sarasehan ulamaJakarta, LiputanIslam.com — Sarasehan Nasional Ulama dan Cendekiawan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Cilandak, Jakarta Selatan, berakhir Kamis (3/4). Setelah melalui pembahasan yang panjang, forum yang diprakarsai Rais Syuriyah PBNU KH Hasyim Muzadi ini melahirkan “maklumat kebangsaan” yang berisi 7 poin. Butir-butir rekomendasi tersebut dibacakan Hasyim Muzadi selaku pananggung jawab.

“Maklumat kebangasan ini akan kami serahkan kepada pihak-pihak terkait,” kata Hasyim.

Hasyim menjelaskan, maklumat itu salah satunya berisi tentang perkembangan politik nasional jelang pemilu legislatif dan pemilu presiden. “Politik berasal dari sesuatu yang mulia dan agama sendiri memuliakan politik. Pada hakikatnya politik adalah penataan masyarakat negara untuk mencapai tujuan kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat. Politik akan mulia di tangan orang mulia  dan juga dilakukan dengan cara yang mulia,” katanya.

Kini, kata Hasyim, politik kehilangan kemuliaannya karena cara berpolitik serta pelaku politik yang tidak mampu menjamin kemuliaan gerakan politik itu sendiri. “Cara-cara yang pragmatis transaksional tentu akan merendahkan makna politik dan mengurangi kepercayaan publik terhadap para politisi,” jelasnya.

Setelah era reformasi, katanya, partai-partai politik menempati peranan sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Parlemen yang mempunyai kekuasaan sangat besar baik di bidang perundangan, penganggaran, dan pengawasan,  sepenuhnya diisi oleh partai-partai politik secara dominan. Bahkan belakangan ini eksekutif pun diisi oleh personil yang diajukan oleh partai politik termasuk lembaga ad hoc.

“Pejabat negara juga dipilih oleh parlemen, sehingga partai politik tidak hanya menguasai parlemen tetapi juga mengambil kavling dalam kekuasaan eksekutif di tingkat pusat dan daerah. Akibatnya, sistem kabinet kita yang presidentil menjadi terasa parlementer karena kementerian-kementerian terkavling partai-partai politik,” katanya.

Pada bagian lain, maklumat kebangsaan juga berisi poin tentang adanya keluhan masyarakat luas bahwa elektabilitas partai-partai berbasis umat Islam yang cenderung menurun dari waktu ke waktu. Kenyataan ini, katanya, kadang merembet dengan asumsi menyalahkan Islam sebagai agama.

“Padahal Islam sebagai agama yang benar (dinulhaq) tidak akan luntur kebenarannya sepanjang zaman. Kalau kemudian partai Islam menurun maka hal itu bukan karena kesalahan Islam sebagai agama, tetapi  karena keterbatasan partai berbasis Islam untuk menampilkan keluhuran nilai ajaran Islam itu sendiri dalam bidang politik,” katanya.

Untuk mengatasinya, kata Hasyim, harus ada upaya sungguh-sungguh agar pelaksana politik Islam menunjukkan keluhuran nilai Islam itu sendiri dalam prilaku politik.

“Partai berbasis Islam tidak cukup hanya menampilkan simbolisme Islam tapi harus bekerja keras untuk keadilan, kemakmuran, kemanusiaan, dan kesetaraan di dalam masyarakat luas sebagai realisasi Islam rahmatan lil alamin,” paparnya.

Hasyim menambahkan, selama pelaksanaan sarasehan, para ulama dan  cendekiawan juga menyorot soal kenyataan bahwa banyak kebijakan dalam bentuk Undang-undang yang berujung pada uji materi karena tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945.

“Bahkan dalam tingkat tertentu Undang-Undang ini tidak berpihak kepada kepentingan Indonesia dan justeru berpihak pada kepentingan asing seperti undang-undang pertambangan,energi,air  dan pertanahan dan lain-lain,” jelasnya.

Bentuk kebijakan yang merugikan ini, katanya, adalah produk dari kepemimpinan nasional yang terdiri dari kepala negara  atau eksekutif dan anggota legislatif yang dihasilkan dari proses pemilu sebelumnya.

“Pemilu menelan biaya yang tidak sedikit. Karena itu, siapapun pemimpin dan anggota legislatif yang dihasilkan oleh pemilu yang akan datang  harus mampu menghasilkan produk kebijakan yang berpihak pada kepentingan bangsa Indonesia. Jika tidak, maka bangsa Indonesia akan terjebak pada siklus kehancuran untuk lima tahun yang akan datang,” tandasnya.

Ia menambahkan, untuk dapat membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan bangsa Indonesia memang tidak mudah. Pasalnya, proses untuk menghasilkan pemimpin dan anggota legislatif ini belum mampu menjamin lahirnya sosok pemimpin yang berpihak pada kepentingan bangsa.

“Karena itu baik presiden maupun parlemen harus bersatu dalam kepentingan nasional sekalipun berawal dari visi yang tidak sama,” ujar Hasyim.

Mantan Ketua Umum PBNU itu mengatakan, sarasehan tersebut adalah forum keempat, setelah acara serupa juga telah digelar di Depok, Bandung, dan Semarang. Dengan demikian, sarasehan itu telah menghadirkan ribuan ulama dari berbagai daerah.

Sarasehan dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan menghadirkan para pakar, termasuk para bakal calon presiden RI yang akan bertarung pada pemilu presiden mendatang. Di antara tokoh yang hadir sebagai pembicara, antara lain Prabowo Subiyanto, Mahfud MD, Rizal Ramli, Wahiduddin Adams, Jimly Asshiddiqie, dan Yudi Latif.(ca/nu.or.id)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*