Firdaus_02Oleh: Firdaus Cahyadi*

Hari ini, Joko Widodo dan Jusuf Kalla dilantik sebagai Presiden-Wakil Presiden Indonesia. Setelah sebelumnya situasi politik cukup panas karena didera gonjang-ganjing perseteruan kubu pro-Jokowi (Koalisi Indonesia Hebat) versus kubu pro-Prabowo (Koalisi Merah Putih), menjelang pelantikan, suasana mendingin. Pendinginan ini terjadi setelah rekonsiliasi elite, yaitu pertemuan Jokowi dengan Ketua DPR dan Ketua MPR, kemudian disusul pertemuan dengan Jokowi dengan Aburizal Bakri, dan terakhir pertemuan Jokowi dengan Prabowo.

Pertemuan politik ini jelas perlu dikawal, karena masing-masing tokoh memiliki masalah di masa lalu. Pertanyaan yang muncul, bagaimana kelanjutan janji Jokowi untuk menuntaskan kasus Lapindo, mengusut pelanggaran HAM di masa lalu, serta perlindungan terhadap hutan dan masyarakat adat?

Harus diakui, Jokowi memang membawa pekerjaan rumah (PR) berat yang diwariskan oleh rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Baru-baru ini, SBY diangkat sebagai Presiden Majelis Global Green Growth Institute (GGGI), organisasi yang bertujuan meningkatkan semangat pertumbuhan hijau. Ini jelas sebuah ironi. Karena, justru di masa pemerintahan SBY-lah terjadi bencana ekologi terbesar di negeri ini, bahkan juga di dunia. Bencana ekologi itu adalah semburan lumpur Lapindo.

Rejim pemerintahan SBY bahkan menganggap semburan lumpur Lapindo itu sebagai bencana alam, bukan kesalahan pengeboran. Akibatnya, proses ganti rugi pun direduksi sekedar jual beli aset rumah dan tanah yang tenggelam. Sementara kerugian warga akibat polusi udara, air tanah dan kerusakan ekologi lainnya yang diakibatkan oleh semburan lumpur tidak pernah diperhitungkan.

Rejim pemerintahan SBY dapat dikatakan telah melakukan salah urus dalam kasus lumpur Lapindo. Bayangkan, alih-alih mendapat tindakan tegas pemerintah pusat dan daerah justru seperti berlomba memberikan penghargaan kepada Lapindo. Bulan Desmber 2012 silam misalnya, Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan kepada PT Lapindo Brantas unit Wunut sebagai perusahaan ‘Hijau’.

Lapindo Brantas unit Wunut meraih proper hijau karena dinilai sudah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan melalui program 4R, yaitu Reduce, Reuse, Recycle, dan Recovery. Sebuah penghargaan yang bergengsi bagi sebuah perusahaan di bidang lingkungan hidup.

Bahkan Wakil Presiden Boediono, seperti ditulis di sebuah portal berita (3/12), menyebutkan bahwa perusahaan ‘Hijau’ sebagai pahlawan lingkungan hidup. Kasus semburan lumpur di Sidoarjo yang terjadi pada tahun 2006 pun seperti dilupakan.

Kini, meski pemerintahan telah berganti, semburan lumpur terus menjadi ancaman bagi warga Porong, Sidoarjo. Warga Porong setiap saat harus siap menjadi pengungsi di daerahnya sendiri. Pada Rabu, 10 September lalu, misalnya, nasib mencekam dialami ibu Sulastri, warga Desa Gempolsari, Sidoarjo. Bagaimana tidak, pagi hari saat membuka pintu rumahnya, sudah ada lumpur panas yang asapnya mengepul. Pada hari itu tanggul lumpur Lapindo kembali jebol. Rumahnya bersama empat tetangga lainnya harus terendam lumpur Lapindo.

Sejak muncul semburan lumpur Lapindo, tercatat sudah lima kali tanggul lumpur Lapindo jebol. Tahun 2008, atau dua tahun pasca semburan lumpur Lapindo, tanggul lumpur Lapindo di Desa Ketapang Sidoarjo jebol. Lumpur merendam ratusan rumah warga dan rel kereta api. Sebulan kemudian, tepatnya pada 10 Februari 2008, tanggul lumpur Lapindo di Desa Besuki kembali jebol. Air bercampur lumpur setinggi 1-1,5 meter membanjiri Desa Besuki, Sidoarjo.

Dua tahun kemudian, 23 Desember 2010, tanggul lumpur Lapindo di Desa Glagaharum jebol. Areal persawahaan di sebelah timur tanggul mengalami kerusakan karena terendam air bercampur lumpur. Setahun kemudian, tepatnya di 27 April 2011, tanggul di Desa Gempolsari kini giliran jebol. Dan pada 10 September 2014, tanggul yang sama kembali jebol. Ibu Sulastri salah satu korbannya.

Ancaman jebolnya tanggul adalah mimpi buruk bagi warga Porong selama bertahuan-tahun. Mimpi buruk itu lainnya adalah udara beracun yang setiap hari harus mereka hirup. Celakanya, masalah udara beracun ini seolah tidak dianggap sebagai sebuah persoalan serius oleh pemerintah. Padahal, kasus udara beracun ini sampai menimbulkan korban jiwa, antara lain bayi 3,5 bulan bernama Aulia Nadira Putri dan pria berusia 51 tahun bernama Mulyadi.

Kasus lumpur Lapindo adalah wajah bopeng pemerintahan Presiden SBY dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kini mandat warga korban lumpur ada di pundak Jokowi. Jokowi harus mengingat janji yang diucapkannya langsung kepada warga Porong Sidoarjo pada 29 Mei 2014 ketika ia datang ke kawasan lumpur Lapindo. Saat itu ia disambut 110 patung manusia lumpur karya seniman Dadang Christanto dan empat warga yang sekujur tubuhnya dilumuri lumpur Lapindo.

Salah satu di antara mereka menyerahkan segenggam lumpur Lapindo kepada Jokowi. Segenggam lumpur itu adalah simbol janji Jokowi-JK untuk mengembalikan hak-hak warga Porong Sidoarjo dan menghapus mimpi-mimpi buruk mereka. Semoga Jokowi mengingat janji dalam segenggam lumpur itu.

 *Knowledge Manager for Sustainable Development, OneWorld-Indonesia

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL