demokrasi

Sayid Ali Khamenei
Pemimpin Spiritual Iran

 

Demokrasi dengan pengertian pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dalam sejarahnya mengalami dinamika seiring dialektika masyarakat. Konsep yang lahir antara abad ke-4 SM sampai abad ke-6 M ini kembali mengemuka pada abad pertengahan dibarengi semangat renaisan dan reformasi. Demokrasi pun dicirikan dengan gagasan Trias Politika dan pengakuan atas hak hidup, hak memperoleh kebebasan dan hak memiliki (live, liberal, property). Kemudian pada abad ke-19 pemikiran tentang demokrasi dikembangkan serta dituangkan dalam gagasan konstitusionalisme dalam sistem ketatanegaraan, dan dirumuskan secara yuridis pada permulaan abad ke-20 dengan istilah Rechtstaat atau Rule of Law (Negara Hukum). Pada pertengahan abad ke-20 konsep ini disempurnakan menjadi Negara Hukum Material.

Persamaan (musawah), kebebasan (hurriyah), keadilan (‘adalah) merupakan Nilai-nilai dasar demokrasi. Nilai-nilai ini dikembangkan menjadi konsep Hak Asasi Manusia (HAM), konsep kebebasan berserikat dan berpendapat, lembaga peradilan yang independen, pemilihan umum dan pers yang bebas.

Dengan propaganda yang besar dan didukung oleh Negara-negara besar, demokrasi telah menjadi ikon politik kontemporer yang menjanjikan tatanan dunia yang lebih baik, terlebih pasca dibubarkannya sistem khilafah islamiyah Turki Usmani oleh Mustafa Kemal Attaturk pada 1924.

Akan tetapi, sepertinya cahaya Islam memang tidak pernah pudar, 55 tahun kemudian, tepatnya pada 1979, fajar Islam kembali menyingsing dengan terjadinya gelombang revolusi Islam terbesar sepanjang abad modern di Iran yang digerakkan oleh ulama kharismatik Ayatullah al-Uzhma Ruhullah al-Musawi al-Khomeini. Revolusi ini, telah mengubah paradigma politik Iran yang awalnya bercorak kerajaan dengan mengadopsi sistem sekuler Barat menjadi paradigma politik Islam di bawah payung wilayah al-faqih (kepemimpinan para ulama). Tanpa menyederhanakan, dapat dikatakan bahwa pada saat ini, konsep wilayah al-faqih yang diterapkan di Iran telah menjadi tatanan politik Islam kontemporer yang unik, baru dan menjanjikan. Hal ini karena, pasca kepemimpinan Khulafa Al-Rasyidin, politik Islam bergeser dari paradigma kualitas kemanusiaan ilahiah, menjadi paradigma kedarahan (kerajaan), dan hingga kini, sebahagian Negara Islam tetap menganut sistem kerajaan, seperti Arab Saudi, dan Yordania.

Sejalan dengan munculnya fenomena perkembangan demokrasi yang terus menggelinding bagaikan “bola salju”, maka beberapa tahun terakhir ini, muncul berbagai tulisan tentang demokrasi diberbagai media. Namun agak disayangkan, kata Bakhtiar Efendi  bahwa karya-karya ini tidak memasukkan sebagian besar dunia Islam— termasuk  Iran yang menjadikan konsep Wilayah al-Faqih sebagai sistem negaranya— dan seluruh negara Arab dari survei demokrasi. Hal ini didasarkan atas pandangan bahwa negara-negara ini pada umumnya tidak memiliki pengalaman demokrasi yang memadai, dan kelihatnnya tidak mempunyai prospek untuk melakukan proses transisi kendatipun hanya ke semi-demokrasi.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai hubungan Islam dan demokrasi telah menjadi tema penting hampir di seluruh Negara Islam termasuk di Iran. Hal itu dapat diamati dari polarisasi kecenderungan yang mengemuka di antara politisi dan akademisi negara itu. Puncaknya terjadi pada saat revolusi (1979)  dan terbentuknya “Republik Islam Iran”. Nama Republik yang diberikan bagi Iran menggambarkan betapa para motor revolusi Islam Iran tidak asing dengan gagasan demokrasi. Sisten politik Iran setelah revolusi, yang dikembangkan sebagai konsep pemerintahan dan dirumuskan dalam konsep wilayah al-faqih, ternyata membuka ruang terhadap proses demokratisasi, karena nilai-nilai demokrasi termuat dalam konsep tersebut. Namun, tanpa ingin membeo dengan Barat, Iran meletakkan gagasan demokrasi tetap di bawah kawalan wilayah al-faqih. Dengan begitu, penilaian bahwa Iran anti demokrasi ternyata tidak benar dan tidak berdasar yang hanya didorong oleh anggapan salah terhadap Islam atau anti Islam.

Tabel

Indikator Negara Demokrasi dan Penerapannya di Iran

 

NO

CIRI NEGARA DEMOKRATIS

 

INDIKATOR

ADA/ TIDAK ADA

1 Kebebasan dan Keterbukaan Memberikan kebebasan berkumpul dan berserikat : membentuk dan mengikuti organisasi, partai, dll. Ada
Kebebasan pers untuk menjadi sistem kontrol melalui opini publik. Ada
Adanya keterbukaan dan keseimbangan informasi dari seluruh pihak: dari pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang independen. Ada
kebebasan berpendapat dan berekspresi Ada
2 Negara Hukum bahwa kekuasaan negara terikat pada hukum Undang-undang dasar menjamin hak-hak asasi manusia yang paling dasar Ada
Fungsi-fungsi kenegaraan dijalankan oleh setiap lembaga sesuai dengan ketetapan-ketetapan UUD Ada
Badan-badan negara menjalankan kekuasaan masing-masing selalu dan hanya atas dasar hukum yang berlaku. Ada
Terhadap tindakan negara masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara. Ada
Badan kehakiman bebas dan tidak memihak. Ada
3 Pembagian kekuasaan (Separation of power) atau distribusi kekuasaan (distribution of power) Legislatif : Dewan perwakilan sebagai wakil rakyat untuk mengambil keputusan dan membuat Undang-Undang. Ada
Yudikatif : Lembaga peradilan yang independen. Ada
Eksekutif : lembaga yang bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan Ada
4 Kontrol efektif terhadap pemerintah Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang diambil. Ada
Pemerintah di pantau terus menerus oleh rakyat atau Badan Perwakilan Rakyat. Ada
Para wakil rakyat bebas menyatakan pendapat mereka, menuntut pertanggungjawaban dan mengkritik serta menolak usulan kebijakan pemerintah. Ada
Pemerintah membuat undang-undang atau menciptakan norma hukum, setidaknya dengan persetujuan Badan Perwakilan Rakyat. Ada (mengacu pada syariat Islam)
Pemerintah diangkat dan diberhentikan secara damai oleh rakyat atau Badan Perwakilan Rakyat dalam kaitan dengan hasil pemilihan umum. Ada
5 Hak-hak dasar rakyat diakui dan dijamin oleh negara Hak untuk menyatakan pendapat serta untuk mengkritik pemerintah baik secara lisan maupun tulisan. Ada
Adanya ruang terbuka untuk berkompetisi dalam memperebutkan kekuasaan secara sehat. Ada
Hak membentuk serikat, termasuk partai politik dan hak berasosiasi. Ada
Hak berkumpul. Ada
Hak untuk mencari informasi alternatif terhadap informasi yang disajikan pemerintah. Ada
6 Pengambilan Keputusan Dengan prinsip mayoritas yaitu bahwa Badan Perwakilan Rakyat mengambil keputusan-keputusannya secara sepakat atau, kalau kesepakatan tidak tercapai, dengan suara terbanyak. Ada
Menjadikan kehendak dan pilihan rakyat sebagai acuan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakannya. Ada (dengan mengacu syariat Islam)
7 Pemilihan umum Menyelenggarakan pemilihan umum yang terbuka langsung, bebas, adil, dan rahasia. Ada
Keikutsertaan rakyat dalam pemungutan suara. Ada
Pilihan sekurang-kurangnya dua kandidat atau partai. Ada
Secara efektif bagian terbesar warga negara berhak dan mampu ikut memilih. Ada
Warga negara berhak mencalonkan diri untuk dipilih. Ada
Melalui pemilihan umum itu dipilih Badan Perwakilan Rakyat yang mempunyai hak legislatif dan mengontrol pemerintah. Ada
Memilih eksekutif (Presiden) untuk pemerintahan negara Ada

 *Ciri-ciri dan indikator di atas disarikan dari berbagai sumber, seperti Franz Magnis Suseno. “Demokrasi: Tantangan Universal”, dalam Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher. Ed. Agama dan Dialog Antar Peradaban. (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 140-141; Robert A. Dahl, Poliyarchy: Participation and Opposition. (New Haven; Yale University Press, 1971)

 

Indikator demokrasi yang dipetakan dari berbagai pendapat ahli tersebut di atas menunjukkan bahwa Iran telah menerapkan sistem demokrasi. Adapun persoalan tingkat partisipasi demokrasi yang ada di lapangan, maka hal itu akan kembali pada penafsiran masing-masing Negara. Karenanya, kepada para politisi dan praktisi diharapkan dapat memahami hakikat demokrasi, sehingga tidak terjebak pada penilaian yang keliru dalam mempetakan konsep konstitusi dan praktik demokrasi di berbagai negara, karena makna demokrasi ternyata sangat beragam dan tidak ada definisi tunggal tentang demokrasi.

Untuk itu, kepada pemerhati diskursus politik Islam diharapkan dapat merumuskan konsep demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga adaptif dengan kultur dan budaya masyarakat Islam. Dan konsep Wilayah al-Faqih telah menunjukkan komitmen dan observasi politiknya dalam menciptakan tatanan dunia kontemporer yang lebih berperadaban. (CR/liputanislam.com)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Comments are closed.

Positive SSL