LiputanIslam.com–Terkait pembahasan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan pemerintah menyepakati bahwa lima orang Dewan Pengawas KPK akan dipilih oleh Presiden.

“Dalam keputusan saat ini, Dewas KPK beranggotakan lima orang yang semuanya dipilih oleh pemerintah atau Presiden dengan periode selama empat tahun,” kata anggota Baleg DPR RI Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin malam (16/9).

Dia menambahkan, kriteria Dewas KPK tidak boleh berasal dari parpol, diambil dari tokoh masyarakat, akademisi atau pegiat antikorupsi bukan politisi, bukan birokrat atau aparat penegak hukum aktif,
memiliki rekam jejak yang baik, usia minimal 55 tahun.

Dewas KPK akan memiliki kewenangan seperti memberikan izin untuk penyadapan, membuat kode etik pegawai KPK, dan mengawasi kinerja pimpinan KPK. Namun Dewas KPK tidak punya wewenang mengeksekusi sebuah kebijakan karena merupakan ranah pimpinan KPK.

Baca juga: Pro-Kontra Revisi UU Terkait Dewan Pengawas KPK

Dalam Rapat Kerja (Raker) Baleg DPR RI dengan perwakilan pemerintah pada Senin (16/9) malam disepakati revisi UU KPK akan dibawa ke rapat paripurna pada Selasa (17/9) untuk disahkan menjadi UU. (Ay/Antara/CNN)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*