Purkon Hidayat*

purkonMenjelang pemilu legislatif yang tinggal menghitung hari, nasionalisme dan kesejahteraan menjadi isu besar yang paling santer diteriakan para calon legislatif dan bakal calon presiden mendatang. Terlepas dari janji-janji manis mereka, tampaknya dua wacana besar tersebut hingga kini menjadi masalah utama di negeri yang konon gemah ripah loh jinawi ini.

Di tengah menterengnya geliat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melejit di atas lima persen, ternyata kesejahteraan rakyat tidak kunjung membaik. Bahkan, jumlah orang miskin semakin meningkat dengan tingkat keparahan yang kian mengkhawatirkan. Sementara, nasionalisme acapkali menguap, dan hanya muncul sesekali secara insidental di ajang sepak bola atau momentum lainnya. Tapi realitas faktual menunjukkan nasionalisme seringkali hanya omong kosong di tangan para pengambil kebijakan. Di sektor strategis seperti pertambangan misalnya, pemerintah tidak berani menindak tegas perusahaan asing yang terang-terangan tidak menunaikan kewajibannya.

Ketika PT Freeport Indonesia (PTFI) tidak membayar deviden selama dua tahun berturut-turut kepada pemerintah, salah seorang menteri justru mengamini klaim perusahaan AS itu dan menilainya hanya masalah administrasi saja. Untuk yang kesekian kalinya, PTFI memutar kaset lama bernama dalih ekonomi sebagai alasan penundaan pembayaraan kewajibannya kepada pemerintah yang mewakili rakyat Indonesia. Vice President Corporate Communication  PTFI, Daisy Primayanti mengklaim  sejumlah faktor seperti volume penjualan tembaga dan emas yang lebih rendah karena kadar bijih yang rendah, gangguan operasi tambang, dan penurunan harga komoditas global menjadi penyebab korporasi raksasa AS ini belum membayar devidennya kepada pemerintah Indonesia.

Padahal, total kewajiban finansial PTFI kepada pemerintah Indonesia tersebut tidak seberapa dibandingkan keuntungan yang sudah diraup korporasi raksasa tambang negeri Paman Sam itu. Para analis menilai ketidaktegasan pemerintah Jakarta dalam menindak PTFI salah satunya disebabkan rendahnya saham pemerintah Indonesia yang hanya sebesar 9,36 persen di perusahaan tambang emas  Papua itu.

Di bidang pangan, negara agraris dengan kekayaan alam yang melimpah ruah ini mengimpor beras, garam, bahkan sayuran dalam jumlah besar. Pada saat yang sama para petani menjerit karena hasil panen produk pertanian mereka tidak sebanding dengan jerih payahnya. Di luar gagal panen akibat cuaca ekstrem, infrastruktur pertanian tidak mengalami kemajuan signifikan. Teknologi pertanian sejak puluhan tahun lalu hingga kini tidak banyak berubah. Sementara lahan pertanian pun semakin menyempit, belum lagi naiknya harga pupuk dan obat-obatan yang dikendalikan perusahaan swasta. Lihat saja kehidupan para petani di daerah. Pertanian semakin ditinggalkan dan kian sedikit orang yang menjadi petani. Liberalisme telah menendang para petani Indonesia di pojok arena pertanian. Akibatnya, ketahanan pangan Indonesia hanya bertengger di peringkat 70-an dunia. Menurut pengamat pertanian, Drajat Sudrajat, Indonesia tertinggal di bawah India, Vietnam, bahkan Singapura.

Pemerintah mengklaim produksi beras di tahun 2013 surplus, tapi pada saat yang sama kran impor yang dilakukan swasta justru dibuka selebar-lebarnya. Tahun lalu, Vietnam menjadi pemasok beras terbesar untuk Indonesia sebesar 171.286 ton atau senilai $ 97,3 juta. Menyusul  kemudian, Thailand, India, Pakistan dan Myanmar sebagai lima negara pemasok beras terbesar bagi Indonesia. (Tempo, Rabu, 5/2/2014).

Padahal sebelumnya, Indonesia menorehkan prestasi sebagai negara swasembada beras di tahun 1983. Bahkan, keberhasilan swasembada beras setahun kemudian mengantarkan Indonesia meraih penghargaan dari FAO. Tidak hanya itu, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian Achmad Suryana menegaskan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang potensial, serta kinerja ekonomi dan dinamika pasar pangan yang cukup baik.

Lalu, dengan berbagai potensi besar itu, mengapa faktanya kesejahteraan rakyat dan nasionalisme masih jauh panggang dari api. Pengamat ekonomi, Revrisond Baswir menilai masalah tersebut disebabkan perekonomian Indonesia telah jauh meninggalkan rel agenda ekonomi kerakyatan. Dalam bukunya “Ekonomi Kerakyatan vs Neoliberalisme” (2010:56-60), Revrisond menyebutkan dua kelompok penyebab roda ekonomi Indonesia diputar dari ekonomi kerakyatan ke arah Neoliberalisme.

Pertama, kelompok masyarakat yang diuntungkan oleh praktik kapitalisme perkoncoan yang menggurita di era pemerintahan Soeharto. Kini, meskipun secara formal rezim Soeharto sudah berakhir, tapi praktik korupsi terus merajalela. Bahkan, ada indikasi kuat di era multipartai saat ini justru korupsi semakin menjalar.

Kedua, jaringan modal internasional yang ingin menyempurnakan agenda Neoliberalisme di Indonesia, terutama yang dibungkus dengan kado alibi untuk merangsang masuknya investasi asing ke berbagai sektor. Dengan tujuan tersebut, tidak mengherankan kebijakan makro ekonomi termasuk di sektor strategis seperti migas sarat dengan kepentingan asing.

Kedua kelompok ini memiliki paradigma ekonomi yang menyamakan pengelolaan negara seperti perusahaan, padahal keduanya berbeda. “A Country is Not a Company,” ujar Krugman. Menurut peraih nobel ekonomi ini, pemikiran yang melandasi pengelolaan perekonomian nasional sangat berbeda dengan pola pikir yang melandasi pengelolaan bisnis. Depresi besar di AS dipicu oleh sepak terjang politisi yang terlalu mendengarkan saran para bankir dan bos manufaktur. Demikian juga krisis finansial di tahun 2008 yang dipicu oleh masalah subprime mortgage  yang melanda AS. Dampak buruk serupa juga menimpa Indonesia, bahkan dalam bentuk yang lebih parah dan mengkhawatirkan.

Sejatinya, sebuah negara didirikan untuk kepentingan rakyat. Kesejahteraan adalah salah satu tujuan utamanya. Sedangkan, perusahaan sejak awal didirikan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Konsekuensi dari pandangan itu, pengelola negara harus memutar roda pemerintahan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat setinggi-tingginya. Untuk itu segala bentuk kekayaan alam harus dipergunakan demi mencapai tujuan tersebut. Tapi kesejahteraan pun timpang, tanpa nasionalisme dalam makna sebenarnya. Sebab, kita tidak mungkin makmur saat ini tapi telah melilitkan tali gantungan untuk generasi mendatang.

Kini, kita tinggal menilai siapa pemimpin yang akan membawa negeri ini terbang dengan dua sayap “Nasionalisme dan Kesejahteraan” dalam pemilu  kali ini.

*Peneliti IGPEMA (Institute for Global Political Economy and Media Analysis).

 

 

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*