Oleh: Firdaus Cahyadi*

Firdaus_02Pemilihan umum legislatif (pileg) telah usai, hasilnya pun sudah mulai terlihat meskipun belum mendapatkan pengesahan dari KPU. Bagi warga Sidoarjo, pileg tahun ini agak istimewa. Betapa tidak, pileg kali ini dilaksanakan menjelang 8 tahun lumpur Lapindo. Pertanyaan berikutnya adalah apakah kasus semburan lumpur Lapindo berdampak pada pilihan warga Sidoarjo dalam pileg tahun ini?

Di tahun 2014 ini memang semburan lumpur Lapindo telah memasuki tahun ke delapan. Tidak ada tanda-tanda lumpur akan berhenti. Sebaliknya, dampak buruk semburan lumpur makin meluas. Bukan hanya rumah dan tanah yang tenggelam namun juga muncul polusi udara dan juga krisis air bersih di kawasan itu.

Padahal sebenarnya Jawa Timur termasuk kawasan yang kaya akan sumber daya minyak dan gas (migas). Menurut catatan Walhi Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur menopang 40% migas nasional dengan 28 blok migas dalam tahap eksplorasi. Salah satunya adalah Blok Brantas, yang memiliki 49 sumur yang tersebar di tiga kabupaten di Jawa Timur (Sidoarjo 43 sumur, 4 sumur di Mojokerto, dan 2 sumur di Pasuruan).

Sebagian warga Sidoarjo, meskipun rumah dan tanahnya tidak ikut terendam lumpur juga mengalami kecemasan akibat munculnya semburan gas liar yang mudah terbakar menyembur di pekarangan rumahnya. Tim Kajian Kelayakan Pemukiman pun telah dibentuk Gubernur Jawa Timur. Tim itu pun menilai terdapat beberapa kawasan di Sidoarjo yang tak layak huni.

Selama 8 tahun ini, kerusakan ekologi yang ditimbulkan oleh luapan lumpur Lapindo itu telah meluas. Kehancuran ekologi mulai mengancam keselamatan sebagian warga Sidoarjo, Jawa Timur. Dan korban pun terus berjatuhan, hingga menyebabkan kematian.

Pada tanggal 14 April 2011 silam misalnya, Aulia Nadira Putri, bayi usia 3,5 bulan meninggal dunia di Rumah Sakit (RS) Siti Hajar Sidoarjo, Jawa Timur. Bayi tak berdosa itu meninggal dunia karena diduga terlalu sering menghirup gas beracun dari lumpur Lapindo. Seperti ditulis oleh portal berita okezone.com, pihak RS Siti Hajar, mengungkapkan bahwa bayi tersebut menderita sesak napas karena udara lingkungan yang tidak sehat.

Mayoritas ahli geologi dunia yang datang di Konferensi AAPG di Cape Town Afrika-Selatan Tentang Lumpur Sidoarjo 2008 silam yang menyatakan bahwa semburan lumpur di Sidoarjo terkait pengeboran migas di kawasan itu. Namun pemerintah seakan menutup mata terhadap hasil konferensi para ilmuwan sedunia itu.

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), lebih memilih model penyelesaian kasus semburan lumpur Lapindo ini dengan pendekatan jual beli asset tanah dan bangunan korban lumpur yang tenggelam. Akibatnya, masalah di luar persoalan tanah dan rumah yang tenggelam, seperti kerusakan ekologi, tidak diperhitungkan sebagai kerugian.

Calon presiden (Capres) dari Partai Golkar Aburizal Bakrie pun diidentikkan dengan kasus semburan lumpur Lapindo. Meskipun Aburizal Bakrie berkali-kali mengatakan bahwa ia sudah tidak lagi mengurusi bisnis Group Bakrie, namun pengaitan sosoknya dengan kasus lumpur Lapindo susah untuk dihindari. Bagaimana tidak, di satu sisi Aburizal Bakrie menyatakan sudah tidak lagi terlibat dengan bisnis Group Bakrie, namun di sisi lainnya pernyataannya sering membela posisi Group Bakrie dalam kasus lumpur Lapindo.

Pengidentikan Aburizal Bakrie dengan kasus semburan lumpur Lapindo itu tak pelak berpengaruh juga pada perolehan suara Partai Golkar di kawasan terdampak lumpur Lapindo. Seperti ditulis di Portal Berita wartasidoarjo.com (10/4), suara hasil pileg 9 April 2014 di areal peta terdampak lumpur Lapindo didominasi PAN, PKB dan PDIP. Hasil perolehan suara di Dusun Renojoyo Desa Kedungsolo Porong Sidoarjo, ketiga partai tersebut memperoleh suara terbanyak dibanding parpol lainnya. Partai Golkar pun dikabarkan kalah di area terdampak lumpur Lapindo.

Keterkaitan kasus Lapindo dengan politik sebenarnya bukan kali ini saja terjadi. Pada tahun 2010, ketiga petinggi Lapindo dikabarkan mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati Sidoarjo. Mencalonkan diri secara politik menjadi pejabat publik, termasuk Bupati Sidoarjo, adalah hak setiap warga negara. Namun, untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) Sidoarjo, agak ganjil bila tiga petinggi kelompok Lapindo secara bersamaan mencalonkan diri menjadi pejabat publik di kawasan itu. Apa kepentingan Lapindo dalam pilkada Sidoarjo?

Kasus semburan lumpur Lapindo memang sudah sarat kepentingan politik sejak awalnya. Hal itu tak bisa dilepaskan dari upaya memetieskan kasus semburan lumpur ini. Jika tidak dipetieskan kasus semburan lumpur Lapindo akan menginspirasi warga di tempat lain untuk melakukan protes atau penolakan terhadap keberadaan operasional tambang di wilayahnya.

Aroma untuk memetieskan kasus lumpur Lapindo secara tuntas melalui pencalonan tiga petinggi Lapindo sebagai Bupati Sidoarjo mulai menyengat. Terlebih sebelumnya Kepolisian Daerah Jawa Timur telah berhasil memetieskan kasus pidana Lapindo melalui penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Setelah secara hukum kasus lumpur Lapindo bisa dipetieskan, secara politik kasus ini juga mulai ditinggalkan. Partai-partai politik di tingkat nasional lebih asyik memperebutkan kursi kekuasaan dan melupakan penderitaan panjang korban lumpur yang akan memasuki tahun keempat.

Sial bagi para elit Lapindo, meskipun di tingkat nasional persoalan ini tidak lagi dianggap penting, perlawanan korban lumpur di Sidoarjo tak pernah surut. Munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun ini adalah buktinya.

Hasil pileg tahun ini di kawasan terdampak lumpur Lapindo, yang menenggelamkan suara Partai Golkar, bisa juga dimaknai sebagai bentuk perlawanan politik dari korban lumpur. Kini kita nantikan, apakah dalam pilpres mendatang capres yang didukung Golkar juga akan tenggelam karena isu lumpur Lapindo?

Namun, perlawanan membela korban Lapindo tidak bisa terhenti dalam pileg dan pilpres saja. Langkah selanjutnya adalah mendesak pemerintahan baru untuk mengubah model penyelesaian kasus semburan lumpur Lapindo agar tidak lagi berdasarkan pada proses jual beli asset, tapi berdasarkan ganti rugi yang memasukan pula biaya ekologi di dalamnya.[]

* Knowledge Manager for Sustainable Development, OneWorld Indonesia

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL