purkonOleh: Purkon Hidayat*

Sekitar dekade enam puluh, Dean Acheson, pernah berseloroh, “Tujuan nasional Kerajaan Arab Saudi, sebagaimana negara lain, untuk bertahan hidup maupun mencapai kemakmuran, [tapi] harus menambahkan syarat di bawah dinasti Al Saud.” Hermann Frederick Eilts dalam “Saudi Arabia’s Foreign Policy” (2004:219) menempatkan statemen menteri Luar Negeri AS di era presiden Harry S Truman ini sebagai entry point untuk memahami watak politik Arab Saudi, termasuk kebijakan luar negeri, bahkan gaya diplomasinya.

Tujuan nasional kerajaan Arab Saudi didefinisikan dalam kerangka kepentingan dinasti Al Saud. Meskipun Arab Saudi mengadopsi institusionalisasi politik dalam piramida kekuasaannya, tapi coraknya bersifat personal dan tribal. Sebab Syura yang disebut sebagai alternatif demokrasi Barat, atau Bedouin Democracy, tidak lebih dari perkumpulan para pangeran dinasti Al Saud ditambah ulama Wahabi.

Suara rakyat tidak memiliki tempat dalam pengambilan keputusan politik di negara Arab itu. Tampaknya, terlalu jauh jika membandingkan dengan Iran yang mengadopsi demokrasi religius dengan menyerap trias politica dan didukung sistem pemilu berjenjang dengan partisipasi rakyat yang tinggi dan adopsi nilai-nilai Islam. Referendum untuk menentukan Republik Islam sebagai sistem pemerintahan Iran telah didukung oleh 98,2 persen suara rakyat. Sedangkan Arab Saudi mengadopsi monarki absolut.

Selain itu, pos-pos penting kekuasaan Arab Saudi selalu diisi para pangeran dinasti Al Saud, maupun orang-orang yang berafiliasi dengan raja dan putra mahkota. Misalnya, gubernur Mekah dijabat Khalid al-Faisal Al Saud. Sebelumnya dijabat oleh Mishaal bin Abdullah Al Saud, yang juga seorang pangeran.

Pelacakan watak politik rezim Al Saud yang sifat personal dan tribal ini membantu memahami sebagian sepak terjang politik Arab Saudi, termasuk eksekusi mati Sheikh Nimr baru-baru ini. Eksekusi mati terhadap ulama Syiah terkemuka Saudi dilaksanakan dalam situasi yang sensitif di kawasan Timur Tengah, tepat ketika Barat sebagai sekutu Saudi justru mendekati Tehran pasca pencabutan kasus PMD nuklir Iran di IAEA, dan dimulainya langkah awal penerapan Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) Desember lalu.

Pertama, eksekusi mati Sheikh Nimr menunjukkan sikap keras rezim Al Saud kepada seluruh rakyatnya mengenai penumpasan gerakan protes rakyat yang semakin deras sejak 2011 lalu, terutama di heart land yang kaya minyak di wilayah timur. Pemancungan Sheikh Nimr mengirimkan sinyal kepada seluruh oposisi rezim Riyadh supaya menghentikan aksinya menentang kerajaan Al Saud. Riyadh saat ini hanya memberi dua opsi; taati Al Saud, atau diberangus.

Barangkali tidak penting bagi Riyadh untuk membedakan, apakah Nimr memberontak dengan mengangkat senjata, atau hanya berteriak di podium dengan kata-katanya untuk menyuarakan ketertindasan rakyat yang menuntut hak legalnya. Sebab yang ada adalah narasi tunggal tentang tafsir berbangsa dan bernegara menurut definisi Al Saud, bukan liyan.

Sejak lima tahun lalu, corak politik personal ini begitu dominan dalam berbagai aksi represif rezim Al Saud menyikapi gelombang protes damai rakyat di wilayah timur yang menyerukan penegakkan keadilan dan demokratisasi.

Watak politik personal, sebagaimana dianut Saudi, ditentukan oleh siapa yang berkuasa sebagai Raja, yang melampaui sistem ketatanegaran maupun undang-undang yang berlaku. Salah satu karakteristik sistem pemerintahan monarki absolut adalah corak personalnya yang kental. Keputusan raja adalah undang-undang, dan bisa membatalkan aturan, bahkan mengubahnya.

Selain itu, dari perspektif psikologi sosial masyarakat Timur Tengah, corak politik tribal menunjukkan rezim Al Saud hanya mau berinteraksi dengan para pemimpin puncak, bukan anggota masyarakat atau representasinya melalui pemilu. Apabila pemimpin sebuah suku bisa diajak kompromis, maka akan jadi sekutu, tapi apabila menolak maka harus disingkirkan dan diperangi. Watak tersebut masih tetap lestari hingga kini.

Ketika Sheikh Nimr sebagai pemimpin Syiah Saudi tidak bisa dibungkam supaya diam, maka jalan yang dipilih Al Saud adalah memberangusnya. Selain itu, studi antropologi politik Timur Tengah menunjukkan perlawanan-perlawanan suku tidak pernah berlanjut panjang ketika pemimpinnya mati, kecuali memiliki pemimpin kharismatik lainnya yang setara atau lebih baik.

Pendekatan ini sekaligus menjelaskan mengapa antara sesama negara Arab sendiri saling bermusuhan demi memperebutkan dominasi regional, sebagaimana dilakukan Saudi terhadap Yaman, Suriah maupun Irak. Di sisi lain, masalah ini mengindikasikan bahwa demokrasi yang menyuarakan kepentingan rakyat kebanyakan, dipandang sebagai ancaman kepentingan nasional sebagian negara Arab semacam Saudi.

Kedua, eksekusi Nimr mengirim pesan penting kepada Tehran pasca tercapainya kesepakatan nuklir antara Iran dengan kelompok 5+1 pada Juli 2015. Riyadh memandang Tehran sebagai rival utama bagi posisinya mendominasi Timur Tengah. Watak politik Al Saud yang bersifat tribal cenderung ambisius, yang ingin menjadikan dirinya sebagai penguasa paling berpengaruh di kawasan Timur Tengah (Asia Barat).

Studi antropologi Timur Tengah menggambarkan tingginya persaingan antarsuku di kawasan ini demi memperebutkan dominasi regional. Dinasti Al Saud sendiri menguasai Hijaz, dengan kota utamanya Jedah, Mekah dan Madinah, melalui pertumpahan darah dalam pertempuran yang dikenal dengan “Perang Mekah” di tahun 1924.

Sejak dahulu, watak politik Arab yang bersifat personal dan tribal ini telah dibaca dan dimanfaatkan dengan amat baik oleh Imperialis semacam Inggris dan kini AS, demi kepentingan ekonomi politiknya sendiri. Ketika itu, seorang arkeolog sekaligus diplomat Inggris bernama Thomas Edward Lawrence melancarkan provokasi asimetri yang melahirkan pemberontakan terhadap Imperium Ottoman, dan terpisahnya Hijaz di tahun 1916.

Seperti yang terjadi di Suriah, Irak maupun Yaman dewasa ini, dahulu pun bangsa-bangsa Arab dengan watak personal dan tribalnya begitu gampang diadu domba oleh seorang Lawrence lebih dari seabad lalu. Ilmuwan cum diplomat Inggris ini memainkan peran besar dalam perang Aqaba di tahun 1917, perang Tafilah di tahun 1918, dan Perjanjian Sykes-Picot di tahun 1916 antara Inggris dan Prancis, yang membagi wilayah kekuasaan Ottoman Turki menjadi terpecah-pecah. Bahkan hingga kini, negara-negara Arab di kawasan Timur Tengah begitu bergantung terhadap Barat, terutama Inggris dan AS.

Apabila seabad lalu, konflik yang disulut Inggris terhadap bangsa-bangsa Arab adalah musuh bersama Ottoman, kini berganti nama menjadi Iran, dan dilakukan bukan hanya Inggris, tapi AS sebagai aktor barunya.Tujuan imperialis pun tidak berubah dari dulu hingga kini demi menguasai sumber daya alam yang melimpah. Selain itu, negara-negara imperialis itu mendulang untung dari penjualan senjata dalam perang yang mereka kobarkan di kawasan. Lebih dari itu berhasil mengadu domba umat Islam.

Watak politik rezim Al Saud yang bercorak personal dan tribal mudah mengadopsi narasi besar “Iranophobia” yang digembar-gemborkan Barat, terutama AS dan Inggris, dan Israel. Bagi negara Arab seperti Saudi, Iran pasca kemenangan Revolusi Islam adalah biang kerok di kawasan. Padahal Iran berulang kali mengulurkan persahabatan, dan menyerukan terwujudnya stabilitas regional dengan kerja sama negara-negara kawasan sendiri, bukan oleh pihak asing di luar kawasan.

Selama lebih dari tiga dekade, Saudi yang mengamini dikte AS dan Inggris, menempuh berbagai cara demi untuk mendestabiliasi Iran. Dukungan Riyadh bersama Barat dan sejumlah negara Arab terhadap Saddam Husein dalam perang dengan Iran tahun 1980-1988 tidak membuahkan hasil. Bahkan, beberapa tahun kemudian, Saddam digulingkan sendiri oleh AS yang dahulu mendukungnya, melalui invasi militer tahun 2003, dan ia sendiri tewas dieksekusi 30 Desember 2006.

Tidak hanya itu, Saudi juga melancarkan intervensi di banyak negara kawasan demi mewujudkan ambisinya, termasuk mendukung kelompok teroris semacam ISIS yang beroperasi di Suriah dan Irak. Arab Saudi juga melancarkan agresi militer di Yaman untuk memprovokasi Iran. Sebelumnya di Bahrain.

Ketiga, watak politik Saudi yang bersifat personal dan tribal sangat kental dalam representasi kolektif yang dikumandangkan rezim Al Saud secara gegap gempita. Eksekusi mati Sheikh Nimr dilakukan untuk memperkuat posisi representasi Arab Saudi di kalangan negara-negara Arab dan dunia Islam demi menekan Iran.

Representasi kolektif model Durkheimian ini, mengenai cara bertindak dari elaborasi kolektif melalui aturan hukum yang bersifat otoritatif. Tujuannya untuk menggalang kesadaran kolektif sectarian dari nilai-nilai subjektif yang ditanam Saudi dengan menggalang solidaritas suku Arab dan Sunni, sebagai lawan Iran demi mebungkus kepentingan politiknya. Saudi menggunakan solidaritas eksklusif (ingroup solidarity) untuk menggiring konfrontasi bersama dunia Islam Sunni demi mendestabilisasi Iran yang ditempatkan sebagai outgrup. Oleh karena itu, pola komunikasi yang dipakai adalah “kita” dan “mereka”, atau propaganda “Syiah bukan Islam”, dan lain-lain.

Ketika skenario ini dijalankan oleh Saudi, sebetulnya Riyadh sedang mengimplementasikan plot imperialis untuk mengkotak-kotakan dunia Islam dalam kavling ketegangan politik sektarian, sekedar untuk melayani ambisi dominasi regional rezim Al Saud dan hidden agenda Barat, terutama AS, yang memiliki kepentingan ekonomi politik di balik konspirasi itu.

Sejatinya, sebagai penguasa kerajaan Arab Saudi, rezim Al Saud mengideologikan nilai-nilai yang dibuatnya sendiri. Dengan berlakunya nilai-nilai tersebut dalam bernegara, maka kepemimpinannya menjadi kokoh. Dan sebaliknya, setiap kekuatan oposisi apapun, baik Sunni atau Syiah semacam Sheikh Nimr, akan dilenyapkan demi menjaga status quo Al Saud.

Kali ini mungkin, saya sepakat dengan Dean Acheson, “The national purpose of the Kingdom of Saudi Arabia, like that of any other country, is ‘to survive, perchance to prosper,’ but with the added proviso “under the Al Saud dynasty.”.

*Associate Research ICMES (Indonesia Center for Middle East Studies)

 

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL