bonnieOleh: Bonnie Setiawan*

Pembentukan Kabinet Kerja oleh pemerintahan Jokowi-JK tanggal 27 Oktober 2014 kemarin direspons secara beragam oleh berbagai pihak. Bagi saya, jelas sekali ada tiga kelompok yang dicerminkan oleh anatomi kabinet tersebut, yaitu kelompok liberalis, kelompok rente, dan kelompok presiden Jokowi sendiri. Jokowi jelas sekali kelihatan menunjuk tokoh-tokoh bersih, profesional dan berorientasi kerja, yang bisa dilihat dari nama-nama profesional yang tidak berlatar belakang parpol. Kelompok rente kelihatan sekali dari wakil-wakil parpol atau oligarki dan dari orang-orang dekat JK. Sementara kelompok liberalis mewakili unsur teknokrat mafia Berkeley dan komprador yang saat ini tidak lagi dominan dibandingkan di jaman SBY.

Ketiga kelompok ini mewakili sebuah transisi baru dalam ekonomi-politik (ekopol) Indonesia, yang mengarah pada populisme gaya baru. Ekopol Indonesia, seperti kita tahu, adalah bangunan oligarki kapitalis rente atau rezim kapitalis birokrat, yang sudah kuat sejak dimulainya Orde Baru. Oligarki ini sifatnya sangat dominan, besar dan lentur. Meskipun kehilangan figur Suharto pada masa dimulainya reformasi, tetapi rezim oligarki ini tetap bertahan kuat dan dalam banyak hal malahan mereproduksi diri dan melakukan regenerasi. Contohnya bisa dilihat dari kemunculan kembali generasi kedua dan ketiga konglomerat setelah badai krisis tahun 98 yang banyak ditalangi BLBI. Dan sifat utama oligarki rente ini adalah rezim keruk (ekstraktif), yang hanya mampu mengeruk sumber daya alam dan komoditas perkebunan besar. Dari mengeruk minyak dan kayu di masa Orde Baru, kini mereka mengeruk batu-bara dan sawit. Tiadanya perubahan orientasi ini, mengakibatkan Indonesia tetap tergantung pada eksploitasi bahan mentah dan menelantarkan industrialisasinya. Akibatnya karakter rezim penguasanya tetap berwatak feodal, rente, dan kapitalis birokrat (kabir).

Dalam kondisi seperti inilah muncul Jokowi, seseorang yang tidak disangka-sangka bisa naik hingga menjadi presiden. Jokowi adalah anomali dalam rezim kabir. Kemunculan dia mencerminkan masih kuatnya tradisi ideologi nasionalisme-kerakyatan Bung Karno, yang bahkan Prabowo pun harus mengidentifikasikan dirinya dengan sosok Bung Karno. Di lain pihak Jokowi juga mencerminkan naiknya borjuis nasional yang merupakan campuran dari ide-ide modernis dan populis pasca krisis berkepanjangan di Indonesia. Mengerucutnya pertarungan dalam Pemilu 2014 antara KMP dengan KIH memperlihatkan juga betapa rakyat merindukan kembalinya ide-ide perubahan mendasar, dimana kedua kandidat sama-sama mengusung Trisakti sebagai semboyannya.

Nampaknya naiknya Trisakti sebagai kerangka kerja pemerintahan Indonesia ke depan merupakan tuntutan jaman. Sebuah keniscayaan. Saat ini sedang terjadi perubahan skala global yang sangat menentukan, dimana Tiongkok tahun ini telah menggeser Amerika sebagai ekonomi terbesar di dunia, meskipun masih beda tipis. Akan tetapi kenyataan itu telah membuat Amerika meradang. Terutama pengaruh Tiongkok yang semakin meluas dan secara geopolitik semakin dominan. Terutama juga karena terjadinya perubahan mendasar lewat revolusi IT dan paradigma baru industri dan perdagangan abad 21 dari jaringan rantai produksi global, yang semakin mengukuhkan posisi Tiongkok. Itu sebabnya memasuki abad 21 ini, terjadi ketegangan antara Amerika dengan Tiongkok, yang melibatkan juga Rusia sebagai sekutu Tiongkok dan Jepang sebagai sekutu Amerika. Karena itu tidak heran kalau blok-blok perdagangan bebas sekarang sebenarnya dipakai untuk perluasan pengaruh geopolitik juga. Ini bisa dilihat dari pertentangan dalam pembentukan TPP (Trans-Pacific Partnership) oleh Amerika dengan RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) yang didukung Tiongkok.

Indonesia tepat berada di tengah-tengah pertentangan dan pertarungan global ini. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia yang masih serba ketinggalan ini, haruslah menjadi ‘leader’ (pemimpin) kalau tidak mau digilas dalam arena permainan baru ini. Di sinilah pentingnya Trisakti sebagai panduan baru bagi bangsa Indonesia untuk memajukan dirinya. Di tengah-tengah perebutan hegemoni Amerika dan Tiongkok, dan perebutan Indonesia oleh keduanya, maka Indonesia harus menjadi dirinya sendiri secara kuat. Apalagi Amerika kini memindahkan 60% kapasitas pertahanan internasionalnya ke Asia Pasifik. Lebih menarik lagi bahwa ada sekitar 16 pangkalan militer Amerika kini mengelilingi kepulauan Indonesia, mulai dari Diego Garcia, Christmas Island dan Cocos Island di Samudera Hindia hingga Darwin dan PNG serta di negara-negara sekutu Amerika di Asia Tenggara. Apakah ini pengepungan terhadap Indonesia? Tentu saja Indonesia harus merasa terancam oleh adanya kerangka keamanan semacam ini. Ditambah lagi klaim Laut Tiongkok Selatan oleh Tiongkok yang menegaskan posisi adidaya negeri ini. Indonesia tidak bisa tidak harus berubah secepatnya, menjadi dirinya sendiri dan menjadi Negara kuat. Tidak bisa tidak!

Juga, perlu dicatat bahwa pada tahun ini Indonesia dinobatkan oleh IMF sebagai negara terbesar ke-9 perekonomiannya di dunia, menggeser posisi Inggris. Bisa dibayangkan bagaimana strategisnya posisi geopolitik Indonesia sekarang di tengah-tengah pertarungan global. Karenanya sebuah agenda pemerintahan Jokowi yang akan menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia adalah sebuah ide jenial dan luar biasa pentingnya. Ide mewujudkan Indonesia kembali menjadi negara adidaya maritim adalah keharusan yang sifatnya paradigmatik, yang akan merubah semua strategi pembangunan dan kebudayaan Indonesia. Ini tautan berikutnya dari Trisakti dan Revolusi Mental yang dicetuskan Jokowi, adalah sebuah pandangan luar biasa yang harus bisa dijabarkan dan dijalankan dengan seksama. Ini adalah posisi paling utama Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan sebagai sebuah benua maritim. Ini juga menegaskan takdir sejarahnya sebagai kekuatan maritim pelanjut kerajaan Majapahit abad ke-14.

Jadi, sekarang ini jangan banyak berkeluh-kesah lagi. Saatnya bagi siapa saja di Indonesia untuk bersatu-padu mewujudkan Trisakti, bahu-membahu mewujudkan Poros Maritim Dunia, dan seiya-sekata menjalankan Revolusi Mental. Tidak bisa lagi ‘omdo’ (omong-doang). Bagi saya, sudah jelas tantangan dan tugas ke depan. Bagi saya pilihannya hanya satu, tetap mendukung kekuatan presiden Jokowi dalam membangun, mengkonsolidasi dan mewujudkan agenda-agendanya. Kedua, tetap berusaha menyingkirkan dan menghancurkan kekuatan oligarki rente dan komprador, sehingga agenda-agenda besar tersebut bisa terwujud sepenuhnya. Dan ketiga, tetap mengawal dan mengontrol presiden Jokowi agar selalu konsisten dan konsekuen dengan Trisakti dan tidak melenceng ke arah yang lain.

Tidak boleh ada kata gagal kali ini. Indonesia sudah ditunggu-tunggu sebagai negara besar yang harus menghadirkan sebuah negara yang rakyatnya sejahtera dan bahagia, dipenuhi rasa keadilan dan Indonesia yang kuat dalam banyak hal. Garuda harus bangun dari tidur pulasnya, menyusul Naga Tiongkok yang sudah bangun dan berdaya. Taruhannya, to be or not to be, jaya atau hancur. Indonesia yang saat ini sudah menjadi kekuatan nomer 9 ekonomi terbesar di dunia, tidak bisa tidak, harus besar secara kualitatif. Dan langkah sudah dimulai oleh presiden Jokowi. Kita harus melangkah bersama, untuk melangkah menjadi mercusuar dunia (sebagaimana ucapan Bung Karno). Dan yakin, BISA!

*Bonnie Setiawan adalah Direktur Eksekutif Resistance and Alternatives to Globalization (RAG) dan Senior Researcher pada Institute for Global Justice, serta telah menulis beberapa buku ekonomi politik, antara lain berjudulWTO dan Perdagangan Abad ke-21”.

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL