Oleh: Vanessa Beeley

 “Kami memproklamirkan hak-hak kami di bumi ini. Hak menjadi manusia harus dihormati, setiap hak-hak manusia harus diberikan di dalam kehidupan bermasyarakat, di bumi ini, hari ini, dan kami bertekad untuk mengukuhkan hal ini dengan cara apapun.” – Malcolm X

Suriah baru saja menggelar pemilu untuk memilih Parlemen. Sebanyak 7.000 TPS dibuka di seluruh negeri. Ada 11.341 calon yang maju dalam pemilihan, dan 250 orang diantaranya adalah perempuan.

Calon tersebar sebagai berikut: 988 di kota Damaskus, 817 di pingiran Damaskus, 1.437 di kota Aleppo, 1.048 di pinggiran Aleppo, di Idlib 386, di Homs 1.800, di Hama 700, Lattakia 1.653, Tartous 634, Deir Ezzor 311, Hasakah 546, Raqqa 197 , Daraa 321, Sweida 263 dan di Quneitra 240.

TPS dibuka pada jam 7.30 pagi dan ada perpanjangan waktu selama lima jam untuk mengakomodasi tingginya antusiasme masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu kali ini. TPS tersebar sebagai berikut: 2.000 di Damaskus, 17 di Deir Ezzor, 1.047 di Lattakia, 661 di Homs, 347 di Sweida, 741 di Hama, 368 di Hasaka, 816 di Tartous, dan 347 di Sweida.

Perlu dicatata bahwa TPS yang tersedia di berbagai provinsi Suriah tersebut juga bisa memperbolehkan warga yang berasal dari wilayah lain seperti Raqqa (yang saat ini masih dikontrol ISIS) untuk memilih.

Fakta ini sungguh bertentangan dengan klaim palsu dari pemerintah dan media Barat. Suriah tetap mengupayakan untuk melakukan pemilu untuk seluruh warga sipil, termasuk mereka yang saat ini menjadi pengungsi karena kota mereka dikontrol teroris. Selain itu, lebih dari 90% pengungsi internal (warga negara Suriah yang mengungsi dari kota satu ke kota lainnya tetapi masih dalam wilayah Suriah), menuju kota-kota yang dikendalikan oleh pasukan Suriah (SAA). Artinya, klaim bahwa pemilu ini non-representatif adalah tuduhan yang tidak berdasar.

Abaikan saja media Barat dan Teluk. 1,7 juta pengungsi internal bisa kembali ke rumah mereka masing-masing bukan saja berkat perjuangan yang gigih dari SAA, tetapi juga karena pemerintah Suriah bertindak cepat memulihkan infrastruktur di daerah-daerah yang telah berhasil direbut. Pemerintah memberikan pinjaman untuk keluarga-keluarga di Suriah, sehingga memungkinkan mereka membangun kembali kehidupan baru, setelah sebelumnya diporak-porandakan oleh perang ilegal yang disponsori oleh AS, NATO, Dewan Kerjasama Teluk dan Israel selama lima tahun. Tentu hal ini tidak akan pernah dilaporkan oleh media-media mainstream.

Professor Tim Anderson (penulis buku The Dirty War in Syria), yang memantau pemilu Suriah pada tahun 2014 secara langsung mengungkapkan, “Demokrasi Suriah tidak memerlukan persetujuan pihak asing. Negara-negara asing menuntut agar Assad harus digulingkan. Atau bahwa Washington menyetujui pembentukan pemerintah transisi. Namun semua itu tidak berarti, karena militer Suriah pasang badan dalam menjaga negaranya yang tengah diperangi.”

Pemilu Suriah berlangsung sebagaimana yang ditetapkan oleh konstitusi dan hukum. Kita lihat di Aleppo ada pelanggaran dalam proses pemungutan suara, dan karena itu, mereka kembali melakukan pemungutan suara ulang.

Resolusi Dewan Keamanan PBB 2254 dengan jelas menegaskan bahwa masa depan Suriah ada di tangan Suriah. Mereka telah melakukannya, meskipun dengan banyaknya hambatan. Tetapi antusiasme dan tekad mereka tetap tinggi untuk menolak intervensi asing dalam urusan kedaulatan Suriah.

Sekarang mari kita lihat Presiden Suriah. Ia digambarkan oleh pemerintah dan media-media Barat berikut antek-anteknya sebagai seorang diktator yang haus darah dan menyembelih manusia — ternyata ia pergi untuk memilih ke TPS bersama istrinya tanpa didampingi oleh aparat keamanan.

Bandingkan jika Anda melakukan demonstrasi di Inggris, lalu Anda menuntut agar David Cameron mengundurkan diri atas skandal Panama Papers yang membelitnya, maka dipastikan polisi akan melakukan tindakan agresif.

Dan mungkin akan lebih menggelikan lagi jika kita membaca catatan pemerintah Inggris (yang memiliki rekam jejak terhadap hak asasi manusia yang buruk baik di dalam dan di luar negeri) terhadap pemilu Suriah:

“Keputusan Damaskus untuk menyelenggarakan pemilu di dalam negara yang sedang dilanda perang, ketika ratusan ribu orang tidak bisa berpartisipasi menunjukkan bahwa betapa bertolak-belakang-nya kebijakan pemerintah Suriah dengan kenyataan yang dihadapi.”

Dengan tunawisma dan kemiskinan yang mencapai level Victoria (level tinggi-red) di Inggris, kasus hukum yang banyak tertunda, penjualan senjata untuk Koalisi Arab pelaku genosida — yang melakukan pembantaian besar-besaran terhadap warga sipil di Yaman, — dan laporan terbaru dari program klandestin pemerintah Inggris, maka satu hal yang harus diakui oleh pemerintah Inggris, bahwa kebijakan mereka bukan hanya bertolak-belakang dengan dengan kenyataan yang terjadi, tetapi mereka juga telah bercerai dengan kemanusiaan.

“Reprieve menyoroti fakta bahwa Inggris bersekongkol dalam Kill List soon after 9/11 (daftar orang-orang yang harus dibunuh setelah peristiwa 9/11). Bekerjasama dengan AS, Inggris telah memainkan peran utama dalam eufimistis Joint Prioritized Effective List. Seperti Yaman, JPEL Kill List bahkan tidak terbatas pada zona perang – melainkan membentang luas ke Pakistan yang merupakan sekutu, bukan musuh.”

Artinya, Inggris mengadopsi kembali hukuman mati yang dilakukan tanpa berkonsultasi atau meminta jajak pendapat, baik kepada masyarakat maupun Parlemen. Pembunuhan ini dilakukan secara tertatur tanpa adanya pengadilan dasar. (bersambung ke bagian kedua)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL