ammarOleh: Ammar Fauzi Heriyadi*

“Pertemuan seperti itu tidak perlu saya sampaikan kapan atau bagaimana. Urgensinya apa? Sebenarnya saya ingin pertemuan-pertemuan itu terbuka. Pers melihat supaya terang benderang. Tidak menebak-nebak. Tapi belum tentu beliau-beliau (elite partai) ini mau.”

Begitu penjelasan Presiden Jokowi sebagai jawaban atas pertanyaan “Kapan terakhir bertemu dengan Megawati?” dari Tempo (27/1/15).

Jawaban ini menarik diamati: “urgensinya apa?” Benarkah tidak ada urgensi untuk menjawab “kapan” dan “bagaimana”?

Pertama, tentang kapan. Doktrin utama yang sering diucapkan para politisi dan pengamat politik adalah: “politik itu dinamis”. Dalam doktrin ini, waktu dipandang sangat krusial, sehingga para politisi dipandang harus pandai-pandai membaca momentum. Sebelum Jokowi meninggalkan tanah air Rabu lalu, misalnya, ia belum bisa memberikan kejelasan soal pelantikan calon Kapolri Budi Gunawan. Dalam kalimat Jokowi, “Akan diumumkan pada waktu yang tepat”. Kapan? Pastinya, di lain hari. Hari apa? Katanya, minggu depan. Ini artinya, minimal, tujuh hari kemudian.

Dalam ajaran “politik itu dinamis”, perubahan sikap dan pergeseran haluan semudah dan secepat politikus membalikkan tangan. Maka, hitungan tujuh hari akan sangat berarti, entah itu urgen yang membuat orang terdesak dan terpepet, atau itu penting yang mesti dituntaskan tanpa mengulur waktu.

Waktu itu definitif. Jika kita mengulur waktu, menariknya bak gelang karet, ia akan berbalik ‘menjepret’ kita. Waktu itu bagai pedang, yang akan melukai kita bila tak kita gunakan dengan benar. Yang akan membuat kita menyesal karena sudah menyia-nyiakan momentum yang pernah menghampiri, entah karena lalai, atau terlalu besar menaruh keinginan menyenangkan semua orang, atau berlarut-larut dan menimbang-nimbang, atau saking sibuknya berdiskusi dengan orang sehingga pusing sendiri. Bak adagium, “Terlalu banyak berpikir adalah pecundang.” Seperti karakter pecut karet, semakin waktu ditarik dan ditarik lebar, ia akan lepas atau putus, yang membuat kita malu dan menyesal.

Yang lebih menarik dibahas, tentang bagaimana. Jokowi juga menggunakan ungkapan “pertemuan seperti itu”. ‘Seperti’ dalam ungkapan ini tadi isyarat tentang bagaimana pertemuan itu dilakukan. Kata Jokowi, bagaimana ini juga tidak urgen dan tidak perlu ditanyakan.

Saat Tempo bertanya, “Sebenarnya bagaimana pola hubungan Anda dengan Megawati?”, Jokowi menjawab, “Biasa saja, dari dulu, kan, begitu.” Jawaban ini tentu saja tidak jelas, begitu itu bagaimana? Baru dalam lanjutan jawaban, entah sadar atau tidak, Jokowi membongkar, “Sebenarnya saya ingin pertemuan itu terbuka”.

Ini agaknya jadi contoh yang tepat untuk sebuah sindiran ilmiah dalam ilmu Logika Hukum, “Apa yang dikehendaki tidak terjadi, dan apa yang terjadi tidak dikehendaki”. Ada dua kata ‘sebenarnya’ yang muncul, dari wartawan Tempo dan dari Jokowi. Tapi yang terjadi justru bukan sesuatu yang ‘sebenarnya’ itu, melainkan sesuatu yang di luar kehendak.

Dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwa pola hubungan Jokowi dan Megawati itu tidak lagi biasa, tidak lagi ‘seperti dulu’. Yang sesungguhnya diinginkan Jokowi adalah pertemuan terbuka, sesuatu yang tidak diinginkan oleh elit partai. Jelas ada perbedaan kepentingan dan, sepertinya, kepentingan elit partai begitu kuat hingga, setidaknya sampai detik ini, mengalahkan keinginan Sang Presiden. Pertemuan terbuka yang diinginkan Jokowi adalah pertemuan diakses media; sesuatu yang tentu saja tidak diinginkan oleh partai karena akan kehilangan momentum yang ditunggu-tunggu atau merusak asas “politik itu dinamis”. Wajar bila ada yang mengkritik sikap seorang ulama yang mengungkapkan kepada media isi percakapannya dengan Jokowi. Konon, Jokowi curhat kepada sang ulama tentang keengganannya melantik BG. Kritikan atas pengungkapan informasi ini hanya membuktikan bahwa informasi itu benar adanya.

‘Kapan’ dan ‘bagaimana’ atau ‘waktu’ dan pola’, merupakan dua elemen dasar yang kita butuhkan dalam hidup. Nilai penting waktu dan pola mengikuti urusan yang terkait: semakin besar urusan, semakin besar pula nilai waktu dan polanya. Hidup akan dikuasai seseorang saat dia menguasai waktu dan pola. Kita bukanlah pemimpin diri sendiri ketika waktu dan pola untuk hidup dan keputusan kita dipaksakan oleh waktu orang lain dan pola pihak lain. Bak kata bijak, “Anda yang mengubah zaman atau zaman yang mengubah Anda.”

Untuk kita yang sepakat dengan nilai pola mengelola melalui “revolusi mental”, saatnya mundur satu langkah saja mendefinisikan diri melalui “mental revolusi”. Masalah kita bukan hanya revolusi, melainkan bagaimana revolusi dan di sektor apa revolusi itu harus dilakukan. Masalah kita juga bukan mental ini dan itu. Masalah kita adalah mental itu sendiri, mental revolusi , mental keinginan berubah, mental jadi diri sendiri, jadi bangsa sendiri, jadi negawaran sejati dalam masalah dan situasi apa pun. Mental revolusi tak lagi menganggap penting realitas politik dan tak lagi percaya pada doktrin “politik itu dinamis”. Mental revolusi justru akan menertawakan realitas politik dan menjadikannya alasan berpolitik dan berevolusi.

Dan untuk memiliki mental revolusi, manusia harus memulai dengan menjawab pertanyaan yang paling fundamental di antara semua pertanyaan: Aku siapa? (LiputanIslam.com)

*Penulis adalah doktor Filsafat Islam lulusan Universitas Al-Mustafa, Iran. Baca tulisan sebelumnya: Pilpres Indonesia, Pengalaman dari Teheran 2009

 

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL