebagaimana yang ditetapkan oleh Departemen Keuangan AS. Menolak membekukan berarti akan ada sanksi dari AS.

“Jika ada hal yang mencurigakan, maka tidak akan ada keringanan hukuman, bahkan jika klien memiliki dana jutaan dolar. Karena dampak negatif jika tidak memenuhi hukum yang ditetapkan oleh AS, akan berakibat bencana besar bagi bank yang bersangkutan,” jelas narasumber.

Diwawancarai oleh CNBC, Salameh baru-baru ini mengatakan, “Prioritas kami adalah untuk menjaga Lebanon di peta keuangan internasional, jadi kami telah mengambil resolusi untuk menerapkan hukum AS di Lebanon dan menjalankan mekanisme yang dianggap perlu untuk memenuhi aturan tersebut.”

Lantas bagaimana tanggapan Hizbullah?

Pada hari Kamis (9/6/2016), Hizbullah bereaksi keras terhadap pernyataan tersebut. Menurut Hizbullah, kebijakan yang diambil oleh Bank Central Lebanon menunjukkan bahwa moneter di Lebanon telah kehilangan kedaulatannya. Alih-alih lebih melindungi warga negara yang gigih dalam mempertahankan kedaulatan negara, ternyata Bank Central lebih memilih bersedia diintervensi oleh pihak asing.

Apakah mereka lupa, siapa yang membela Lebanon dalam Perang Lebanon 1 (yang berlangsung selama 18 tahun, dan berakhir dengan penarikan pasukan Israel pada tahun 2000)? Siapa yang membela Lebanon dalam Perang Lebanon 2 (atau yang juga dikenal selama Perang 33 Hari tahun 2006) yang berakhir dengan kekalahan Israel? Siapa yang pasang badan untuk mencegah masuknya kawanan teroris takfiri di Suriah yang hendak menuju Lebanon?

Selain AS, awal tahun ini Saudi juga menjatuhkan sanksi terhadap empat perusahan Lebanon, yang dituduh memikiki hubungan dengan Hizbullah. Negara monarki ini juga memblokir saluran televisi Al-Manar.

Menurut para pengamat, Hizbullah dijatuhi beragam sanksi karena keterlibatannya dalam operasi militer anti terorisme di Suriah. Pilihan Hizbullah untuk membantu Suriah dalam melawan kawanan teroris takfiri dari puluhan negara, telah berhasil mencegah Lebanon jatuh ke dalam kekacauan yang sama.

Sementara itu, Loyality to Resistance mengatakan bahwa AS telah kehabisan upaya untuk melemahkan Hizbullah dan pendukungnya, hingga kali ini mereka menargetkan sektor perbankan.

“Pemerintahan AS yang menargetkan sektor perbankan akan gagal mencapai tujuan yang diharapkan. Sementara pemerintah dan Bank Sentral, mereka berkewajiban untuk melindungi kedaulatan Lebanon, menjamin stabilitas sosial dan moneter. Hingga kebijakan yang diambil oleh Banks Sentral baru-baru ini menunjukkan sikap ambigu, mencurigakan, dan telah mengkhianati kedaulatan nasional,” kata MP Mohammed Raad.

Pernyataan yang lebih serius datang dari House Speaker Lebanon, Nabih Berri. Ia menegaskan bahwa UU AS yang memberlakukan sanksi keuangan dan pembatasan tidak hanya menargetkan Hizbullah, melainkan menargetkan seluruh kaum Syiah. Kepada asisten Menteri Keuangan AS Daniel Glaser, Berri meminta agar AS harus menghormati hukum keuangan di intern Lebanon. (ba)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL