umbuOleh: Umbu TW Pariangu*

Dinamika dan pergolakan kepentingan politik di Senayan pasca-pilpres masih alot. Salah satunya, libido untuk mengubah bandul pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung yang sudah dijalankan sejak Juni 2005 untuk kembali ke “mekanisme konservatik” perwakilan melalui DPRD.

Ironisnya mayoritas anggota DPR, yang awalnya setuju pilkada dilaksanakan secara langsung, kini tiba-tiba berubah sikap. Fraksi Golkar, PPP, PAN, Gerindra, dan Demokrat dan PKS (73 kursi di DPR) mendukung pilkada melalui DPRD yang dituangkan dalam RUU Pilkada dan menurut rencana akan disahkan pada 25 September 2014. Sebelumnya yang paling kukuh menginginkan pilkada tidak langsung adalah pemerintah. Namun derasnya tuntutan masyarakat menghendaki pilkada tetap diserahkan kepada rakyat membuat pemerintah melunak. Dalam konsinyering selama dua hari (1-2/9) di Cikopo, Jawa Barat, antara tim perumus dan tim sinkronisasi sudah tercipta kesepakatan bahwa pemerintah bersedia merespons dan mengikuti kemauan masyarakat untuk mempertahankan tradisi pilkada langsung.

Namun di saat sikap tersebut sudah bulat, tiba-tiba sejumlah fraksi DPR menjilat ludahnya sendiri. Mereka menghendaki pilkada via DPRD dengan bersandar pada argumentasi yang pernah digunakan pemerintah yakni mahalnya biaya politik yang memasifkan budaya politik uang, konflik horizontal pasca-pilkada yang menelan korban tak sedikit, serta terjeratnya sejumlah kepada daerah dalam kasus korupsi akibat politik transaksi yang marak.

Mereka pun menggunakan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 24 ayat (5) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di mana menegaskan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis, sebagai dasar hukum menolak pilkada langsung. Alibi mereka, kata dipilih “demokratis” tidak selalu menunjuk pada pengertian dipilih secara langsung. Pertanyaannya, kenapa kata “demokratis” di sisi lain malah dimaknai sebagai pemilihan langsung dalam konteks pilpres? Bukankah ini juga mencerminkan sebuah dekonstitusionalisasi liar terhadap ruh demokrasi?

Penetrasi Politik

Jika mau jujur, mustahil dengan kualifikasi masalah yang urgen dan derajat implikasi yang luas terhadap nasib demokrasi, kemudian memunculkan sikap politik yang bertolak belakang hanya dalam hitungan pekan, jika tak ada intensi pragmatis yang menyertainya. Banyak kalangan menilai perubahan sikap tersebut tak lebih sebagai respons Koalisi Merah Putih atas konstelasi politik pasca-pilpres yang di luar kehendak dan imajinasi semula. Padahal berdasarkan survei LSI, 81,53 persen pemilih Prabowo-Hatta lebih menghendaki pilkada langsung.

Koalisi ini seperti ingin menunjukkan kesan soliditasnya secara tegas sebagai pengendali politik isu-isu strategis di parlemen lewat manuver pergerakan kaki-kaki politik anggota koalisinya. Sebelumnya pun mereka telah mencapai ‘kemenangan’ saat pengesahan RUU MD3 yang mensabotase hak partai pemenang pemilu untuk mengelola mandat politik.

Keputusan ini juga merupakan strategi penetrasi posisi tawar Koalisi Merah Putih terhadap efektivitas dan kontinuitas pemerintahan Jokowi-JK. Posisi tawar yang dimaksudkan ini akan menjadi modal untuk memuluskan penguasaan kursi kepala daerah lewat konfigurasi politik DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota yang didominasi Koalisi Merah Putih. Selain itu, akan menghambat efektivitas implementasi program-program kebijakan pemerintah yang digulirkan dari pusat ke daerah-daerah.

Ketika politik dijalankan atas dasar rivalitas, kemungkinan terciptanya deadlock akan besar, sehingga citra kekuasaan pemerintah Jokowi-JK akan terdegradasi di mata rakyat. Inilah praktek vulgarisasi politik balas dendam berbalut apologi “seolah-olah” populis yang dari kaca mata konstruksi demokrasi jelas-jelas tidak elok, tak mendidik dan menciderai mahkota kedewasaan berdemokrasi bangsa.

Arus Oligarki

Alasan yang dikemukakan terkait biaya tinggi dan maraknya konflik sosial pada sistem pilkada langsung, juga tidak tepat. Yang dilupakan dari argumen ini adalah bahwa kualifikasi dan integritas DPRD dalam mengemban mandat rakyat masih jauh dari ideal. Ini antara lain karena manajemen perekrutan kader pemimpin oleh partai belum sepenuhnya berkualitas dan meritokratis; salah satunya akibat dari masih kuatnya tradisi personalisasi politik di lembaga partai (G. Tsebelis, 2002).

Alih-alih mengurangi politik uang, proses transaksi politik dan politik simbiosis mutualisme justru akan makin marak terjadi di DPRD jika hak memilih pemimpin daerah diserahkan kepada mereka. Selain itu akan terjadi konsentrasi politik besar-besaran bagi DPRD untuk membangun posisi tawar berhadapan dengan calon kepala daerah. Jika telah terpilih, kepala daerah tersebut langsung memikul beban utang politik untuk memberikan political service dan berbagai transaksi kebijakan yang menguntungkan anggota DPRD, termasuk membangun investasi politik untuk periode jabatan berikut.

Selain itu, pilkada lewat DPRD akan membuat redupnya ruh partisipatoris kerakyatan dalam demokrasi kita ke depan. Hal ini bisa berakibat makin derasnya arus kekuatan oligarki ke daerah-daerah yang merusak substansi kedaulatan politik rakyat. Rakyat dengan sendirinya akan terdelegitimasi oleh operasi imperium politik oligarkis yang mengendalikan seluruh putusan, kebijakan dan sumber daya lokal di daerah-daerah (Bdk Winters, 2011).

Sejatinya, yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana menegakkan hukum dan merekayasa agar sistem dan manajemen kelembagaan partai dalam merekrut kader-kader pemimpin dapat berjalan dengan demokratis. Misalnya, membatasi anggaran belanja kampanye untuk menciptakan kesetaraan penggunaan biaya politik dan memperkuat basis jaringan pengawasan proses politik (pilkada) melibatkan seluruh unsur masyarakat. Selain itu, upaya mengatasi pemborosan anggaran pilkada sudah diinisiasi dengan rencana menggelar pilkada serentak pada 2018 dan 2019.

*penulis adalah dosen Fisipol Universitas Cendana Kupang

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL