Firdaus_02“Jika dalam waktu 1-2 hari ini Pemda dan para menteri tidak bisa mengatasi, kepemimpinan dan pengendalian akan saya ambil alih,” tulis Presiden SBY dalam akun twitternya. Sebuah respon yang muncul setelah sebulan penuh warga Riau dicekam kabut asap, setelah Aksi #MelawanAsap di sosial media ini gencar dilakukan sejak Kamis sore (14/3).

Bencana kabut asap Riau kali ini paling parah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan jarak pandang sempat berkurang hingga hanya 100 meter. Seperti dikatakan Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan RI, Prof dr Tjandra Yoga Aditama, kabut asap merupakan ancaman serius bagi kesehatan karena dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan, serta menyebabkan reaksi alergi, peradangan dan juga infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Kabut asap Riau bahkan sudah merenggut nyawa.

Kabut asap di Riau sudah berkali-kali terjadi di Riau. Dan tidak ada jaminan tidak akan terulang lagi di tahun depan. Pertanyaannya kemudian adalah mengapa kabut asap terus berulang? Mengapa Presiden SBY baru bertindak setelah rakyat mulai marah dan menggalang aksi di sosial media, termasuk penandatanganan petisi di Change.org?

Melacak Sejarah Kabut Asap
Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus sejenak menengok kebelakang. Tahun lalu, tepatnya di bulan Juli, kabut asap juga pernah melanda Riau. Bukannya bertindak tegas terhadap pelaku pembakaran yang diduga kuat adalah perusahaan, Menteri Kehutanan justru menunjukan sikap membela perusahan-perusahaan yang diduga membakar lahan itu.

“Perusahaan harus kita bela,” ujar Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan seperti ditulis oleh Koran TEMPO (1/7/2014). Salah satu dasar pembelaan itu adalah karena perusahaan yang diduga terlibat dalam membakar lahan di Riau adalah pembayar pajak.

Nampaknya sikap pembelaan Menteri Kehutanan terhadap perusahaan yang diduga terkait dengan pembakaran lahan itu dilakukan secara konsisten. Sebelumnya, sang menteri di berbagai media juga menyebutkan bahwa kebakaran lahan di Riau adalah bencana alam bukan sengaja dibakar. Dapat dikatakan pembelaan Menteri Kehutanan tersebut adalah kelanjutan dari pernyataan sebelumnya tersebut.

Masyarakat pun kemudian menjadi pihak yang akan dikambinghitamkan. Masyarakat dianggap memiliki budaya yang buruk sehingga mereka membakar lahan. Jarang, bahkan mungkin tidak pernah diinvestigasi, apakah masyarakat yang membakar lahan itu karena inisiatif sendiri atau sekedar menjalankan pesanan atau suruhan perusahaan tertentu.

Entah bagaimana perasaan jutaan warga Riau yang selama ini menjadi korban karena menghirup asap dari kebakaran lahan, ketika membaca pernyataan Menteri Kehutanan di Koran TEMPO itu. Padahal, jika dasar pembelaannya adalah karena perusahaan membayar pajak, jutaan warga Riau juga selalu patuh membayar pajak kepada Negara.

Keterlibatan Perusahaan Asing
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun sejalan dengan sikap menterinya. Pada saat itu, Presiden SBY juga mengingatkan jajaran menterinya untuk tidak menyebut nama perusahaan yang diduga ikut berperan dalam kebakaran lahan di Riau.

Padahal sebelumnya, pada waktu itu, Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya menuding delapan perusahaan sawit asal Malaysia terlibat dalam pembakaran lahan di Riau. Bahkan, Ketua Unit Kerja Presiden dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) pernah mengungkapkan bahwa dua perusahaan besar juga ikut bertanggungjawab atas terjadinya kebakaraan lahan.

Bukan hanya Menteri Lingkungan Hidup dan Ketua UKP4 yang mensinyalir adanya keterlibatan perusahaan dalam kebakaran lahan di Riau, data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) pun mengungkapkan hal yang sama.
Menurut data Walhi pada saat itu, seperti yang ditulis sebuah media online, mengungkapkan bahwa 90 persen titik api kebakaran hutan di Riau terjadi di dalam wilayah konsesi hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan yang sebagian dari perusahaan tersebut bermarkas di Singapura. Apakah ketidaktegasan pemerintah, Presiden SBY dan Kementerian Kehutanan, dikarenakan sebagian perusahaan yang diduga pembakar lahan itu bermarkas di Singapura?

Pembakaran Hutan, Kerakusan Pengusaha
Pembelaan pemerintah terhadap perusahan-perusahan yang diduga membakar hutan inilah yang membuat kabut asap terus berulang. Tidak ada tindakan tegas dari pemerintah terhadap perusahan-perusahaan yang diduga membakar lahan. Dan para pembakar lahan pun tidak pernah jera. Mereka terus membakar lahan untuk menekan biaya produksinya.

Pembakaran lahan untuk membuka perkebunan lebih murah dibanding tanpa membakar. Menurut manajer senior sebuah perusahaan perkebunan, seperti ditulis di harian Republika.co.id, biaya membuka lahan tanpa membakar membutuhkan Rp 15 juta per hectare. Sedangkan, biaya membuka lahan dengan cara pembakaran hanya butuh Rp 1 juta hingga Rp 2 juta per hectare.

Padahal sebenarnya ada beberapa cara membuka lahan tanpa membakar. Seperti ditulis oleh tabloidsinartani.com, cara tersebut antara lain, cara manual, cara mekanis (biasanya cara ini dilakukan untuk areal yang memiliki topografi datar dan berombak), cara kombinasi antara manual-mekanis-khemis (cara ini dapat dikombinasikan dengan cara khemis melalui pemanfaatan herbisida).

Dimana Jalan Keluar?
Setelah menengok track record rezim SBY dalam menangani kabut asap, agaknya sia-sia belaka berharap ada jalan keluar yang efektif. Apalagi, sebentar lagi pemilu dan para elit sibuk dengan partainya masing-masing. Sulit untuk dipungkiri bahwa presiden yang saat ini berkuasa sangat peduli terhadap pencitraan, terlebih pencitraan di tingkat internasional. Selama belum ada desakan internasional untuk bertindak tegas terhadap perusahan-perusahaan pembakar lahan di Riau, sulit berharap muncul tindakan tegas dari presiden.

Tapi justru karena pemilu telah menjelang, muncul harapan bahwa rakyat mampu memilih presiden yang tegas. Tindakan rezim lama yang ‘membela’ perusahaan-perusahaan yang diduga membakar hutan harus dihentikan oleh presiden baru. Tindakan tegas presiden baru terhadap perusahan-perusahaan yang diduga membakar hutan adalah landasan dasar bagi upaya menghentikan ritual rutin bencana kabut asap. Kita butuh presiden yang tidak menunggu ada tekanan internasional untuk bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga pembakar hutan. Melindungi kesehatan warga Riau dari bahaya kabut asap lebih penting daripada sekedar politik pencitraan.[]

*Knowledge Manager for Sustainable Development, OneWorld-Indonesia

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL