firdaus_02Oleh: Firdaus Cahyadi*

Pertengahan Juli 2016, Polda Riau mengeluarkan keputusan kontroversial, yaitu SP3 alias penghentian penyidikan terhadap sekitar 11 perusahaan yang diduga terlibat pembakaran hutan dan lahan di provinsi tersebut. Keputusan ini jelas memunculkan reaksi dari kalangan aktivis lingkungan hidup. Wakil Koordinator Jaringan Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), Made Ali, misalnya, menyesalkan langkah pemberian SP3 karena dampak akibat bencana kabut asap yang terjadi pada 2015 lalu telah menewaskan lima orang dan menyebabkan puluhan ribu warga di Riau menderita ISPA.

“Pengalaman 2013-2014, Polda Riau progresif, tidak ada yang kasusnya dihentikan, bahkan ada dua, tiga, yang naik ke persidangan. Di 2015 ini kan, objeknya sama-sama kebakaran hutan dan lahan di area konsesi, (saksi) ahli yang dipakai juga sama, tapi kenapa yang 2015 kasusnya dihentikan?” kata Made, seperti diberitakan bbc.com.

SP3 ini sangat berpotensi mendatangkan bencana kabut asap di masa datang. Efek jera yang diharapkan terjadi melalui penuntutan hukum, sudah tidak bisa diharapkan lagi. Di awal bulan Juli pun, sudah terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

Sudah banyak pihak, baik dari kalangan organisasi lingkungan hidup maupun pemerintah sendiri, yang meduga bahwa lahan di Sumatera dan Kalimantan memang sengaja dibakar oleh perusahaan. Namun Menteri Kehutanan periode lalu meyakini peristiwa kebakaran lahan bukanlah disengaja dibakar, melainkan kondisi iklim yang ekstrem dan mengeringkan lahan gambut. Mentahlah upaya menuntut tanggung jawab perusahaan atas terjadinya kebakaran hutan. Dan kebakaran hutan kembali terulang.

Seiring dengan naiknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke tampuk pemerintahan, masyarakat sempat berharap pemerintah akan memiliki visi berbeda dalam menangani hutan. Terlebih, Jokowi sendiri adalah seorang sarjana kehutanan. Diharapkan ia bisa lebih tegas menindak perusahaan yang merusak dan membakar hutan. Namun harapan ini nampaknya berangsur-angsur luntur. Di tengah kepungan bencana asap kebakaran hutan yang menyesakan pernafasan warga, Presiden Jokowi justru mengeluarkan kebijakan mempermudah perijinan pelepasan hutan.

Pada 29 September 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menyatakan pihaknya telah menyiapkan kemudahan investasi di kawasan hutan. Izin pelepasan kawasan hutan produksi dipersingkat dari 2-4 tahun menjadi 12-15 hari.Kemudahan itu untuk membuat investasi jadi lebih menarik bagi dunia usaha.Kemudahan izin pelepasan kawasan hutan itu bagian dari paket ekonomi II yang ditawarkan pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi. Dari empat belas izin kehutanan diringkas menjadi enam izin.

Pertanyaan kemudian adalah dengan ijin yang lama saja, perusahaan secara mudah merusak hutan, apalagi dengan ijin yang hanya 12-15 hari? Apakah waktu sesingkat itu cukup meneliti dengan cermat sebelum memutuskan suatu kawasan hutan dilepaskan menjadi kebun atau peruntukan lain?

Sebenarnya, bukan kali ini saja pemerintahan Jokowi mempermudah masuknya investor untuk menguasai hutan. Sebelumnya, pada bulan April, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan bahwa pihaknya akan mempermudah penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan infrastruktur. Bahkan pihak terkait diperbolehkan mengerjakan konstruksi sambil ijin diproses.

Bukan hanya sampai di situ kemudahan yang akan diberikan terhadap proyek infrastruktur yang akan dibangun di kawasan hutan. Untuk proyek infrastruktur di kawasan hutan KLHK tidak mewajibkan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), cukup upaya kelola/pantau lingkungan (UKL/UPL).

Di sisi lain, menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyo pada periode 2016-2019 akan dibangun 36 bendungan yang membutuhkan 10.087 hektar kawasan hutan. Sementara pembangunan irigasi menggunakan 110.570,54 hektar. Infrastruktur itu rencananya akan dibangun di kawasan hutan produksi dan lindung.

Selama ini, kerusakan hutan Indonesia sangat tinggi. Menurut laporan Forest Watch Indonesia (FWI),  di Tahun 2004, tutupan hutan diperkirakan sekitar 94 juta hektar atau 50 % dari total luas lahan di Indonesia dan terus berkurang menjadi 90 juta ha di tahun 2012. Dengan kata lain dalam kurun waktu 8 tahun, laju deforestasi dan degradasi hutan mencapai 450.000 ha/tahun .

Sebelumnya, data resmi Kementerian Kehutanan juga menyebutkan bahwa dalam kurun tahun 1970 hingga 1990-an laju kerusakan hutan antara 0,6 – 1,2 juta ha per tahun. Bahkan secara khusus, pemetaan hutan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan bantuan dari World Bank selama periode 1986-1997 menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan yang tajam dalam laju kerusakan hutan, sampai lebih dari 2 juta ha/tahun. Khusus Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah, laju penggundulan hutannya sangat tinggi, yaitu masing-masing di atas 100 ribu hektare per tahun. Laju kerusakan hutan di negeri ini kini menempati posisi tertinggi di dunia, bahkan mengalahkan angka deforestasi Brasil, yaitu 460.000 hektar.

Dengan kebijakan Presiden Jokowi yang sangat pro-investor di kawasan hutan, tentu membuat para pemilik modal bergembira ria. Mereka akan berterimakasih pada presiden yang juga seorang sarjana kehutanan itu. Namun kelak anak cucu kita hanya pernah mendengar cerita bahwa dahulu hutan Indonesia adalah paru-paru dunia, namun mereka tidak pernah melihat hutan itu sendiri, karena hutannya sudah berubah fungsi menjadi perkebunan, pertambangan, waduk, jalan raya dan sebagainya. (LiputanIslam.com)

*Executive Director, OneWorld-Indonesia

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL