Firdaus Cahyadi*

Firdaus_02Tri Rismaharini atau sering dipanggil Risma, Walikota Surabaya, yang diusung oleh PDIP kini sedang berduka. Bagaimana tidak, tekanan politik begitu bertubi-tubi menghampirinya. Banyak hal yang menyebabkan Walikota berprestasi itu mendapat tekanan politik. Salah satunya, karena ia berani melawan rencana pembangunan jalan tol dalam kota?

Dasar perlawanan Risma sangat beralasan. Jalan tol dalam kota tidak akan menyelesaikan kemacetan lalu lintas. Justru pembangunan jalan tol dalam kota itu akan merangasang pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor. Akibatnya sudah bisa diduga, polusi udara dan pemborosan bahan bakar minyak (BBM).

Sudah banyak penelitian di berbagai negara yang mengungkapkan keterkaitan antara penambahan panjang jalan baru, termasuk pembangunan jalan tol dengan kemacetan lalu lintas. Sebuah penelitian yang dilakukan di California Amerika Serikat menunjukkan bahwa setiap 1% penambahan panjang jalan dalam setiap satu mil jalur akan menghasilkan peningkatan kendaraan bermotor sebesar 0,9% dalam waktu lima tahun (Hanson, 1995)

Di Mumbai, India misalnya, ketika panjang jalan diperpanjang dua kali lipat antara tahun 1951 and 2007, jumlah kendaraan bertambah 43 kali. Sebuah studi di University of California di Berkeley antara 1973 dan 1990 didapatkan bahwa untuk setiap 10% penaikkan kapasitas jalan raya (termasuk jalan tol), lalu lintas juga naik sekitar 9% dalam waktu 4 tahun. (1 Carol Jouzatis. “39 Million People Work, Live Outside City Centers.” USA Today, November 4, 1997: 1A-2A).

Karena itulah tidak heran bila Lee Myung Bak, saat menjabat menjadi Wali Kota Seoul, Korea Selatan, berani menghancurkan jalan tol layang pada tahun 2003. Keberanian Lee Myung Bak menghancurkan jalan tol di Kota Seoul didasari pada sebuah keyakinan bahwa pembangunan jalan tol dalam kota tidak akan bisa mengatasi kemacetan lalu lintas. Pembangunan jalan tol dalam kota justru akan menambah kesemerawutan kota. Dengan menghancurkan jalan tol, ia justru ingin memberbaiki wajah kotanya.

Sebenarnya Risma tidak sendirian. Joko Widodo atau lebih sering dipanggil Jokowi juga menghadapi persoalan jalan tol dalam kota di Jakarta. Pada saat kampanye, dengan tegas dan lugas Jokowi, panggilan akrab Joko Widodo, mengatakan bahwa proyek enam ruas jalan tol itu adalah keliru. Proyek itu hanya akan menambah kemacetan lalu lintas di Jakarta. Rekaman dari kampanye itu hingga kini masih bisa dilihat publik di youtube.

Seperti halnya Risma, penolakan Jokowi atas rencana pembangunan enam jalan tol dalam kota warisan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya juga memiliki argumentasi yang kuat. Studi kelayakan pembangunan jalan tol dalam kota Jakarta (PT. Pembangunan Jaya, Mei 2005) justru menyatakan bahwa setiap pertambahan jalan sepanjang 1 km di Jakarta akan selalu dibarengi dengan pertambahan kendaraan sebanyak 1923 mobil pribadi.

Dapat dibayangkan berapa ratus ribu mobil lagi yang akan berkeliaran di Jakarta jika dibangun jalan tol dalam kota baru sepanjang 69,77 kilometer. Singkat kata, proyek pembangunan enam jalan tol dalam kota itu tidak menguntungkan warga Jakarta yang selama ini telah tersiksa oleh kemacetan lalu lintas.

Nah, bedanya Risma dengan Jokowi adalah, beberapa saat setelah dilantik Gubernur DKI Jakarta Jokowi justru mengeluarkan pernyataan yang memberikan sinyal akan meneruskan proyek enam jalan tol dalam kota itu. Kontan saja, pernyataan itu mendapat protes dari warga Jakarta. Warga Jakarta menagih janji Jokowi saat kampanye yang dengan tegas menolak proyek enam jalan tol itu.

Peristiwa yang menimpa Risma dan Jokowi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa para pendukung proyek jalan tol dalam kota, baik di Surabaya atau di Jakarta, memiliki posisi politik yang kuat. Di Jakarta, para pendukung proyek enam jalan tol dalam kota berhasil ‘melunakkan’ sikap Jokowi. Di Surabaya, Risma mendapat tekanan politik yang kuat karena dengan tegas menolak proyek jalan tol dalam kota.

Perjuangan Risma melawan proyek jalan tol dalam kota ini adalah sebuah perjuangan ekologi. Risma tidak ingin biaya kesehatan warganya meningkat akibat polusi udara. Risma juga tidak ingin kota Surabaya menjadi penyumbang gas rumah kaca (GRK) penyebab perubahan iklim akibat melonjaknya jumlah pengguna mobil pribadi di kota tersebut.

Perjuangan ekologi Ibu Risma ini harus menjadi contoh pemimpin daerah lainnya, termasuk Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Warga kota pun harus mendukung pemimpinnya yang dengan tegas melawan proyek-proyek yang berdampak buruk bagi lingkungan hidup.

*Knowledge Manager untuk Pembangunan Berkelanjutan, OneWorld-Indonesia

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL