umbuOleh: Umbu TW Pariangu*

Baru dua pekan berlalu, suasana meriah dan antusias yang mengiringi pelantikan Presiden Joko Widodo- Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) berganti dengan kebisingan kritik dan penagihan janji-janji yang pernah dijual dalam pemilu. Tantangan ini tak mudah, karena semakin tinggi ekspektasi rakyat, semakin mudah pula rakyat dikecewakan. Namun jalan politik yang diberikan oleh rezim pemerintahan sebelumnya, yaitu Rezim SBY, telah ikut memperbanyak tabungan harapan publik terhadap Jokowi-JK.

Harus diakui, ada sejumlah catatan keberhasilan yang ditoreh oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seperti kemampuan dalam menerima kritik pedas publik dari berbagai arah selama 10 tahun dalam berbagai bidang atau kasus yang tanpa disadari turut memperkuat atmosfir pelembagaan demokrasi. Memang kritik dalam teks politik merupakan partikel penguat demokrasi yang sudah seharusnya ditradisikan. Namun tak semua pemimpin mau dan tulus memakai baju tipis untuk menghadapi peluru kritik rakyat. Kita bersyukur di tengah gempuran kritik tajam yang nyaris “meretakkan” kaca Istana, pers dan ruang masyarakat sipil relatif tak memperoleh tekanan, kecuali sedikit kasus tuntutan pencemaran nama baik dari SBY.

SBY juga mampu mendesain transisi kepemimpinan secara damai dan tanpa gangguan horor instabilitas. Ini fase titik balik dari tongkat transisi rezimonial sebelumnyayang selalu berlumuran cacat psikologis politik.Transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto tahun 1965 ditandai dengan kegentingan. Berlanjut dari Soeharto ke BJ Habibie tahun 1998 yang diwarnai pecahnya kerusuhan sosial. Transisi berikut dari BJ Habibie ke KH Abdurrahman Wahid dan dari Abdurrahman Wahid ke Megawati Soekarnoputri, termasuk juga dari Megawati Soekarnoputri ke SBY yang tak luput dari konflik. Rakyat patut mengapresiasi capaian tersebut.

Namun, rezim SBY juga meninggalkan PR besar bagi Jokowi-JK dalam beberapa sektor. Yang utama adalah proyek eliminasi korupsi. Begitu banyak kasus korupsi yang ditinggalkan oleh rezim SBY yang membuat rakyat semakin muak melihat perilaku para elit.

Selain itu, selama era SBY, perusahaan multinasional semakin mencengkeram Indonesia. Menjamurnya perusahaan multinasional yang oleh Michel Wieviorka ‘diistilahkan sebagai model kapitalisme wajah baru’ telah menegasi hak ulayat rakyat, merusak lingkungan hidup, mesin politik-birokrat sehingga semakin mengukuhkan terjadinya konsolidasi oligarki (oligarchic consolidation) dari pusat sampai lokal. Jika ini tak bisa direm oleh mesin kepemimpinan yang berani dan visioner, maka dalam 10-20 tahun lagi, sumber daya negara bisa bangkrut.

Kebangkrutan dimaksud bahkan sudah mulai nampak. Selain sumber daya alam makin terkikis habis, kebutuhan pangan (beras, gandum, jagung, dan gula) kita dari hari ke hari makin melemah akibat kebijakan pangan yang salah kaprah. Padahal berdasarkan Global Food Security Index 2012 yang dikeluarkan Economist Intelligence Unit, indeks keamanan pangan Indonesia sudah di bawah 50 (skor antara 0–100) dan berada di urutan ke-64 dari 105 negara. Kita jauh lebih buruk dari Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan China. Ironisnya kondisi ini membuat pemerintah kecanduan berat impor pangan yang sejauh ini sudah menghabiskan devisa hingga 12 miliar dollar AS per tahun. Tak berlebihan jika dikatakan negeri kita di ambang sekarat.

Masalah lain yang perlu diselesaikan oleh Jokowi-JK adalah di bidang kebebasan beragama. Negara harus mampu memberikan ruang seluas-luasnya bagi terpenuhinya hak kemerdekaan seluruh rakyat dalam beragama, sehingga revitalisasi ruang demokrasi kita bisa berjalan maju dan konstruktif. Laporan tahunan The Wahid Institute (2014) tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan menyatakan, mengatakan selama Januari- Desember 2013, jumlah pelanggaran atau intoleransi keyakinan beragama tercatat 245 peristiwa. Terdiri atas 106 peristiwa (43 persen) yang melibatkan aktor negara dan 139 peristiwa (57 persen) oleh aktor non-negara. Sementara total jumlah tindakan kekerasan dan intoleransi mencapai 280 kasus, di mana 121 tindakan (43 persen) dilakukan aktor negara dan 159 tindakan (57 persen) oleh aktor non-negara. Hikayat kekerasan tersebut mengindikasikan negara kita masih lemah dalam menunjukkan kepolosan wajah berdemokrasinya, terutama secara substansial.

Kita berharap skuad menteri Jokowi-JK benar-benar lahir dari rahim meritokratis yang memiliki intuisi profesionalisme dan integritas dalam bekerja sehingga target dan visi pemerintahan bisa berjalan baik. Kabinet menteri adalah ujung tombak birokrasi dan politik pemerintahan, tempat berbagai persoalan bangsa dibedah dan dicarikan strategi pemecahan masalah sesuai visi-misi pemerintah. Di dalam dapur teknokratisme politik inilah kerangka dan desain kebijakan pemerintah dikerahkan untuk memberi gerak dan energi bagi pengimplementasian kebijakan presiden sehingga berbagai target yang dicanangkan dapat terwujud.

Untuk mencapainya, segala kepentingan partisan politik yang kerap mengunci idealisme dan keberanian dalam mengambil keputusan, harus disingkirkan. Jokowi-JK perlu mengambil pelajaran dari rezim SBY, bahwa kinerja kabinet yang loyal kepada partai, kelambanan mengambil keputusan, keengganan mengungkap kasus korupsi besar, dan keberpihakan pada perusahaan multinasional, hanya menyeret bangsa ini pada keterpurukan ekonomi dan sosial. Jadi, jangan ulangi lagi kesalahan SBY.

*Dosen FISIPOL Undana, Kupang

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL