Kondisi rakyat Ukraina yang kini harus mengungsi akibat konflik.

Kondisi rakyat Ukraina yang kini harus mengungsi akibat konflik.

LiputanIslam.com — Harry J. Bentham, seorang penulis asal Inggris yang aktif dalam menganalisis kondisi politik, mengkritik keras teori demokrasi perdamaian yang ‘dijual’ Amerika Serikat (AS) untuk membenarkan kebijakan luar negerinya.

Dalam tulisan yang berjudul The Great Lie of Our Time di presstv.com, 9 Desember 2014, Bentham menilai, campur tangan AS dalam konflik Ukraina adalah bukti nyata bahwa teori tersebut adalah sebuah kebohongan besar. Mengapa demikian? Berikut ulasan lengkapnya;

Begitu AS memilih untuk mendukung peperangan di Ukraina, maka teori absurd demokratisasi pun runtuh. Dalam studi Hubungan Internasional, kita diajarkan democratic peace theory (teori demokrasi perdamaian). Teori ini meyakini bahwa negara-negara yang menganut sistem demokrasi, memiliki kecenderungan yang lebih rendah untuk melakukan peperangan. Dengan demikian, penerapan sistem demokrasi di seluruh dunia dianggap sebagai jalan menuju perdamaian dan keamanan dunia. Paradoksnya adalah, teori ini sering digunakan sebagai pembenaran atas perang, dan bukan menghentikannya.

Teori demokrasi perdamaian memiliki peranan besar dalam membangun retorika dibalik komitmen AS untuk melakukan demokratisasi ke daerah-daerah konflik di seluruh dunia, khususnya di Timur Tengah dan negara-negara bekas Uni Sovyet. AS memasok senjata ke kawasan konflik, atas nama demokrasi – lalu menggulingkan pemerintah sah setempat yang dipilih secara demokratis.

Dengan melemparkan tuduhan atau argumen yang lemah terhadap pemerintah pemegang otoritas, AS lantas mempersenjatai kelompok-kelompok tertentu, dengan cara-cara yang paling kotor. Sungguh mengherankan, masih ada masyarakat yang berhasil mereka yakinkan dengan penalaran absurd seperti itu.

Di Ukraina, AS telah memperlihatkan kemunafikannya secara terang  benderang. Penyebab awal keterlibatannya dalam konflik Ukraina adalah demokratisasi. AS menuduh Viktor Yanukovych, presiden yang terpilih secara demokratis di Ukraina telah mengubah sistem demokrasi menuju otokrasi. AS pun mendukung aksi protes untuk menggulingkan Viktor – dengan mengatasnamakan demokrasi.

Dan setelah dijejalkan dengan teori-teori demokratisasi AS, apa yang selanjutnya terjadi di Ukraina? Sekarang kita harus menyaksikan wilayah-wilayah yang memberontak terhadap pemerintahan pusat, lalu kediktatoran militer yang menggunakan tank, fosfor, bom klaster, bahkan terhadap rakyatnya sendiri.

Demokratisasi ala AS telah gagal di Ukraina. Alih-alih menciptakan negara dengan iklim demokrasi yang sehat, kini kondisi Ukraina justru berkebalikan dari klaim ‘perdamaian dalam demokrasi’. Kita mendapati kediktatoran berlapis timah di Kiev, namun tergantung pada dukungan militer dari pihak asing. Penguasa sekarang seperti putus asa dalam menghadapi kritik, memukuli setiap oposisi politik, dan melarang keberadaan partai-partai oposisi. Justru inilah sikap otokrasi yang sesungguhnya, dan jauh lebih buruk daripada yang pernah dituduhkan AS kepada Viktor.

Di Ukraina, AS telah beralih secara total. Awalnya mengaku mendukung demokrasi, namun kini, AS telah mendukung kediktatoran militer. Hal ini membuktikan kepada semua orang bahwa AS concern untuk menegakkan kebebebasan berdemokrasi, namun dengan cara memasang sosok-sosok diktator guna mendukung dominasi militernya di masing-masing daerah.

Jika hasil terbaik dari alokasi dana miliaran dollar yang digunakan dalam proyek demokratisasi di Ukraina – hanya menghasilkan pemerintahan diktator, rasanya sulit untuk mempercayai bahwa masih ada pihak yang menerima kebijakan luar negeri ini sebagai pembenaran atas kediktatoran.  Jika kita bicara tentang bicara demokrasi dan stabilitas, aliansi NATO-AS tidak akan bersedia untuk menerapkan prinsip-prinsipnya bahkan di Eropa sekalipun. Dan mereka, hanya concern untuk melindungi penguasa despotik berikut tentaranya.

Jika diperhatikan, betapa cepatnya AS berubah pikiran terkait status sebuah negara. Ada standar ganda yang digunakan dalam menentukan apakah suatu negara bisa disebut degara demokratis, atau negara diktator. Jika sosok diktator berhasil dibawa menuju puncak kekuasaan, maka AS menyebutnya demokratis. Namun sebaliknya, ketika seorang pemimpin yang tidak mereka sukai memangku jabatan, maka AS akan menyebutnya diktator.

Dalam kasus lain, AS kerap menyerukan pemimpin yang terpilih secara demokratis untuk mundur dari jabatannya, dengan dugaan otokrasi. Namun di lain sisi, AS juga menunjukkan track record-nya sebagai pembela kediktatoran di seluruh dunia – jika hal itu menguntungkan pihaknya.

Suatu rezim yang melekat dengan kekuatan militer, sewenang-wenang dalam memberi sanksi, mengancam dan memeras negara-negara lain – biasanya tidak memiliki prinsip/ ideoogi yang jelas. AS telah mengalami kegagalan terus menerus dalam mengaplikasikan segala macam kebijakan, memiliki kecenderungan yang tak terkalahkan dalam melanggar kesepakatan, kelalaian dalam menjaga dan menegakkan nilai-nilai perdamaian. Semua ini telah menunjukkan wajah asli rezim AS, yang hanya bisa bertahan hidup dengan membelenggu seisi dunia.

Bahkan beberapa kali, AS justru dituduh telah menerapkan sistem otokrasi terhadap rakyatnya sendiri, misalnya, dalam menangani aksi protes yang berujung pada kerusuhan dalam beberapa waktu terakhir. Maka, apakah seluruh dunia harus tetap belajar tentang hukum, prinsip-prinsip dan hak asasi manusia pada rezim yang tidak menampilkan wajah demokratis – bahkan di negaranya sendiri? Akankah kita tetap berguru tentang keamanan kepada sosok — yang entah itu preman, pembunuh, atau diktator – yang mengklaim sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia?

Maka, terlihat jelas bahwa teori demokrasi perdamaian telah gagal, dan tidak memiliki manfaat yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sesungguhnya, teori ini tidaklah demokratis, ataupun damai, dan bahkan bukan teori yang valid dalam studi Hubungan Internasional. Ini adalah paket propaganda yang dirancang untuk membenarkan perang yang dipimpin AS melalui kudeta. Dengan menggunakan jaringan media massa, AS membawa gelombang baru kediktatoran yang berkuasa dari Kairo hingga Kiev. Dalam setiap kasus, AS ‘bernyanyi’ lagu demokrasi, namun setelahnya, lagu itupun berubah menjadi kedaulatan, pengakuan internasional, dan dukungan militer terhadap kediktatoran.

Kritik terhadap teori demokarasi perdamaian ini sangat terbatas, kendati tak satupun diantara para pakar yang mampu membuktikan kebenaran teori ini. Di seluruh dunia, demokrasi perdamaian dan model pembangunan nasional hanyalah sebuah pengulangan – sebagaimana yang disebut Kippling sebagai ‘White Man’s Burden’, hanya menggunakan ‘baju baru’ dalam kebijakan politik untuk menutupi wajah rasis. Di Perancis, hal ini disebut sebagai mission civilisatrice, atau misi kebudayaan – baik itu yang mengatasnamakan penyebaran agama Kristen, atau demokrasi yang lebih modern, namun sesungguhnya tetap saja berbahaya, arogan, tidak menjamin adanya kestabilan karena berakar pada ideologi rasis.

Apapun alasaannya, ekspor imperialisme budaya tidak akan menghasilkan perdamaian. Hasilnya adalah perang.

Sehingga, argumen bahwa militansi AS dalam melakukan demokratisasi di seluruh dunia – untuk menegakkan keamanan dan perdamaian, adalah sebuah kebohongan besar. Hal ini harus ditentang, salah satunya dengan merevisi struktur pengetahuan.

Retorika kekuasaan dan supremasi budaya harus diruntuhkan, agar kita bebas untuk memaknai budaya dan perdamaian sesuai dengan tatanan kehidupan bermasyarakat. (ba)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL