fransisca ayuOleh Fransisca Ayu Kumalasari*

Terpilihnya delapan orang perempuan dari 26 orang menteri laki-laki (atau 76 persen) dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK merupakan kado istimewa bagi eksistensi perempuan di Indonesia. Tak itu saja, baru beberapa hari dilantik, sejumlah gebrakan para menteri perempuan mulai menuai apresiasi.

Simak saja yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Ia berjanji akan menindak tegas kapal-kapal dari negara tetangga–seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina–yang menolak bekerja sama menghentikan praktek pencurian ikan di wilayah Indonesia dengan melibatkan TNI Angkatan Laut dan Kepolisian RI. Pencurian ikan, yang dilakukan sekitar 1.000 kapal tiap tahun, telah merugikan negara hingga Rp 100 triliun per tahun. Selain menghentikan kapal asing, Susi juga akan mengalihkan subsidi BBM senilai Rp11 triliun ke masyarakat pesisir nelayan. Bahkan ia merelakan gajinya sebagai menteri (sekitar 19 juta per bulan), untuk dipergunakan sebagai asuransi bagi nelayan-nelayan tradisional yang tak mampu lagi melaut.

Terpilihnya Retno L. Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri perempuan pertama dalam sejarah Indonesia, juga istimewa. Retno telah menyatakan akan menerapkan gaya diplomasi tegas dan bermartabat.Mantan Dubes Indonesia untuk Belanda ini punya citra galak dalam pergaulan internasional. Koran terbesar Belanda De Telegraf menjuluki Retno ‘De Ijzeren Dame’ alias wanita besi. Itu karena dia gigih memimpin negosiasi lintas bidang Indonesia-Uni Eropa. Semasa masih dubes itu, demonstrasi aktivis Republik Maluku Selatan (RMS) yang biasanya marak di Negeri Kincir Angin pun lebih anteng.

Selain itu ia juga menyiapkan sejumlah langkah inovatif yang akan dilakukan kementeriannya, antara lain akan menunjuk perwakilan resmi Indonesia untuk Palestina, mewajibkan para diplomat untuk blusukan, menerapkan diplomasi pro-rakyat, terutama terkait perlindungan kepada TKI di luar negeri, merangkul diaspora, dan melibatkan berbagai elemen bangsa dalam diplomasi.

Perempuan-perempuan lain yang dipercaya masuk kabinet Jokowi adalah Menko Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri BUMN Rini M Soemarno, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Peranan Wanita Yohana Yambise, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek.

Bila kita lihat di beberapa negara yang sering diidentikkan sebagai negara maju, jumlah menteri perempuan di Indonesia masih lebih banyak. Di Australia misalnya, kebijakan keterwakilan perempuan dalam kabinet Perdana Menteri Tony Abbott tidak sesignifikan seperti apa yang dijanjikan dalam kampanyenya. Di kabinetnya, menteri yang berasal dari perempuan cuma satu orang yakni Julie Bishop yang adalah Menlu Australia. Di kabinet Presiden AS, Barrack Obama, hanya ada 3 perempuan.

Tak heran bila komitmen Jokowi mempertegas keterwakilan perempuan menuai pujian dari profesor Deakin University. “Ini sangat di luar dari kebiasaan. Keterwakilan perempuan yang paling tinggi dalam kabinet Indonesia,” ujar Ahli Politik Regional Deakin University, Profesor Damien Kingsbury, seperti dikutip The New Daily, Selasa (28/10/2014).

Inspirasi

Penunjukan delapan menteri perempuan setidaknya menunjukkan komitmen serius Jokowi-JK dalam memberikan ruang seluas-luasnya bagi perempuan berprestasi untuk memperlihatkan bakat politik kepemimpinannya di birokrasi kementerian. Apalagi, dalam berbagai riset mutakhir tentang gender diakui bahwa perempuan memiliki keunggulan intuisi dan kepekaan sosial yang tinggi dibanding laki-laki.

Selain itu, strategi Jokowi ini diharapkan menjadi inspirasi bagi pola rekrutmen pejabat politik dan birokrasi nasional maupun daerah, yang sejauh ini masih berkutat dengan cara-cara yang mendispersi kemampuan obyektif kaum perempuan. Selama ini, seleksi dan penunjukan perempuan untuk menjabat posisi tertentu lebih berbasis pada proporsi formalistis, bukan pemberian kepercayaan yang berbasis prestasi. Perubahan paradigma perlu dilakukan. Kepercayaan yang diberikan kepada perempuan seharusnya bukan karena politik akomodasi atau belas kasihan, melainkan harus didasarkan pada kapabilitas.

Tentu saja, para menteri perempuan dalam Kabinet Jokowi harus membuktikan bahwa pemilihan atas diri mereka sudah tepat. Mereka harus menunjukkan kinerja yang memuaskan dan membuktikan bahwa kaum perempuan pun mampu membuat perubahan besar dalam masyarakat. Apalagi, masalah perempuan sangat banyak, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga budaya.

Menurut UNICEF, 10.000-an wanita Indonesia meninggal tiap tahun karena kehamilan dan persalinan dan 150.000 balita meninggal tiap tahun akibat minimnya akses kesehatan. Liberalisasi kesehatan membuat mahalnya biaya berobat ditambah lagi dengan minimnya anggaran pelayanan publik. Dari total Produk Domestik Bruto, alokasi biaya pendidikan dan kesehatan kita hanya 2 persen, sedangkan Kamboja, 4 persen; Laos mendekati 5 persen; Malaysia, 10 persen; Philipina, 15 persen; dan Thailand, hampir 7 persen. Selain itu, 75, 69 persen perempuan usia 15 tahun ke atas hanyalah tamatan SMP ke bawah dan 30,70 persen persen perempuan berpendidikan SD, sedangkan SMA (18,59 persen), diploma (2,74 persen) dan universitas (3,02 persen) (BPS, 2009). Sampai kini, 5 juta perempuan Indonesia masih buta huruf.

Dari data ini terlihat jelas bahwa masih banyak kaum perempuan Indonesia yang berada dalam kondisi yang menyedihkan. Karena itu, inilah momentum di mana para perempuan yang terpilih sebagi menteri harus membuktikan bahwa mereka mampu menyelamatkan kaumnya dari wabah ketidakadilan gender. Mereka harus mampu melawan stigma yang berkembang dalam masyarakat patriarkat bahwa perempuan tak mampu jadi pemimpin.

*pemerhati Sosial, alumnus Fakultas Hukum UGM

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL