LiputanIslam.com –  Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson akhirnya ikut pasang badan dalam krisis Teluk Persis, menyusul sejawatnya dari Inggris, Boris Johnson. Ini menandakan bahwa mediasi yang dilakukan oleh pihak lain sudah membentur jalan buntu sehingga krisis ini tidak lagi terselesaikan dalam lingkungan Teluk sendiri seperti yang diharap oleh semua pihak sebelumnya.

Tak jelas apa yang dimaksud oleh Tillerson ketika dia menyebutkan kata “resep ajaib” dalam safari empat harinya di kawasan Teluk, sebagaimana tak jelas pula mengapa baru satu bulan kemudian dia pasang badan. Pastinya, AS dengan presidennya, Donald Trump, andil besar dalam memperparah keadaan ketika dia ikut menuding pemerintah Qatar penyokong dan donatur teroris di level tertinggi. Di salah satu cuitannya di Twitter dia bahkan menyatakan bahwa Qatar memang harus dikenai sanksi.

Ada beberapa tafsiran mengenai sebab mengapa AS cenderung membisu selama satu bulan, atau memperlihatkan sikap kontradiktif antara presiden dan menteri pertahanannya.

Hal yang paling mencolok sekarang ialah lampu hijau yang dinyalakan oleh AS bagi segi empat Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir untuk memberi Qatar “pelajaran” dan menundukkannya, atau bahkan pada akhirnya mengganti rezimnya. Hanya saja, negara-negara Arab ini tidak mendapat kesempatan untuk merealisasikan ancamannya dengan gerakan militer di lapangan.

Sejauh ini mereka cukup optimis bahwa pemutusan hubungan dan penerapan blokade darat, laut dan udara sudah memadai untuk menekan Doha agar menerima 13 persyaratan, dan ternyata optimisme mereka meleset. Asumsi bahwa harapan mereka ini jauh panggang dari api diperkuat oleh pernyataan Menteri Luar Negeri Qatar Mohammad bin Abdul Rahman al-Thani bahwa kebersigeraan Turki dalam mengirim pasukan dan perlengkapan militer ke Doha telah menjadi palang pintu bagi intervensi militer kubu Arab Saudi.

Kubu segi empat telah menggugurkan 13 persyaratannya itu setelah masa ultimatum yang diperpanjang dari 10 hari menjadi 12 hari berakhir. Mereka mengatakan bahwa persyaratan ini sudah tidak mengemuka lagi di atas meja akibat penolakan tegas Qatar, dan ini menandai berakhirnya secara resmi mediasi Kuwait sehingga krisis Teluk mengalami eskalasi baru secara ekonomi dan bisa jadi juga militer, kecuali jika ada salah satu kubu mengendurkan persyaratannya, namun belum ada tanda-tanda demikian.

Menlu Qatar Senin lalu menegaskan kembali pendirian negaranya yang sudah pernah ditegaskan sebelumnya  sejak awal krisis, yaitu bahwa Qatar tidak akan menuruti permintaan yang menyalahi undang-undang internasional, atau sanksi yang ditujukan kepada Qatar saja sementara negara-negara lain juga memiliki masalah yang sama sehingga harus diselesaikan secara komprehensif.  Dia bahkan balik menyerang Saudi dan UEA dengan mengimbau keduanya untuk tidak berlagak “memberi pelajaran” kepada Qatar karena “mereka sendiri juga memiliki warga yang terduga terlibat dalam terorisme dan pendanaannya.”

Di pihak lain, Menlu UEA Anwar Qarqash kerap pasang badan dengan membuat banyak cuitan di Twitter dan merilis statemen di depan media. Di media dia menjadi mirip dengan jubir operasi militer “Badai Mematikan”, Ahmad al-Asiri, dalam invasi kubu Saudi ke Yaman. Dia seakan menutup pintu bahkan bagi mediasi Inggris dan AS ketika dalam sebuah cuitannya Senin lalu menuliskan, “Segala upaya diplomatik atau mediasi baik-baik tidak akan berhasil tanpa rasionalitas, kematangan, dan sikap realistis dari pihak Doha…. Bersembunyi di balik jrgon-jargon kedaulatan dan pengingkaran hanya akan memperpanjang usia krisis, tidak akan memperpendeknya.”

Dengan maraknya statemen-statemen provokatif dari kedua belah pihak ini kesempatan mediasi menjadi sangat terbatas, kalau tidak lenyap sama sekali. Ini berarti bahwa upaya Tillerson tidak akan menjadi lebih daripada mediasi Emir Kuwait Syeikh Sabah al-Ahmad al-Sabah, orang yang dipandang bijaksana oleh semua pihak yang bertikai. Jika Qatar dan lawan-lawannya memang beriktikad untuk mengendurkan sikap maka tentunya mereka akan menyampaikannya kepada Emir Kuwait yang dipandang sebagai pengayom keutuhan keluarga besar GCC.

Dari perkembangan kebijakan dan pergerakan yang ada masih terbuka harapan untuk sebentuk kondisi kompromi yang tidak diungkap secara langsung oleh kubu lawan Qatar, dalam arti tidak meningkatkan sanksi-sanksi ekonomi, pembekuan keanggotaan Qatar dalam GCC, pembukaan pangkalan militer Mesir di Bahrain, dan pengerahan pasukan “Perisai Semenanjung” demi menanti kesudahan mediasi AS dan menghindari tekanan terhadap pemerintah AS.

Jelas bahwa Trump mengirim Tillerson ke kawasan Teluk adalah untuk menyukseskan agendanya, bukan untuk menyerah begitu saja kepada kebuntuan. Karena itu, bukan tak mungkin krisis Qatar akan menanjak ke babak ketiga dengan opsi penggantian rezim Qatar, sementara beberapa petinggi Doha, termasuk Menlu Qatar sendiri, menegaskan kesiapan membela negara dan kedaulatannya.

Apakah masa tenang ini akan disusul dengan “Badai Mematikan” jilid 2 yang akan terjadi dalam keluarga besar dan salah satu pilar GCC sendiri? Jawabannya akan terlihat setelah Tillerson kembali ke Washington. (mm)

Sumber; Ray al-Youm

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL