Sumber: tirto.id

Jakarta, LiputanIslam.com— Harga garam di tingkat petani anjlok hingga Rp 400 sampai Rp 500 per kilogram. Anjloknya harga garam ini menyebabkan puluhan petani tambak garam berhenti produksi karena harga jual garam tidak sesuai dengan biaya produksi.

Terkait hal ini, PT Garam (Persero) mengusulkan agar pemerintah mengkaji skema penugasan pelayanan publik atau Public Service Oriented (PSO) untuk menyerap harga garam rakyat.

Baca: Harga Anjlok, Petani Garam di Sulsel Berhenti Produksi

Direktur Operasi PT Garam Hartono mengatakan selama ini penyerapan garam rakyat dilakukan dengan menggunakan Penyertaan Modal Negara (PMN) sehingga berkewajiban menjaga margin harga pembelian dan penjualan agar tidak merugi.

Hartono menyampaikan, dengan menggunakan sekama PMN, penyerapan garam menjadi terbatas. Akan tetapi, jika memakai skema PSO, penyerapan garam bisa dilakukan pada Harga Pokok Penjualan (HPP) sesuai dengan kuota penyerapan.

Dia menuturkan, pemerintah perlu mengkaji skema PSO ini. Saat ini pihaknya masih menunggu penugasan dari pemerintah.

“Kami menunggu ada penugasan dari pemerintah. Mungkin wacana PSO perlu dijajaki,” tuturnya.

Selain itu, menurutnya, pemerintah bisa melakukan beberapa langkah untuk menstabilisasi harga garam.

Pertama, garam dijadikan sebagai kebutuhan pokok sehingga harga garam bisa ditetapkan sesuai acuan pemerintah. Kedua, tata niaga garam perlu diatur kembali dan diarahkan agar petambak garam sejahtera. Misalnya, pemerintah membentuk lembaga pengawas distribusi garam impor agar tidak merembes ke garam konsumsi.(sh/detik/cnnindonesia)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*