Hendropriyono1Jakarta, liputanislam.com— Mantan Kepala BIN, Jend. AM. Hendropriyono, mengungkapkan rasa kesalnya atas berbagai tuduhan dan kritikan yang ditujukan kepada Densus 88. Hal itu disampaikannya dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) TV One, edisi Selasa (7/1/2014) yang bertema “Teroris: Malam Tahun Baru Berdarah”.

 “…Saya juga geregetan karena melihat anak-anak kita dari hari ke hari opini publik banyak yang diangkat oleh media menyudutkan anak-anak ini. Yaitu para prajurit di lapangan Densus 88 dan Polda Metro,” ujarnya.

Hendropriyono menegaskan agar masyarakat tidak menyudukan Densus 88 terkait dengan teknis penembakan yang dilakukan pada malam tahun baru 2014 di Ciputat.

“Begini, kita jangan bicara di sini soal teknis tembak menembak di lapangan, mereka lebih tau. Apakah teroris itu bisa ditangkap hidup atau harus tertembak mati,” kata Hendropriyono dengan nada tegas.

Ia juga mengkritik para tokoh masyarakat, pengamat hukum, ulama, serta Kontras dan Komnas HAM yang dianggap menyudutkan Densus 88. Menurutnya, kinerja mereka sudah sesuai prosedur, serta tidak bertentangan dengan hukum. Hendropriyono memaklumi aksi penembakan terhadap tersangka teroris karena kondisi dan situasi darurat kala itu.

 “Kita tidak bisa bicara di atas meja karena saya duduk di sebelah sini, sementara sebelah saya ini bekas combat-an semua. Kita mengerti yang dibicarakan orang-orang di atas meja itu (di sana), suruh mereka ikut. Kalau toh seperti saudara asal Kontras melihat, itu sudah benar. Tapi kan sesudah pertempuran— setelah pelaksanaan operasi, suasana kebatinan waktu terjadi penyergapan itu kan tidak ikut di situ. Mereka tidak bisa merasakannya.”

Rasa empati Hendropriyono terhadap Densus 88 membuat dirinya melakukan pembelaan. “Saya juga agak tersentuh, kasihan anak-anak ini. Kita tidak bisa dan tidak boleh senang, harus tidak terima kalau anak-anak kita, prajurit-prajurit kita menyelamatkan rakyat kita ini jadi kurcaci yang pengecut,” ujarnya.

Bak seorang ayah yang berupaya melindungi anak-anaknya, ia berpesan kepada semua pihak untuk memberikan dukungan kepada tentara Densus 88. “Mereka harus kita bakar morilnya supaya semangat dan berani, jangan disalah-salahkan. Mereka alat negara kalau dia salah, yang salah yang makai, user-nya (pengguna-nya). Alat tidak pernah salah, yang salah yang makai, itu yang salah,” tegasnya.

Dari pemaparan tersebut, ia mengafirmasi langkah tembak mati para teroris yang dilakukan oleh Densus 88. “Kalau kita menyergap gerombolan ada pelajarannya, ada teknisnya. Kalau dikepung begitu matilah yang ngepung karena dari posisi yang terkepung dia melihat dengan jelas, ditembakinya yang ngepung,” ungkapnya. Atas dasar itu, ia mengajak masyarakat agar lebih menitikberatkan pada kebijakan, bukan tekhnik penangkapan. “Jadi ini ada pelajarannya, kita jangan ngomong soal teknik combat-an, kita ngomong soal kebijakannya,” tegasnya.

Justru, Hendropriyono menganggap rakyat Indonesia berhutang budi kepada tentara anti teror tersebut. “Densus 88 itu adalah ujung tombak kita di dalam memerangi terorisme. Dia melakukan operasi penegakan hukum sekaligus operasi intelijen. Beda hukum ditegakkan sesudah terjadi sesuatu. Bom meledak dikejar sama Densus 88, ditangkap usahakan semaksimal mungkin hidup untuk kemudian disampaikan tanggung jawab ini kepada sistem peradilan kriminal biasa,” jelasnya.

Jadi, menurut Hendropriyono, penembakan mati yang dilakukan Densus 88 dan Polda Metro sah di mata hukum. Ia memaparkan, “Teori yang diterapkan dalam suatu lingkungan yang disebut lingkungan dalam realitas yang rancu atau kalau kita pinjam istilahnya Donny Gahral ini adalah dalam suasana kedaruratan. Kedaruratan tidak perlu dicari dasar hukumnya karena kedaruratan itu merupakan hukum tersendiri. Sejak mula-mula lahir kedaruratan itu sudah hukum, “prime mover” kata Socrates. Mulai asal mula mula hukum.”

Ia melegitimasi tindakan Densus 88 dan Polda Metro dengan berkaca pada kondisi kala pra-kemerdekaan. Hendropriyono menyatakan, “Dulu Soekarno-Hatta ditangkap sama Belanda karena melanggar hukum Belanda, masuk penjara. Setelah perang kemerdekaan meledak realitas menjadi rancu, realitas tidak normal, tidak netral, hukum belanda tidak laku, yang berlaku hukum perang. Hukum perang hanya satu, dibunuh atau membunuh, itu saja. Tidak ada cerita “…nanti dulu, HAM, HAM. HAM mati elu”.

Hendropriyono kembali mengajak masyarakat untuk memerangi terorisme. “Perang  melawan terorisme adalah perang inkonvensional, perang tanpa konvensi, perang tanpa aturan, itu perang melawan terorisme. Perang tanpa aturan adanya di suasana darurat. Bukan hukum dalam keadaan darurat, bukan. Jangan salah, ini hukum kedaruratan,” ujarnya.

Selain itu, Hendropriyono meluruskan pemahaman masyarakat tentang ‘radikal’ dan ‘teroris’. Ia menyatakan, “Saya juga sangat prihatin melihat sementara banyak pemikiran-pemikiran mengenai deradikalisasi, jangan salah sasaran. Deradikalisasi itu sasarannya masyarakat radikal, bukan teroris. Teroris itu ditangkap hidup syukur bisa mengembangkan yang lain, tapi kalau tidak bisa ditangkap hidup tembak mati, bener. Karena untuk bisa menggantikan teroris perlu waktu, perlu cari orang setidak tidaknya dalam operasi intelijen ini sasarannya harus tepat yaitu mana yang teroris. Densus 88 akan salah kalau yang mati ternyata di antara penyergapan itu adalah orang-orang sipil yang tidak bersalah. Dia salah, itu harus dihukum Densus 88.”

Di akhir pernyataannya, ia kembali menghimbau kepada prajurit di lapangan untuk tak gentar menyelamatkan rakyat. “Jadi saya ingin menyerukan kepada prajurit anak-anak kita di lapangan, Densus 88, Polda Metro, Polda Polda, semua prajurit Polisi dan tentara jangan ragu ragu kalian dibayar untuk menyelamatkan rakyat, untuk menyelamatkan yang banyak. Tembak mati yang sedikit, hukum membenarkan,” tegasnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama aparat melawan terorisme. “Salah satu asas hukum adalah kemanfaatan. Bermanfaat untuk masyarakat luas kita korbankan orang-orang yang keblinger ini. Dan inipun semuanya saya ingin supaya kita saya simpulkan bahwa kita tolong memberikan pengertian kepada rakyat perang melawan teroris tidak sama dengan perang melawan kejahatan biasa. Beda, lingkungannya lain. Perang melawan teror itu, kamu teroris mati atau masyarakat awam pada mati, pilih yang mana? Cuma itu hukumnya,” ujarnya. (wz)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL