LiputanIslam.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan surat izin mendirikan bangunan (IMB) untuk bangunan di pulau reklamasi. Menanggapi hal ini, mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok pun mempertanyakan keputusan Anies tersebut.

Menurut Ahok, langkah Anies untuk menerbitkan IMB tanpa perda dapat menghilangkan kesempatam Pemprov DKI untuk mendapatkan dana kontribusi tambahan sebesar 15 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP).

“Kalau pergub aku bisa terbitkan IMB reklamasi, sudah lama aku terbitkan IMB. Kan aku pendukung reklamasi untuk dapatkan dana pembangunan DKI yang bisa capai di atas Rp. 100 triliun,” ucap Ahok pada Kompas.com, Rabu (19/6).

Baca juga: Reklamasi, Pencemaran, dan Pertahanan

Ahok mengaku heran karena Anies menerbitkan IMB berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016. Dahulu ia tidak bisa menerbitkan IMB karena menunggu perda DPRD DKI agar Pemprov DKI bisa mendapatkan dana kontribusi 15 persen penjualan lahan reklamasi. Dana tersebut bisa digunakan untuk pembangunan ibu kota.

Keputusan penerbitan tersebut pun menuai protes dari DPRD DKI karena tidak sesuai prosedur dan belum ada dasar hukum perda.

Sebelumnya, bangunan sempat disegel Anies pada awal Juni 2018 karena tidak memiliki IMB. Dan sekarang Anies menerbitkan IMB bangunan tersebut.

“Jika tidak ada pergub tersebut, maka tidak bisa ada kegiatan pembangunan di lahan hasil reklamasi. Suka atau tidak suka atas isi pergub No. 206 Tahun 2016, itu adalah fakta hukum yang berlaku dan mengikat,” ungkap Anies.

Anies menerbitkan IMB karena sudah terlanjur dibangun lahan reklamasi dan akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Pihaknya pun mengklaim telah menghentikan reklamasi 13 pulau yang belum dibangun. (Ay/Kompas)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*