fransisca ayuOleh: Fransisca Ayu Kumalasari*

Bulan Oktober ini menjadi titian sejarah pertama bagi wakil rakyat periode 2014-2019 menjalankan mandat rakyatnya. Di tengah merosotnya persepsi publik terhadap DPR, pada pundak DPR baru terpanggul beban moral tak ringan, yakni membuktikan diri sebagai antitesis dari watak dan performa pendahulunya yang pernah diidentikkan mantan presiden, Gus Dur, sebagai penghuni taman kanak-kanan dan play group.

Mengguritanya kasus amoral maupun korupsi yang menyeret sejumlah anggota DPR  ternama beberapa tahun terakhir kian meruntuhkan pamor dan kredibilitas lembaga pembuat undang-undang ini. Padahal di sinilah reproduksi moral, etika dan kompetensi diharapkan terbentuk, mengingat mandat yang diemban adalah kepentingan rakyat, yang memiliki suara sama dengan Tuhan. Namun suara dan kepentingan rakyat nampaknya sudah sirna di kubah DPR. Simaklah bagaimana langkah akrobatik DPR merevisi Undang-Undang MPR, DPR , DPD, dan DPRD (MD3) persis di tengah perhatian rakyat sedang tertuju pada Pilpres. UU ini bakal cespleng melanggengkan parlemen yang korup karena dalam Pasal 254 disebutkan penyidik hanya boleh memeriksa anggota DPR jika berstatus tersangka bukan saksi atau pihak yang dimintai keterangan dalam penyelidikan. Hasil uji materi revisi UUMD3 oleh PDI-P kelak akan menentukan apakah Mahkamah Konstitusi ikut berkontribusi membiarkan praktek korupsi meluluhlantakkan sendi-sendi moral Senayan oleh perangai korup atau sebaliknya menerima gugatan tersebut.

Di sisi lain, modus penggelembungan anggaran, transaksi regulasi kebijakan dengan pihak swasta, pemilik modal; pemborosan uang studi banding untuk pesiar ke luar negeri tanpa tujuan yang bisa dipertanggungjawabkan hasilnya, selain sekadar memompa hasrat dan laku hedonisme, merupakan modus-modus gelap yang kerap dilakoni wakil rakyat.

Tidak heran, kendati anggaran DPR meningkat dari tahun ke tahun namun tidak berkorelasi dengan perbaikan kinerja dan perilaku mereka sebagai corong aspirasi rakyat. Menurut data IBC, selama 2009-2014, DPR telah menghabiskan anggaran Rp 11,8 triliun. Dan dari total anggaran tersebut, 70 persen atau setara dengan Rp 8,3 triliun dipergunakan untuk kegiatan anggota DPR, sedangkan Rp 3,5 triliun untuk pembiayaan Sekjen DPR. Jumlah yang sebenarnya tidak sedikit untuk menggerek mutu kinerja lembaga, seperti memenuhi target pembuatan undang-undang yang dari tahun ke tahun gagal memenuhi target. Namun alih-alih memenuhi target di ujung masa bhakti, DPR malah sibuk merancang Pansus sengketa Pilpres yang sejatinya tak mungkin efektif karena jauh dari trend kesukaan publik ditambah sisa masa jabatan DPR yang tinggal sebulan.

Daerah serupa

Wajah bopeng Senayan tersebut  juga setali tiga uang dengan wakil rakyat di daerah-daerah. Dalam sembilan tahun terakhir, sudah 3.169 anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terjerat korupsi. Ini bisa bertambah manakala DPRD 2014-2019 memiliki insting korup yang serupa. Misalnya konsekuensi dari mahalnya biaya pemilu akibat praktek liberalisme politik yang memicu tingginya ongkos menggapai kursi dewan. Agar “balik ongkos” ditempuhlah cara-cara transaksional dan korupsi antara wakil rakyat dan jajaran eksekutif daerah (kepala/wakil kepala daerah). Semakin hari pola korupsi di daerah terus menggurita dan sistemik karena jaring-jaring pengontrol (DPRD, LSM, Pers, perguruan tinggi) telah dilemahkan. Bahkan di banyak tempat, mulai tercipta dinasti politik lokal berisi kerabat politisi, pemilik modal lokal yang saling bersinergi mengkapling sumber daya daerah dengan menggunakan kesepakatan dan regulasi yang sengaja disesain bersama sebagai alat legitimasi dan benteng pengunci politik terhadap mulut-mulut yang kritis. Di beberapa daerah, DPRD dijadikan bagian dari tim sukses daerah untuk melegalisasi proyek perampasan anggaran publik (Rohman, 2013).

DPR periode 2014-2019 harus mematahkan dugaan skpetis bahwa perilaku DPR baru bakal tak berbeda dengan pendahulunya. Meskipun sebagian besar komposisi DPR 2014-201 merupakan wajah lama, setidaknya ada penekanan optimisme terhadap profil dewan berwajah baru yang diyakini masih steril dari watak lawas DPR lama. Dengan latar belakang profesi dan idealisme yang dimiliki, mereka dianggap sebagai minoritas yang bisa mengalirkan darah segar bagi bangunan sistem DPR yang parasit dan mulai keropos.

Aktivis di Senayan

Munculnya para aktivis dalam komposisi DPR yang baru misalnya menjadi bagian dari optimisme itu sendiri. Sebut saja nama Masinton Pasaribu dan Adian Napitupulu dari kalangan aktivis 98 yang melenggang ke Senayan dengan perolehan suara signifikan. Masinton yang bertarung di Dapil DKI Jakarta II, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri memperoleh suara sekitar 30 ribu lebih dengan biaya kampanye hanya Rp 380 juta. Ia berjanji akan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang sudah diusungnya sejak pergerakan tahun 1998 dan tidak akan pernah berubah hingga kapanpun dan dalam posisi apapun. Janji ini tentu akan dicatat konstitutennya dan seluruh rakyat.

Ada juga Adian Napitupulu, pendiri Forkot, yang meraih suara terbanyak dari Dapil V Jawa Barat, mengalahkan lawan-lawannya, seperti artis Yessy Gusman, Ridho Irama dan Akri, MS Kaban, Max Sopacua dan Yusuf Supendi. Dalam janjinya ia akan tetap memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan hak masyarakat kecil yang sudah ia mulai dengan berdarah-darah semasa aktivis. Janji-janji ini tentu akan diuji, apakah lahir dari komitmen yang nantinya harus dibayar dengan “nyawa” atau sekadar janji yang muncul dari luapan euforia kemenangan sesaat. Sebab berdasarkan pengalaman, rakyat berharap ketika aktivis HAM menjadi anggota DPR di periode sebelumnya, mereka diandalkan bisa mendorong pemerintah menyelesaikan agenda HAM yang terbengkalai. Kenyataannya, pelanggaran HAM seperti kasus Semanggi I dan II, kasus Trisakti, kasus Tanjung Priok tidak kunjung jelas nasib penyelesaiannya sampa detik ini. Para aktivis sepertinya mudah lunyai, terhisap watak kolektif DPR yang kian pragmatis dan bunglon.

Mungkin berlebihan mengharapkan satu dua orang aktivis dan beberapa wajah baru lainnya bisa mengukir konstruksi perubahan. Namun harapan tetap saja ada jika mereka memiliki kesadaran sebagai minoritas kreatif yang mendesakkan militansi pemikiran bernas dan visioner ke dalam pola kerja Senayan. Di tengah jengah dan mualnya rakyat terhadap kinerja wakil rakyat, semoga DPR 2014-2014 memberikan cita rasa (kinerja) yang baru bagi lidah dan sanubari rakyat.

*) Penulis Alumnus Fakultas Hukum UGM; Pemerhati Sosial-politik.

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL