Arfin Sudirman*

arfin.Pada bulan November 2013, Indonesia bersama negara-negara anggota ASEAN menggelar latihan bersama Penanggulangan Terorisme atau Counter Terrorism Exercise (CTx) di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Latihan yang merupakan bagian dari ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM-Plus) adalah latihan yang ditujukan dalam perang global melawan terorisme. Ironisnya, di saat yang sama aksi terorisme tetap terjadi di kota Jakarta dan sekitarnya.

Setidaknya telah terjadi beberapa kali penembakan yang ditujukan kepada anggota kepolisian di Tangerang, Depok bahkan aksi terorisme pun terjadi di pusat kota Jakarta. Peristiwa-peristiwa tersebut seolah memberikan kesan bahwa latihan anti terror CTx yang berskala internasional itu tidak memberikan pengaruh berarti bagi penanggulangan terorisme di Indonesia. Padahal kerjasama anti terror yang melibatkan 10 negara anggota ASEAN dan 8 negara partner ASEAN tersebut melibatkan personil militer dari keseluruh negara peserta CTx tersebut. Lalu apa yang salah dari kebijakan anti terorisme di Indonesia?

Wujud Terorisme

Harus diakui bahwasanya, terorisme merupakan kejahatan luar biasa namun sulit untuk dipersonifikasikan apa atau siapa terorisme. Dalam beberapa referensi buku mengenai terorisme yang menjamur setelah peristiwa 11 September 2001, tidak pernah ada satu perspektif bersama mengenai definisi terorisme. Sulitnya mengidentifikasi wujud terorisme inilah terkadang perang global melawan terorisme disebut sebagai “the new kind of war”. Tetapi setidaknya dari beberapa buku tersebut muncul beberapa kata kunci yang dapat dianggap sebagai kesamaan pendapat mengenai wujud terorisme.

Dari segi pola aksi, terorisme selalu menyasar target acak, simbol negara bahkan terkesan tidak memedulikan kuantitas dan latar belakang korbannya. Entah korban yang dijadikan sasaran ini berlatar belakang sipil, militer atau polisi, dan berapa pun jumlahnya yang penting tujuannya adalah menciptakan rasa takut dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

Dari segi motif, terorisme berbeda dengan kelompok kejahatan lainnya seperti mafia atau kartel narkoba yang bermotifkan bisnis. Terorisme umumnya berasal dari kelompok marjinal yang memiliki motif politis. Segala sumber daya yang dimiliki oleh kelompok teroris ditujukan bukan untuk memperkaya diri sendiri melainkan untuk mewujudkan perjuangan politisnya yang tidak pernah didengar oleh negara dengan cara kekerasan dan bahkan tidak sedikit yang menggunakan media sosial untuk propaganda.

Dari segi pergerakan internal, mengutip pendapatnya Noor Huda Ismail, kita tidak dapat melihat terorisme seperti menggunakan helikopter untuk memetakan pergerakan teroris hanya dari permukaan. Pola pergerakan teroris memiliki kencenderungan seperti splinter cell yang terdiri dari sel-sel kecil yang terpisah dari sel-sel yang lebih besar. Bahkan bukan tidak mungkin, setiap sel-sel yang kecil tersebut memiliki ideologi yang berbeda dengan sel yang lebih besarnya. Hal ini dapat dimungkinkan apabila kelompok teroris tersebut mengalami perpecahan internal akibat misinterpretasi mengenai ideologi perjuangannya.

Splinter cell ini yang justru semakin menyulitkan aparat keamanan dalam menanggulangi ancaman terorisme karena kelompok-kelompok kecil tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kelompok terorganisasi yang memiliki struktur yang jelas sehingga tidak jarang ketika dalam proses penyidikan oleh Polisi, kelompok ini tidak tahu keberadaan kelompok lainnya ketika mereka terpecah.

Dari beberapa kata kunci tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya terorisme merupakan ancaman yang abstrak, sulit terwujud namun jelas ada ketika kita melihatnya seperti yang terjadi baru-baru ini di Jakarta. Meskipun skalanya tidak sebesar Bom Bali 1, 2 dan Bom Kuningan tahun 2004 namun sekecil apa pun skala serangannya, tujuannya tetap terpenuhi yaitu menciptakan rasa takut, rasa curiga di masyarakat hingga ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

Keterlibatan Sipil dan Perang Melawan Terorisme

Bagaimanapun juga kerjasama multilateral CTx yang berlangsung di Sentul kemarin tetap harus diapresiasi karena ASEAN sudah melangkah kepada implementasi nyata dari salah satu pilar the New ASEAN Charter mengenai ASEAN Political and Security Community. Namun demikian, perlu dipertimbangkan juga mengenai trend aksi terorisme yang berkembang saat ini.

Aparat TNI sebetulnya pernah dilibatkan dalam operasi kontra terorisme seperti pada peristiwa Woyla tahun 1981 dan peristiwa pembajakan kapal MV Sinar Kudus oleh perompak Somalia tahun 2011. Hal ini pun sebetulnya telah diatur di dalam UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI dan Peraturan Menteri Pertahanan No. 17 tahun 2010 tentang Kebijakan Pertahanan Negara mengenai Tugas TNI dalam Penanganan Terorisme.

Aturan-aturan tersebut merupakan Rule of Engagement-nya TNI dalam perang melawan terorisme ketika dibutuhkan oleh polisi atau pun Presiden. Namun hal yang perlu diperhatikan di sini adalah azas proporsionalitas dan efisiensi jika TNI atau pun militer yang terlibat dalam kerjasama CTx tersebut terlibat dalam penanganan terorisme. Hal ini perlu dipertimbangkan mengingat abstraknya wujud terorisme yang terkadang muncul dalam wujud rakyat sipil bersenjata, tidak memiliki akses memadai kepada keamanan individu seperti edukasi dan ekonomi.

Kondisi rawan ini mudah untuk dipengaruhi ideologi-ideologi radikal seperti hasrat kebencian luar biasa kepada ketidakadilan global akibat propaganda dan teori-teori konspirasi yang diterimanya. Penggunaan kekuatan TNI untuk membasmi kelompok-kelompok seperti ini akan diibaratkan seperti menggunakan senapa serbu canggih seperti M4A1 untuk menembak pencopet. Sangat tidak proporsional dan tidak efisien.

Di sinilah perang total melawan terorisme seharusnya diaplikasikan. Setelah aparat polisi dan militer memiliki landasan hukum yang sah dalam melawan terorisme, seharusnya kelompok masyarakat sipil pun dilibatkan dalam penanganan terorisme dengan pendekatan persuasif dan non kekerasan. Tujuannya adalah untuk upaya deradikalisasi tersangka teroris. Beberapa LSM seperti Lazuardi Birru dan Yayasan Prasasti Perdamaian sudah melakukan itu sejak terjadinya peristiwa Bom Bali 1 tahun 2002.

Pemerintah Indonesia maupun ASEAN Political and Security Community seharusnya juga memiliki program serupa dalam penanganan terorisme dengan lebih membumikan metode perang global melawan terorismenya yang terlalu elitis. Sebagai contoh, BNPT pernah mengusulkan agar BNPT dan polisi memiliki kewenangan dalam menindak situs-situs dan akun-akun penyebaran kebencian (hate crimes) di media sosial. Sayangnya, usulan ini tidak direspon secara positif di tingkat DPR. Padahal akar kemunculan terorisme bukanlah dari akses yang dimiliki oleh kelompok tersebut kepada senjata api melainkan pada ideologi radikal yang disebarkan melalui cara sederhana seperti internet, buku dan diskusi di rumah kontrakan, kampus bahkan kedai kopi. Ketidaksensitifan para elite dalam melihat potensi ancaman ini justru akan kontraproduktif terhadap penanganan terorisme yang telah dilakukan selama ini.

Oleh karena itulah, penanganan terorisme seharusnya dilakukan secara total, tidak boleh puas hanya sampai tahap kerjasama militer bersama negara-negara anggota ASEAN dan 8 negara partner ASEAN. Penanganan terorisme  harus mendalam hingga tingkat akar rumput, serta menggerakkan civil society untuk bersama-sama melawan ideologi teror.

*Magister Hubungan Internasional, alumnus Curtin University of Technology, Perth, Western Australia, pengajar di Prodi HI Universitas Padjadjaran

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL