isis-di-raqqahLiputanIslam.com –  Raqqah. Itulah nama kota yang mengemuka belakangan ini terkait dengan perang Suriah, seakan hendak menandingi kecamuk perang di kota lain Suriah, Aleppo, atau perang pembebasan kota Mosul di Irak utara.

Di tengah gemuruh pemberontakan di Suriah yang bermula pada pada Maret 2011, Raqqah adalah kota besar di bagian timur laut Suriah yang diduduki ISIS dan menjadi markas besar atau ibu kota “kekhalifahan” kelompok teroris berfaham Wahabi ini sejak 2014.

Dalam perkembangan terbarunya, Raqqah mengemuka dalam tahap kedua serangan Amerika Serikat (AS) ke Suriah. Dalam hal ini, ada beberapa pihak yang berebut peran untuk menamatkan riwayat ISIS di kota itu.

AS, seperti biasa, ingin menang sendiri. Di satu sisi AS menolak kerjasama dengan Rusia, di sisi lain berusaha meminimalisir peranan para sekutunya dalam koalisi anti ISIS.

Terlepas dari itu, Menteri Pertahanan AS Ash Carter menyatakan tak mudah membebaskan Raqqahh dari tangan ISIS. Tapi di saat yang sama, Pasukan Demokrasi Suriah (Syrian Democratic Forces /SDF) mengumumkan dimulainya operasi militer pembebasan Raqqah, yang disertai “kesepakatan final dengan koalisi internasional yang meniadakan peranan Turki atau kelompok-kelompok bersenjata yang didukungnya dalam operasi ini.” (Baca: Pasukan Kurdi Suriah Mulai Operasi Pembebasan Raqqah )

Tapi di pihak lain, Turki tetap ngotot untuk bertindak di Suriah, sebagaimana di Irak, dan tak peduli kepada kecaman yang ada. Ankara juga berulangkali menyatakan penentangannya terhadap pelibatan SDF dalam pembebasan Raqqah. Ankara bahkan mengingatkan AS supaya tidak berubah menjadi “negara pendukung teroris” melalui kerjasamanya dengan pasukan Kurdi.

Betapapun demikian, AS mengisyaratkan adanya peranan Turki, meski bersifat marginal atau bersyarat. Artinya, Washington bisa jadi akan memberikan jaminan kepada Turki untuk membatasi peranan Kurdi apabila pasukan Turki tidak terlibat dalam pembebasan Raqqah. Hanya saja, masalahnya lebih krusial daripada apa yang terlihat di permukaan, sebab Turki tidak ingin bertindak untuk kepentingan jangka pendek, melainkan untuk tujuan jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam rangka ini Turki bahkan tak segan-segan mengabaikan kepentingan AS, Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), dan negara manapun yang dekat maupun jauh dari Suriah dan Irak. Ankara bersikukuh pada pendiriannya bahwa Turki berhak terlibat perang di Suriah dan Irak, bukan untuk memerangi ISIS semata, tapi juga untuk menumpas kelompok-kelompok oposisi bersenjatanya yang menjalar ke dua negara jirannya itu, serta bersepakat untuk menyokong, melatih dan mendanai kelompok-kelompok bersenjata tertentu untuk menjalankan misi-misi jangka pendek, atau bertindak sesuatu yang dapat menyegerakan intervensi AS dan koalisinya.

Kepala Staf Gabungan AS Joseph Dunford mengadakan pertemuan dengan sejawat Turkinya, Hulusi Akar di Ankara. Pembicaraan kedua pihak tampaknya berkisar mengenai kontinyuitas serangan Turki terhadap kota-kota dan desa-desa di Suriah utara serta peranan Turki dalam operasi pembebasan Raqqah.

Tak syak lagi bahwa Washinton juga memerlukan kerjasama dengan Ankara terkait dukungan serangan udara untuk kelompok bersenjata Jaish al-Hur, di samping kelompok-kelompok militan lain, dengan harapan bahwa selanjutnya mereka bisa diandalkan dalam perang melawan pemerintahan Bashar al-Assad.

Mengenai siapa yang akan mengurus Raqqah pasca pembebasan nanti, berbagai statemen yang ada masih simpang siur. SDF mengaku akan membebaskan Raqqah tapi kemudian akan segera meninggalkannya. Statemen ini bisa jadi karena minimnya wawasan taktik militer, atau bisa juga karena ada kesepakatan dengan pihak-pihak lain untuk memainkan peranan tertentu pasca pembebasan Raqqah.

AS dan sekutunya bungkam soal pengelolaan kota ini pasca pembebasan. Wakil ketua staf gabungan AS untuk urusan publik dan media, Kapten Gregory Hiks, mengatakan bahwa kepala staf gabungan AS dan sejawatnya di Turki telah mengadakan pembicaraan mengenai kerjasama jangka panjang. Keduanya sepakat untuk melakukan koordinasi intensif mengenai rencana-rencana pasukan koalisi berkenaan dengan pembebasan Raqqah dan penjagaan kekuasaan atasnya.

Di sini pertanyaan lantas muncul lagi; Raqqah nanti akan jatuh ke tangan siapa? Apakah nanti ada perselisihan yang menjurus pada konflik militer akibat kekuasaan,  penjagaan dan pengelolaan administra Raqqah?

Tak ada yang mengetahui apakah Washington berhasil membujuk Ankara, ataukah justru mulai melancarkan tekanan terhadapnya, ataukah akan mencari jalan tengah supaya Turki tidak semakin menjauh dari koalisi atau supaya tidak timbul kendala-kendala tertentu.

Apakah Turki mengendurkan sikapnya yang antipati terhadap Kurdi? Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu sudah berulangkali menegaskan bahwa Turki tidak akan mendukung operasi masif pembebasan Raqqah kecuali tanpa melibatkan pasukan Kurdi, termasuk Partai Uni Demokrasi (PYD) yang menjadi komponen utama koalisi SDF.

Jika Ankara mundur, lantas apa konsesi yang didapatnya, sementara dalam pertemuan antara kepala staf gabungan AS dan Turki, Ankara sudah menegaskan, “Penguasaan unsur non-Arab atas Raqqah tak dapat diterima.”

Terlepas dari perselisihan antar anggota koalisi pimpinan AS, dan terlepas dari statemen-statemen nonsen mengenai integritas Suriah, pihak-pihak internasional dan regional tidak menemukan jalan apapun kecuali disintegrasi Suriah untuk kemudian dikukuhkan di atas kertas.

(Disadur dari RT Arabic)

 

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL