mas hikamOleh: Muhammad A.S. Hikam*

Saya termasuk yang tidak pernah percaya bahwa pasangan Jokowi-JK akan bisa dibebaskan atau bahkan diminimumkan dari para politisi, parpol, dan pengaruh mereka ketika mereka menyusun kabinet. Pak Jokowi boleh saja idealis dan, saya yakin, tulus hatinya dan maksudnya baik, tetapi itu saja tidak cukup. Beliau pasti sangat sadar bahwa dukungan parpol di luar PDIP adalah ‘conditio sine qua non’ alias suatu persyaratan mutlak jika ingin berlaga dan menang dalam Pilpres 2014.

Dalam kampanye Pilpres, beliau menyatakan bahwa koalisi yang dibangunnya adalah “koalisi tanpa syarat” artinya tidak memakai deal-deal kursi kementerian bagi parpol pendukungnya. Tetapi, janji seperti  itu sama saja dengan mengatakan “matahari terbit gara-gara ayam berkokok”, alias suatu ‘hil yang mustahal’, karena merupakan pembalikan nalar. Matahari yang terbitlah yang membuat ayam berkokok. Demikian juga, parpol hanya akan bersedia mendukung capres kalau ada imbalan jatah kursi di kabinet.

Setelah Jokowi-JK mengumumkan struktur kabinetnya, ada beberapa kesimpulan sementara yang saya ambil, antara lain sebagai berikut. Pertama, pengaruh Jusuf Kalla (JK) dalam membuat postur tersebut sangat besar dan pengaruh Jokowi tampaknya tidak banyak terhadap Tim Transisi. Kedua, Postur Kabinet tidak sesuai dengan janji Jokowi yakni perampingan, karena tetap gemuk dengan jumlah 34 Kementerian, dengan 3 menteri koordinator di dalamnya. Ketiga, pembedaan antara menteri-menteri yang “profesional” dengan yang “profesional dari partai”, terkesan hanya retorika saja. Artinya, menteri yang berasal dari politisi (bahkan pengurus parpol) akan tetap ada seperti sebelumnya. Yang keempat, terkait kementerian-kementerian yang berubah nomenklaturnya, atau yang dimerger (digabung), masih terlalu pagi untuk dinilai karena masih dalam proses. Memang ada poin yang agak menggembirakan, yaitu penghapusan posisi Wakil Menteri (Wamen), kecuali di Kemenlu, karena memang tidak ada kejelasan apa tugas dan fungsi mereka selama ini.

Pak Jokowi telah terlanjur berjanji akan membangun sebuah kabinet yang ramping dan tidak terpengaruh parpol, dalam arti, kabinet yang di dalamnya tidak ada “petugas” atau pejabat parpol. Yang ada hanyalah para profesional yang ditunjuk atau mewakili parpol-parpol pendukungnya. Namun, dengan diumumkannya postur kabinet oleh Tim Transisi, maka janji Kabinet tersebut sudah langsung bubar jalan, karena ternyata postur Kabinet Jokowi juga sama dengan Kabinet Indonesia Bersatu, yakni 34 posisi termasuk 3 Menko. Personel Kabinet yang mewakili profesional ada 18 orang dan ‘profesional dari parpol’ ada 16 orang.

Saya mula-mula masih menduga bahwa menteri-menteri dari parpol adalah juga figur-figur profesional dan bukan fungsionaris atau pejabat parpol. Ternyata pemahaman saya tidak benar. Terbukti kemudian Puan Maharani, saat ini salah satu tokoh yang paling berpengaruh di DPP PDIP, dengan sangat jelas menyatakan bahwa para Menteri Kabinet Jokowi yang berasal dari pejabat parpol tidak perlu meninggalkan jabatannya.

Tapi statemen yang buat saya paling telak adalah dari Wapres terpilih, JK, bahwa posisi Menteri bukan saja disediakan untuk parpol pendukung utama Jokowi-JK (PKB, Hanura, Nasdem, dan PKPI), tetapi juga parpol yang berasal dari koalisi Merah Putih (KMP) yang, konon, akan bergabung belakangan!

Statemen JK itu berarti bahwa presiden terpilih Jokowi tak punya alternatif lain kecuali harus mengakomodasi kemauan parpol-parpol asal KMP dengan imbalan kursi di Kabinet. Pertanyaannya, mungkinkah mereka menyodorkan nama yang bukan fungsionaris atau pejabat utama partainya sebagai menteri?

Ini yang saya kira juga termasuk ‘hil yg mustahal’. Berdasarkan dua statemen dari Puan dan JK itu, janji Jokowi bahwa kabinetnya akan tidak akan dipengaruhi parpol dan pejabat parpol rasanya sulit (untuk tidak mengatakan tidak mungkin) terwujud!

Bila kembali pada realitas politik, memang dari dulu sudah jelas bahwa pasangan Jokowi-JK tidak mungkin bisa mengontrol DPR tanpa kekuatan koalisi yang cukup. Persoalannya adalah sikap yang terlalu pede dan tidak realistis dalam mengumbar janji yang kemudian menjadi bumerang. Akibatnya, Jokowi harus menghadapi persoalan besar: janjinya ditagih rakyat.[]

 

* Penulis adalah Menteri Negara Riset dan Teknologi pada Kabinet Persatuan Nasional, Profesor di President University, buah pemikirannya bisa disimak di www.mashikam.com/

 

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL