firdaus_02Oleh: Firdaus Cahyadi*

 Jakarta sebagai ibu kota dan wajah negara, punya sangat banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan tanpa keseriusan pemerintah pusat. Salah satu persoalan itu adalah itu adalah krisis ekologi yang diakibatkan oleh urbanisasi setelah Idul Fitri. Seperti sebuah ritual, setelah hari Idul Fitri kawasan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) kembali menjadi tujuan urbanisasi. Meskipun ada trend penurunan jumlah pendatang ke Jakarta dari tahun ke tahun, namun jumlah pendatang baru di kawasan penyangga di sekitar Jakarta justru cenderung meningkat.

Kecenderungan kenaikan jumlah penduduk di kawasan sekitar Jakarta atau Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Bodetabek) juga terungkap dari data statistik kependudukan. Dari data itu terungkap bahwa pada penambahan warga Bodetabek tahun 2009-2010 sekitar 1,5 juta orang atau lebih dari lima kali lipat (536%) penambahan warga Jakarta pada kurun waktu yang sama.

Mahalnya biaya hidup di Jakarta membuat warga pendatang memilih menetap di kawasan Bodetabek. Namun hampir dapat dipastikan, sebagian besar para pendatang baru di Bodetabek itu pada akhirnya tatap akan mencari pekerjaan di Jakarta. Mereka akan menjadi pelaju (komuter) ke Jakarta.

Pada tahun 2000 saja jumlah aliran pelaju harian yang mencapai 4.094.359 jiwa (Sitramp, 2000). Sementara menurut data Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jumlah pelaju ke Jakarta pada 2010 lalu mencapai sekitar 5,4 juta orang setiap hari. Dan itu artinya, persoalan kemacetan lalu lintas, sampah, polusi udara dan serangkaian persoalan ekologi lainnya akan muncul seiring dengan bertambahnya jumlah pelaju ke Jakarta. Inilah awal dari krisis ekologi di kota Jakarta.

Lantas bagaimana respon pemerintah DKI Jakarta dan juga pusat untuk mengatasi persoalan ini? Biasanya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menggelar proyek pembenahan infrastruktur perkotaan. Pembangunan jalan baru hingga transportasi publik adalah proyek rutin untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta. Dan hasilnya tetap saja sama, gagal mengurai kemacetan lalu lintas di kota ini.

Transportasi publik yang diharapkan mampu mencegah kemacetan lalu lintas, kini menjadi tidak nyaman lagi digunakan karena begitu banyaknya penumpang. Akhirnya, warga kembali menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Dan itu artinya kemacetan lalu lintas dan polusi udara akan menjadi persoalan abadi di Jakarta.

Dan celakanya, alih-alih membantu Pemprov Jakarta,pemerintah pusat era SBY justru mengeluarkan kebijakan insentif pajak bagi mobil yang mengatasnamakan green car. Meskipun mengatasnamakan ‘mobil hijau’, masih menggunakan bahan bakar minyak (BBM), artinya polusi udara semakin buruk di kota Jakarta. Karena harganya murah, pembeli (dan pengguna) mobil di Jakarta pun akan semakin banyak.

Lalu, apakah ini salah pendatang? Tentu tidak juga. Kebijakan pembangunan sejak Orde Baru hingga kini yang menempatkan Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi adalah biang keladinya. Model pembangunan yang terpusat di Jakarta menyebabkan jumlah uang beredar pun banyak di kota ini. Data Bank Indonesia pada tahun 2003 menyebutkan bahwa konsentrasi modal yang ditunjukan dari rasio simpanan masih didominasi kota Jakarta sebesar 54,58%. Penyaluran kredit perbankan pun pada tahun 2003 masih didominasi di Jakarta sebesar 38,73%. Sementara kota-kota besar lainnya berkisar antara 5-13 %.

Beredarnya uang yang terpusat di Jakarta, selain lalu menarik para pendatang, juga berdampak pada perubahan tata ruang yang lebih berpihak pada kepentingan bisnis. Menurut pakar tata ruang Marco Kusumawijaya, target luasan RTH (Ruang Terbuka Hijauh) dalam tata ruang Jakarta terus dikurangi, dari 37,2 persen dalam Rencana Induk 1965-1985 hingga 13,94 persen dalam RTRW 2000-2010. Sedangkan tambahan pasokan ruang komersial begitu hebatnya, 3.046.000 meter persegi pada 2000-2006, sedangkan pada 1960-1999 hanya 1.454.000 meter persegi

Dampaknya, setiap hujan yang turun di Jakarta pun sedikit sekali yang bisa terserap di dalam tanah. Hanya sekitar 26 persen air yang bisa diserap oleh tanah di kota ini. Artinya, sebesar 70-an persen lainnya menjadi air larian (run off) yang masuk ke sistem drainase kota untuk kemudian dialirkan ke sungai dan laut. Celakanya, system drainase kota juga dalam keadaan buruk sehingga banjir menjadi sebuah keniscayaan di Jakarta setiap kali musim hujan tiba.

Siapapun Gubernur DKI Jakarta dipastikan tidak akan bisa mengakhiri krisis ekologi ini sendirian. Diperlukan peran besar dari pemerintah pusat. Model pembangunan yang terlanjur terpusat di Jakarta harus diakhiri oleh pemerintah pusat. Kue pembangunan harus disebarkan ke luar Jakarta. Insentif pajak untuk mobil murah harus dihapus. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh Gubernur Jakarta. Pemerintah pusat harus berkerjasama menyelamatkan Jakarta.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah pemerintah pusat hasil pemilu presiden (pilpres) 2014 ini punya kepedulian terhadap krisis ekologi di Jakarta? Jika Presiden baru memiliki kepedulian, apakah lantas ia juga memiliki kemauan (dan kemampuan) politik untuk mengubah model pembangunan yang terpusat di Jakarta dan merevisi berbagai kebijakan yang merugikan ekologi Jakarta? Kita nantikan langkah Jokowi, Presiden terpilih 2014-2019 menyelesaikan PR besar ini.

*Penulis adalah Knowledge Manager  for Sustainable Development, OneWorld-Indonesia

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL