gilian triggsCanberra, LiputanIslam.com — Partai Buruh yang menjadi oposisi di Australia meminta polisi untuk melakukan penyelidikan kemungkinan adanya campur tangan pemerintah terhadap Ketua Komnas HAM (HRC) dengan mendesaknya untuk mundur.

Hal ini menyusul pengakuan Ketua Komnas HAM Gillian Triggs di hadapan Komisi Senat Australia bahwa dirinya telah didesak untuk mundur dari jabatannya. Demikian BBC News melaporkan, Rabu (25/2).

Perselisihan tersebut merupakan buntut dari laporan HRC baru-baru ini yang menyebutkan adanya perlakukan tidak patut terhadap tahanan anak-anak. Dalam laporan itu disebutkan bahwa penahanan terhadap anak-anak para pencari suaka telah melanggar hukum HAM internasional dan menyerukan agar mereka dibebaskan.

Berbicara kepada wartawan mengenai masalah itu di Sydney, hari Rabu (25/2), PM Tony Abbott mengulangi pernyataan sebelumnya bahwa pemerintah telah ‘kehilangan kepercayaan’ terhadap Triggs sebagai Ketua HRC. Namun ia menolak berkomentar tentang tuntutan pengunduran diri terhadap Triggs.

“Itu adalah urusannya sendiri. Seperti dikatakan Kejaksaan Agung ia tidak pernah diminta untuk turun dan tidak ada tuntutan terhadapnya,” kata Abbott.

Sebelumnya pada hari Selasa (24/2), Tony Abbott mengecam laporan HRC tersebut dan menyebutnya sebagai laporan yang ‘bermotif politik’.

Dalam pengakuannya kepada Komisi Senat, Triggs mengatakan dirinya didesak untuk mundur dalam pertemuan dengan Jaksa Agung George Brandis dan jajarannya tanggal 3 Februari lalu. Namun ia menolak dengan tegas desakan itu. Triggs juga mengakui dirinya ditawari jabatan lain dalam pemerintahan jika bersedia untuk mundur.

Kepada Senat ia mengaku terkejut dengan ‘usulan yang tidak pantas’ itu dan mengingatkan kepada pengusulnya bahwa dirinya adalah seorang ‘pejabat bintang lima’.

Dalam suratnya kepada kepolisian Australia politisi Partai Buruh dan juga mantan Jaksa Agung Mark Dreyfus menyebut tindakan pejabat pemerintah terhadap Ketua HRC sebagai tindakan yang melanggar hukum dan korup.

Media setempat melaporkan bahwa Sekretaris Kejaksaan Agung, Moraitis, membantah pihaknya telah mendesak Triggs untuk mundur, namun mengakui mereka berdiskusi tentang kemungkinan Triggs berkarya di tempat lain.

Laporan HC berjudul “Anak-Anak yang Terlupakan” dipublikasikan awal Februari lalu. Disebutkan dalam laporan itu bahwa anak-anak pencari suaka yang ditahan bersama orang tua mereka cenderung mengalami sakit mental.

Anak-anak yang tinggal di penampungan pencari suaka mengalami penurunan pada pemerintahan Abbott. Itulah sebabnya Abbott mempertanyakan mengapa HRC tidak mengeluarkan laporan yang sama pada saat pemerintah dipimpin oleh Partai Buruh, dimana terdapat 2.000 anak-anak di pusat-pusat penampungan pencari suaka.(ca)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL