Freeport-McMoran-mineJakarta, LiputanIslam.com – Menko Perekonomian Chairul Tandjung mengungkapkan PT Freeport Indonesia, akhirnya sepakat renegosiasi kontrak. Dengan begitu, Freeport bisa melakukan ekspor setelah memenuhi seluruh renegosiasi kontrak yang disepakati pemerintah.

“Freeport telah menyetujui negosiasi terkait UU Minerba yang berlaku, dan terkait PP 9 yang ada,” ujar Chairul di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin, 7 Juli 2014 seperti dilansir Tribunnewscom.

Chairul memaparkan persetujuan Freeport harus memenuhi semua aturan di UU dan peraturan presiden. “Semua tercantum UU Minerba dan PP tersebut disetujui Freeport,” ungkap Chairul.

Hal yang perlu dilakukan pemerintah saat ini mengajukan kabar gembira tersebut kepada DPR. Setelah DPR menyetujui, pemerintah menunggu Freeport memenuhi semua persyaratan, baru boleh ekspor mineral.

“Kami menyambut gembira tim renegosiasi, secara cepat akan diselesaikan dalam penandatanganan. Tentu masalah ini kita minta persetujuan di sidang kabinet,” papar Chairul

PT Freeport Indonesia, sudah beroperasi di Indonesia sejak 1967 dengan penandatangan Kontrak Karya Generasi I pada 7 April 1967. Pembagian royalti dari tambang tembaga, emas dan perak di Grasberg, Papua, dari PT Freeport Indonesia kepada Pemerintah Indonesia yang hanya sebesar 1 persen. (ba)

 

.

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL