marthin

Oleh: Ahmad Marthin Hadiwinata*

Di tengah berbagai tanggapan positif terhadap kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, muncul aksi demo ribuan nelayan di Kabupaten Batang pada awal bulan Maret. Jalur Pantura sepanjang 6 kilometer pun lumpuh selama 6 jam. Para nelayan telah memblokade jalan untuk meneriakkan protes mereka, namun kemudian muncul kerusuhan yang dihadapi dengan gas air mata oleh aparat. Apa yang sebenarnya terjadi?

Pada 8 Januari 2015, Menteri Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Permen KP No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) (Permen KP No. 2/2015). Peraturan ini pada dasarnya melarang penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) beserta dengan alat tangkap lain yang merupakan modifikasi dari dua jenis alat tersebut berupa cantrang, payang, dogol dan arat.

Secara khusus pelarangan cantrang memberikan dampak besar bagi nelayan di Jawa Tengah sebagai mayoritas pengguna cantrang. Jumlah kapal pengguna alat tangkap cantrang di provinsi ini pada tahun 2015 tercatat sebanyak 10.758 unit, atau 41,25 % dari jumlah total kapal yang menggunakan alat tangkap yang dilarang. Produksi perikanan dikhawatirkan akan turun hingga 60.396,1 ton (27,26% dari produksi perikanan tangkap tahun 2014). Secara sosial, pelarangan ini diprediksi akan berimbas terhadap pekerjaan ABK kapal sebanyak 120.966 orang.

Meskipun eksploitasi perikanan yang tidak ramah lingkungan memang wajib dicegah, namun dampak negatif yang dialami nelayan perlu dicarikan jalan keluarnya. Apalagi, pemerintah terlihat melakukan langkah mundur dengan melonggarkan pelarangan tersebut dengan menerbitkan Surat Edaran Men KP Tentang penerapan Permen 2/2015 yang akan dilakukan secara bertahap dan akan berlaku sepenuhnya 2016. Beberapa kalangan menilai pelonggaran ini akibat protes pelaku usaha atas larangan pukat.

Jika merujuk kepada sejarah, sikap inkonsisten ini juga muncul pada pelarangan pukat harimau (trawls). Pada tahun 1980, Pemerintah melalui KEPPRES No. 39 Tahun 1980 telah menghapus Jaring Trawl. Namun, dikarenakan adanya penurunan produksi udang maka Pemerintah bertindak inkonsisten dengan menerbitkan KEPPRES No. 85 Tahun 1982 tentang Pukat Udang yang membolehkan penggunaan pukat di Laut Arafuru, Kei, Tanimbar, Aru, dan Irian Jaya (Papua). Sekarang wilayah-wilayah tersebut telah masuk kategori wilayah eksploitasi terparah (Kompas 3 Februari 2015).

Ketidakkonsistenan juga terlihat dari data bahwa meskipun pemerintah provinsi Jawa Tengah sudah berkomitmen untuk menghentikan penggunaan cantrang dengan tidak menerbitkan cantrang mulai 1 September 2005, namun pengguna cantrang meningkat hingga 10.758 kapal pada tahun 2015.

Padahal, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan tidak berkorelasi dengan peningkatan hasil. Data menunjukkan, meningkatnya kapal cantrang di Jawa Tengah tidak memberikan hasil yang signifikan terhadap produksi perikanan. Hasil produksi kapal cantrang mengalami penurunan dari 28.399 ton (2004) menjadi 24.667 pada tahun 2007 (penurunan sebesar 3,8% pertahun).

Ini yang Perlu Dilakukan Menteri Susi

Dalam upaya menerapkan perikanan berkelanjutan, FAO telah menerbitkan Technical Paper yang berjudul A Fishery Manager’s Management Measures and Their Application (FAO, 2002) yang salah satu babnya menjelaskan pengaturan alat tangkap. FAO menjelaskan 3 kriteria ideal untuk alat tangkap. Pertama, sangat selektif terhadap ukuran dan jenis tangkapan, dengan dampak yang secara langsung atau tidak langsung yang dapat diabaikan terhadap tangkapan sampingan (biota bukan target). Kedua, secara efektif dapat memberikan hasil tangkapan yang tinggi dengan biaya serendah mungkin. Ketiga, berorientasi kepada kualitas, yaitu menghasilkan hasil tangkapan yang berkualitas tinggi.

Tidak ada alat tangkap ideal yang memenuhi kriteria tersebut namun pemerintah tetap berkewajiban memfasilitasi nelayan untuk mendapatkan alat tangkapan yang mendekati kriteria ramah lingkungan. Tindakan Menteri Susi Pudjiastuti dengan menerbitkan Permen KP No. 2/2015 memang termasuk kewenangannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 huruf f dan g Undang-Undang Perikanan. Namun, sebuah kekuasaan yang besar seharusnya berbarengan dengan tanggung jawab yang besar terlebih bagi pejabat publik. Untuk itu Menteri KP juga seharusnya memastikan adanya mitigasi dampak sosial dan ekonomi dan langkah strategis dalam pengaturan alat tangkap.

Berikut ini di antara langkah yang semestinya dilakukan Menteri Susi Pudjiastuti:

Pertama, secara ekonomi, biaya untuk mendapatkan alat tangkap cantrang tidaklah murah yang dapat mencapai Rp. 500 juta-2 Miliar. Sehingga, pelarangan cantrang pasti memunculkan dampak ekonomi yang sangat besar bagi nelayan dan ABK kapal. Untuk itu, pemerintah perlu menyediakan akses pembiayaan dan insentif untuk mendapatkan alat tangkap alternatif yang ramah lingkungan. Skema ini perlu untuk didorong dengan memberikan prioritas akses bagi organisasi nelayan atau koperasi nelayan.

Kedua, kepastian perlindungan bagi pekerja perikanan melalui adanya pemenuhan standar hak pekerja yang sejalan dengan Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan. Konvensi ILO 188.2007 memberikan tiga pedoman perlindungan bagi pekerja yaitu: pertama, persyaratan minimum untuk bekerja di kapal penangkap ikan;kedua, persyaratan layanan di atas kapal; ketiga, perawatan kesehatan, perlindungan kesehatan dan jaminan sosial.

Ketiga, untuk menghindari konflik dan melindungi nelayan tradisional skala kecil lokal, pemerintah harus memastikan perlindungan wilayah tangkap bagi nelayan tradisional. Perlindungan ini dapat berupa pengakuan atas wilayah pengelolaan nelayan tradisional dalam Rencana Zonasi di setiap provinsi dan kabupaten/kota pesisir.

Keempat, menyelesaikan proses verifikasi dan evaluasi perijinan di sektor perikanan untuk menhindari adanya mark down ukuran kapal sebagai upaya penghindaran pajak, serta penghindaran kewajiban memasang alat sistem pengawasan kapal (vessel monitoring system).

Kelima, peningkatan pengawasan laut dapat dilakukan dengan adanya kolaborasi antara masyarakat nelayan dengan aparat penegak hukum. Kolaborasi ini terkendala dengan tidak adanya skema pengawasan oleh masyarakat nelayan, termasuk insentif dan dukungan teknologi.

Keenam, menerbitkan mandat dalam UU Perikanan untuk mendukung pemanfaatan perikanan secara berkelanjutan, antara lain pengaturan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, jumlah alat penangkapan, standar prosedur operasional penangkapan ikan, dan pengawasan yang melibatkan masyarakat. Selain itu, pemerintah perlu tegas memberikan sanksi terhadap kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang menggunakan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia kurang dari 70% dari jumlah anak buah kapal dan sanksi terhadap kapal penangkap ikan yang tidak mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk.

*Manager Advokasi Hukum dan Kebijakan KIARA, peminat isu-isu kelautan dan perikanan, email: hadiwinata_ahmad@yahoo.com

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*