foto: tempo.co

foto: tempo.co

Jakarta, LiputanIslam.com — Yosep Adi Prasetyo, anggota Dewan Pers mengatakan kasus karikatur di harian The Jakarta Post tidak akan dilanjutkan penyidikannya oleh polisi. Dia menyatakan bahwa Dewan Pers sudah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Sutarman dan pimpinan Polri lainnya. (Baca: Kasus Karikatur, Pemred The Jakarta Post Resmi Tersangka)

“Tercapai kesepakatan untuk tidak melanjutkan kasus itu. Sudah selesai,” ujarnya.

Menurut Prasetyo, pertemuan koordinasi berlangsung pada Jumat dan Sabtu pekan lalu. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan koordinasi itu, pagi tadi Dewan Pers telah mengirim surat kepada Kapolri dan Kapolda Metro Jaya.  (Baca:Ditetapkan Tersangka, Begini Tanggapan Pemred The Jakarta Post)

Ia menjelaskan kasus Jakarta Post seharusnya sudah selesai di Dewan Pers, karena menyangkut etika. Selain itu, Dewan Pers dan Mabes Polri sudah meneken perjanjian sejak 2011 bahwa kasus yang ditangani Dewan Pers tak perlu dilanjutkan ke kepolisian.

“Kasus yang yang menjadikan Pemred Jakarta Post, Meidyatama Suryodiningrat, sebagai tersangka penistaan agama dibawa ke ranah pidana lantaran ada pendapat dari seorang saksi ahli pidana,” jelas dia, seperti dilansir tempo.co, 15 Desember 2014. (Baca: Ternyata Karikatur The Jakarta Post Diambil Dari Situs Ini)

“Mungkin mereka tidak paham tentang pers. Kalau tidak ada niat jahat, ya, masuk pelanggaran etik dan tidak bisa dianjutkan dengan pidana,” ujarnya.

Pelaku delik pers, tambah Prasetyo, bisa saja dibawa ke rahan pidana jika kesalahan yang dilakukannya terus berulang, dan mengandung unsur niat jahat. (Baca: Kasus Karikatur The Jakarta Post, Penghinaan atau Pesan Tak Sampai?)

Seperti diketahui, Meidyatama ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis, 11 Desember 2014 atas tuduhan penistaan agama. Dalam koran Jakarta Post yang terbit pada 3 Juli lalu terdapat karikatur yang menggambarkan bendera berlambang tengkorak dengan kalimat tauhid di atasnya. Menurut penyidik, Meidyatama dijerat dengan Pasal 156 huruf a KUHP tentang Penistaan Agama. Ancaman hukumannya berupa penjara di atas lima tahun penjara.

Sedangkan The Jakarta Post sendiri sudah mengeluarkan pernyataan maaf atas peristiwa tersebut,  dan mengungkapkan bahwa Redaksi Jakarta Post tidak berniat untuk menistakan agama tertentu. (ba)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL