purkonOleh: Purkon Hidayat*

Hadirnya ISIS yang semakin merajalela di Suriah dan Irak telah mendefinisikan ulang pendekatan terhadap terorisme sebagai fenomena internasional, bukan problem lokal dan kultural. Selama ini paradigma tentang teroris masih diwarnai dua paradigma utama yaitu, struktural dan ideologis yang memiliki sejumlah kekurangan.

Pertama, paradigma struktural yang memandang faktor penyebab munculnya kelompok-kelompok teroris akibat tidak adanya keadilan, rasa kecewa dan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah, dan elit politik yang berkuasa, sehingga memicu munculnya kesenjangan sosial di tengah masyarakat.

Pendekatan ini berpijak pada hubungan struktural antara rakyat dan negara. Pendekatan struktural bisa menjelaskan faktor penyebab mengapa kelompok-kelompok teroris tumbuh subur di negara-negara berkembang yang sebagian masyarakatnya tidak mendapatkan hak-haknya seperti: hak kesetaraan, perlindungan sipil, dan kebebasan, terutama di sektor sosial, ekonomi dan politik. Tapi pendekatan ini gagal menangkap relasi global, karena menempatkan terorisme sebagai bagian masalah negara per negara yang hanya terpusat pada relasi rakyat dan pemerintah sebuah negara.

Kedua, paradigma ideologis yang meletakkan akar terorisme sebagai persoalan ideologi. Setelah ambruknya Uni Soviet, paradigma ideologis mengarah pada model teologis yang menguat pasca peristiwa 11 September 2001. Berbagai studi akademis tentang terorisme setelah 2001 seperti yang dilakukan RAND menunjukkan temuan faktor-faktor ideologis-teologis sebagai pemicu terorisme dengan merujuk al-Qaeda sebagai realitasnya. Mereka menilai terorisme lahir dari sumsum agama yang ditafsirkan secara literalis dan tekstual oleh kelompok radikal tertentu. Berbagai studi tentang formalisme simbolik agama yang diusung para teroris seperti terma Negara Islam dan lainnya, semakin meneguhkan tesis Huntington benturan peradaban antara Barat dan Islam. Lebih jauh, beberapa kalangan bahkan mengaitkan terorisme dengan sumber rujukan dalam teks kitab suci seperti kata jihad, kafir, Muslim dan lainnya.

Pendekatan kedua ini juga memiliki sejumlah kelemahan. Pertama, tidak ada agama di dunia ini yang mengajarkan pemeluknya untuk berbuat buruk dan bertindak jahat kepada orang lain. Sebab, agama hadir demi kebaikan dan keselamatan manusia yang diwujudkan dalam seperangkat aturan keyakinan, hukum dan moralitas.Kedua, pendekatan ini melakukan generalisasi terhadap sebuah agama tertentu yang diidentifikasi dari segelintir orangnya sebagai teroris, seperti al-Qaeda yang dianggap sebagai representasi kolektif dari Islam radikal.

Pendekatan struktural maupun ideologis (teologis) tidak menukik terhadap root cause (akar)tentang terorisme, sebab melepaskan aktor utamanya. Berbagai studi yang dilakukan para analis terorisme dari Sidney Jones hingga Tore Bjorgo, yang masih berkutat menggunakan dua pendekatan itu, jarang menghadirkan aktor utamanya dalam realitas internasional. Akibatnya, resep yang mereka sampaikan kebanyakan bertumpu pada penguatan keamanan, peningkatan kesadaran bela negara, dan memperbaiki pola hubungan antara negara dan rakyat yang renggang.

Tampaknya, dalam kasus ISIS dan kelompok teroris global lainnya, terorisme harus dilihat bukan sebagai persoalan struktural-lokal dan ideologis-teologis, tapi sebagai realitas internasional yang melibatkan para aktor penting negara dunia. Apa kepentingan negara aktor utama seperti AS terhadap isu terorisme di Suriah dan Irak? Apa agenda AS memimpin gerakan global anti-ISIS dengan menggandeng mitranya, terutama negara Arab di kawasan Timur Tengah? Mengapa AS baru melancarkan serangan tersebut belakangan setelah sebagian wilayah Irak jatuh ke tangah ISIS sejak 24 Juni lalu? Di sisi lain, kaset rekaman sejarah beberapa tahun lalu menunjukkan peran AS bersama sejumlah mitranya sebagai aktor negara yang membidani kelahiran ISIS dan kelompok teroris lainnya di Suriah. Apa yang menjadi pemicu perubahan kebijakan luar negeri Obama terhadap ISIS ?

Terorisme: Konstruksi Sosial

Sebagai realitas internasional, fenomena terorisme merupakan produk tindakan manusia. Kontruktivis semacam Onuf memandang realitas internasional termasuk terorisme diciptakan dan terbentuk melalui speech act (tindak tutur) yang berbentuk instruktif, hirarkis dan komisif. Tindak tutur yang berulang-ulang membentuk rules bagi aktor lain. Statemen para aktor politik AS tentang terorisme menjadi rules (aturan) yang hanya memberikan dua pilihan bagi aktor politik, mengikutinya atau tidak, tentu dengan konsekuensinya masing-masing. Definisi mana yang teroris, dan mana yang bukan, juga ditentukan oleh rules. Di sini, pendekatan Konstruktivis memberi beberapa sumbangan penting mengenai terorisme.

Fenomena terorisme sebagai sebuah gerakan internasional lahir dari speech act yang dikeluarkan para pemimpin AS seperti Bush, dan kini Obama menjadi sebuah rules yang membentuk hegemoni, hirarki dan heteronomi bagi aktor lain. Kelompok teroris seperti ISIS yang lahir di Suriah muncul dari rules bernama “Humanitarian Intervention”. Kemudian, rules ini bergeser menjadi pemilahan antara mujahid moderat, dan radikal, setelah beberapa tahun kemudian. Perlawanan pemerintah Damaskus yang didukung sekutunya sebagai aktor penting telah mengubah rules AS tersebut. Di sini pendekatan Kontruktivis menjawab faktor pemicu perubahan kebijakan AS tentang teroris di Suriah, termasuk ISIS.

Buku memoar Hillary Clinton berjudul “Hard Choices” menjelaskan realitas ISIS dan dukungan AS terhadap kelompok teroris itu. Statemen mantan Menlu AS ini memperkuat dokumen yang dibocorkan mantan kontraktor NSA, Edward Snowden tentang peran AS dan rezim Zionis dalam pendirian ISIS yang bertujuan menyerang negara-negara penentang Israel seperti Suriah. Snowden menuturkan, “CIA, Inggris dan rezim Zionis memainkan peran penting dalam pembentukkan ISIS dan mendirikan kelompok ini dalam sebuah operasi bernama “Sarang Lebah”. Menurut Snowden, ISIS menggunakan slogan “Islam” untuk menarik dukungan seluruh mujahid ekstrem dari berbagai penjuru dunia demi menyerang negara-negara penentang AS dan Israel.

Tujuan awal AS membidani lahirnya kelompok teroris di Suriah seperti ISIS, Front Al-Nushra dan lainnya untuk menggulingkan pemerintah Assad. Tapi perlawanan Damaskus telah mengubah rules AS tersebut, dan menggagalkan rencana Washington dengan prakarsa “Timur Tengah Baru”.

Perang melawan terorisme yang diusung AS di Irak dan Suriah dalam bentuk koalisi global anti-ISIS lahir dari rules kepentingan Washington. Oleh karena itu, ISIS tidak akan pernah berar-benar diberangus oleh AS, karena tujuannya hanya mengontrol saja. Fenomena yang sama juga dilakukan AS di Afghanistan terhadap Taliban. Tujuan Washington menyerang ISIS di Irak dan Suriah bukan untuk menghancurkannya, karena krisis yang diciptakan ISIS itu “dibutuhkan” adidaya seperti AS untuk menekankan rules kepada negara lain, terutama untuk mengendalikan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Dan sarang lebah itu terus dipelihara. Jika ISIS sudah tidak diperlukan, maka akan muncul yang lain dengan nama berbeda tapi dari rules yang sama. (LiputanIslam.com)

*Peneliti Global Political Economy and Media Analysis (IGPEMA)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL