LiputanIslam.com – Pemerintah Daerah (Pemda) daerah Gorontalo Utara mengawasi seluruh perusahaan di wilayah tersebut agar pihak perusahaan membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) tepat waktu kepada para karyawannya. Hal ini merupakan permintaan dari DPRD setempat.

Kebanyakan perusahaan menunda untuk membayarkan THR.

Menurut Ketua DPRD Gorontalo Utara, Nurjanah Yusuf, jika THR tidak dibayarkan pada H-7 lebaran, maka pihak DPRD akan memberikan sanksi tegas berupa teguran, pembatasan kegiatan usaha, maupun sanksi administratif karena pembayaran THR sudah diatur dalam peraturan pemerintah.

Baca Juga: Mudik 2019, Pemudik Diharap Waspada di KM 203 Palimanan-Kanci

“Jangan sampai ada perusahaan yang terkena hukuman berat akibat tidak membayarkan THR ke karyawannya,” ujar Wakil Ketua DPRD Djafar.

Bahkan ia menghimbau kepada masyarakat untuk melapor ke posko pengaduan THR apabila THR belum atau terlambat dibayarkan. (Ay/Antara)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*