krisis irakLiputanIslam.com – Tragedi 11 September yang meluluh lantakkan menara kembar WTC di New York, Amerika Serikat (AS), telah berlalu 13 tahun silam dan terjadi ketika negara itu dipimpin oleh George W. Bush pada tahun 2001. Sejak itu sampai sekarang, “perang melawan terorisme” menjadi slogan yang paling gencar dikumandangkan Washington di tengah khalayak internasional.

Namun demikian, alih-alih terbasmi terorisme kini justru terpelihara dan merajalela di dunia. Dalam hal ini Irak adalah negara yang paling babak belur akibat terpeliharanya terorisme yang kemudian memuncak pada fenomena kemunculan kelompok teroris tersohor dan superekstrim Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang tak lain adalah sempalan al-Qaeda, jaringan teroris yang dituduh sebagai biang Tragedi 11 September AS.

Setelah Afghanistan, Irak menjadi sasaran kedua invasi militer AS dan sekutunya yang dilancarkan dengan label perang melawan terorisme. Namun demikian, sejak invasi yang dimulai pada tanggal 21 Maret 2003 dan berujung pada tergulingnya rezim diktator Saddam Hossein yang tak lain juga merupakan bekas sekutu AS sendiri, keamanan dan kesejahteraan rakyat Irak justru memburuk terutama akibat maraknya terorisme yang dilancarkan oleh para loyalis Saddam dan ekstrimis asing.

Bersamaan dengan berakhirnya misi pasukan militer AS di Irak pada tahun 2009, Negeri 1001 Malam ini berubah menjadi “Negeri 1001 Bom Mobil” yang seolah sengaja dibuat untuk mengesankan bahwa tanpa AS dan sekutunya yang tergabung dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) tidak mungkin pemerintahan baru dan belia Irak di bawah pimpinan Perdana Menteri Nouri al-Maliki dapat menegakkan keamanan.

Menurut data yang tersiar, invasi militer AS terhadap Irak telah membebani perekonomian AS yang sedang stagnan dengan dana perang sebesar 750 milyar Dolar AS. Invasi itu juga menyebabkan lebih dari 4400 nyawa tentara AS dan 100,000 warga Irak melayang. Pendudukan militer AS atas Irak secara resmi berakhir dengan keluarnya brigade terakhir militer AS pada tanggal 19 Agustus 2010, meskipun masih ada sekitar 50,000 tentara AS yang tersisa dengan misi melatih tentara Irak yang kemudian juga ditarik pada akhir tahun 2011.

Hanya saja, berakhirnya pendudukan tidak lantas berarti berakhirnya eksistensi ataupun campurtangan AS di Irak. Sebaliknya, intervensi AS tetap kuat kendati bentuk dan pendekatannya sudah berubah.

Aksi bom bunuh diri dengan sasaran umat Islam Syiah maupun Sunni Irak memuncak selama kurun waktu 2009 hingga 2011, yakni bersamaan dengan penarikan tentara AS secara bertahap dari Irak. AS tidak dengan senang hati menarik semua pasukannya dari Irak, tapi mau tidak mau harus melakukannya demi meredakan tekanan publik di dalam dan luar negeri. Ironisnya, ketidak puasan Washington itu lantas berbuntut maraknya fenomena bom bunuh diri dan serangan teror sehingga AS terindikasi berada di balik fenomena itu untuk membangun opini bahwa tentara AS memang dibutuhkan dalam pemulihan keamanan Irak.

Tahun 2011 strategi AS mengalami perubahan mendasar. Konflik Suriah yang dimotori AS bersama para sekutunya di Barat dan Timteng dengan label “revolusi rakyat” juga hendak ditularkan pada Irak dengan pola dan corak yang sama, yakni sektarianisme dan takfirisme. Perkembangan yang terjadi di Suriah telah menguatkan eksistensi ekstrimis takfiri dan kemunculan kelompok-kelompok teroris baru seperti ISIS dan Front al-Nusra yang ikut melibatkan diri dalam perang dan teror melawan pemerintahan Presiden Bashar al-Assad bersama kubu-kubu oposisi Suriah.

Di Irak, provinsi Anbar belakangan menjadi basis utama gerombolan bersenjata ISIS. Luasnya provinsi di Irak bagian barat itu membuat gerombolan ini leluasa membangun sarang dan tempat-tempat persembunyian dalam skala besar. Pasukan keamanan Irak mengungkapkan di sana terdapat lebih dari 40 basis pasukan ekstrimis takfiri yang datang dari berbagai negara Arab. Setelah terlibat perang sporadis dan gerilya, para ekstrimis takfiri akhirnya menyerbu beberapa kota di Irak utara.

Dengan demikian, setelah menjalani fase aksi brutal, anarkis dan peledakan secara sporadis dan membabi buta mereka masuk ke fase penggalangan pasukan infantri secara lebih termenej untuk bergerak dan menguasai berbagai kawasan Irak.

Banyak laporan menyebutkan bahwa para ekstrimis di Suriah sangat menikmati bantuan materi dan mental dari AS dan negara-negara sekutunya sehingga realitas itu bukan lagi rahasia. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang ialah mengapa AS menyokong terorisme di Suriah, tetapi menentangnya di Irak ketika ISIS berhasil mencengkram beberapa wilayah Irak.

Standar ganda ini tentu saja tak lepas dari agenda AS untuk melicinkan ambisi-ambisi jangka panjangnya di Irak. Pertama AS bertujuan membentuk opini bahwa peran AS sebagai polisi dunia diperlukan oleh Irak dengan dalih Baghdad tak sanggup mengendalikan teroris. Kedua, AS juga bertujuan menggairahkan lagi pasar senjatanya, apalagi keutungannya berpotensi menutupi semua atau sebagian biaya operasi dan perang yang telah dihamburkan negara ini selama menduduki Irak.

Namun, tujuan yang lebih penting lagi ialah mengatasi kekhawatiran negara-negara Barat terhadap dampak banyaknya warga negara mereka yang telah bermutasi menjadi ekstrimis dan teroris di Irak dan Suriah. Barat sudah pasti terbayangi aksi teror apabila warganya itu kembali dari Irak dan Suriah. Akibatnya, ketika Suriah dan Irak telah diacak-acak oleh teroris, Barat bermaksud menjadikan kedua negara Arab yang bersebelahan itu sebagai kuburan bagi teroris yang belakangan sudah tak terkendalikan lagi oleh Barat sehingga mengancam kepentingan Barat di Irak dan negara-negara sekutu AS di kawasan Teluk Persia.

Atas dasar ini, bisa jadi Gedung Putih memang serius ketika Menteri Luar Negeri AS John Kerry dalam kunjungan ke Baghdad Rabu (10/9), seperti dilaporkan IRNA, mengatakan bahwa sudah tiba saatnya Timteng terbebas dari terorisme.

Hanya saja, dari semua jejak AS di Timur Tengah terlihat jelas betapa isu kontra terorisme yang didengungkan Gedung Putih dengan gegap gempita pasca tragedi 11 September 2001 sampai sekarang tetap dikelola AS dan para sekutunya dengan standar ganda dan pertimbangan untung rugi, bukan berdasar prinsip baik dan buruk. Dalam hal ini, bangsa dan negara Irak adalah pihak yang paling runyam akibat standar ganda tersebut. (mm)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL