Uganda_Gay_DemonstrationKampala, LiputanIslam.com — Setelah Bank Dunia menunda pemberian pinjaman, menyusul UU anti-Homoseksual Uganda,  kini beramai-ramai pihak Barat berusaha menekan negara Afrika Timur itu untuk membatalkan keputusan pengesahan UU kontroversialnya.

Hingga dalam sepekan ini saja beberapa negara telah menghentikan bantuan dana mereka untuk Uganda, koresponden Press TV melaporkan Selasa(3/3). Menurut laporan Press TV, para pemberi bantuan barat memutuskan untuk menghentikan dana bantuan keuangan mereka kepada Uganda menyusul diberlakukannya UU anti-Homoseksualitas yang mengkriminalisasikan hubungan sesama jenis di negara Afrika Timur tersebut.

Bank Dunia yang pertama kali memulai penekanan, sejauh ini menangguhkan $90 juta paket dana pinjaman yang sejatinya diperuntukkan untuk memperkuat sistem kesehatan masyarakat. Disusul Belanda yang membekukan $9,6 juta subsidi untuk sistem hukum Uganda. Denmark dan Norwegia mengumumkan bahwa mereka juga akan mempertimbangkan kembali bantuan dana untuk sektor swasta, badan-badan amal dan organisasi HAM Uganda.

Perdana Memteri Uganda Patrick Amama Mbabazi mengkritik sikap barat itu dengan mengatakan bahwa Amerika Serikat dan partner-partner pemberi bantuan lainnya tidak bisa mengintimidasi Uganda atas UU anti-Homoseksualitas yang telah disahkan.

“Kalian tahu, mereka yang selalu berkhotbah soal demokrasi kepada kami. Dan kini, saat kami menerapkan demokrasi, mereka datang kemari dan berkhotbah lagi soal ‘demokrasi’ yang lain dan mereka mengatakan, mereka (para pelaku homoseksualitas) adalah kawan-kawan kami. Lalu di mana letak demokrasi dalam hal ini? Rancangan UU ini dibawa ke parlemen, diperdebatkan dan lolos, secara demokratis,” Mbabazi menjelaskan.

Pada 24 Februari, Presiden Uganda menandatangani UU anti-Homoseksualitas. Secara hukum nantinya para pelaku homoseksualitas akan menghadapi hukuman seumur hidup. UU ini juga mengkriminalisasi “promosi-promosi” homoseksualitas.

Pemerintah Uganda menekankan bahwa barat berusaha untuk memaksakan nilai-nilai mereka ke negara itu. Kampala menganggap bahwa UU anti-Homoseksualitas adalah urusan dalam negeri Uganda.

Pada hari Jumat lalu (28/2) Menteri Etik Uganda, Simon Lokodo, mengatakan bahwa negaranya tidak membutuhkan bantuan negara-negara barat.

“Kami tidak ingin dipermalukan dalam hal ini. Kami ingin membebaskan negeri ini dari homoseksualitas, dan jika ini berarti mereka (negara-negara barat) menghentikan bantuan mereka, maka silakan saja,” kata Lokodo, seorang mantan pastor gereja evangelilical.(lb/ca/presstv)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*