firdaus_02Oleh : Firdaus Cahyadi*

“Kita telah lama memunggungi samudra, laut, selat, dan teluk. Maka, mulai hari ini, kita kembalikan kejayaan nenek moyang sebagai pelaut pemberani. Menghadapi badai dan gelombang di atas kapal bernama Republik Indonesia,” ucap Joko Widodo (Jokowi) saat pelantikannya menjadi Presiden Republik Indonesia ke-7, pada Senin (20/10).

Pidato tersebut menegaskan komitmen Jokowi terhadap pembangunan kelautan. Bahkan Presiden Jokowi memiliki ambisi besar, Indonesia menjadi poros maritim dunia. Lantas, apakah konsep Poros Maritim versi Jokowi benar-benar akan diwujudkan atau hanya sekedar menjadi sebuah jargon?

Dengan visi poros maritim, harusnya sektor kelautan, termasuk wilayah pesisirnya menjadi perhatian utama pemerintah. Perhatian itu bukan sekedar hanya persoalan potensi ekonominya namun juga kelestarian ekologinya. Proyek-proyek yang berpotensi merusak kelestarian pesisir harusnya dihentikan, jika pemerintah serius dengan poros maritimnya.

Salah satu wilayah pesisir yang terancam krisis ekologi itu adalah Teluk Benoa Bali. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelang akhir masa jabatannya ternyata menerbitkan Peraturan Presiden (Perpers) Nomor 51/2014 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita). Salah satu poin terpenting dari aturan tersebut adalah mengubah peruntukan Perairan Teluk Benoa dari kawasan konservasi perairan menjadi zona budi daya yang dapat direklamasi maksimal seluas 700 Hektare.

Perpres itulah yang menjadi payung hukum bagi pemilik modal untuk melakukan reklamasi di Teluk Benoa. Sebelumnya, upaya pemilik modal untuk mereklamasi Teluk Benoa itu terbentur aturan Perpres No.45/2011 karena kawasan Teluk Benoa termasuk dalam areal konservasi perairan.

Padahal menurut pakar geomorfologi dari Universitas Udayana, R. Suryanto, seperti ditulis oleh portal balipost.co.id pada 2013 silam, reklamasi Teluk Benoa akan mengubah sirkulasi air di kawasan itu. Berubahnya sirkulasi air di sekitar Teluk Benoa juga akan berpengaruh pada terganggunya perkembangan hutan bakau (mangrove) dan kehidupan biota laut di sekitarnya. Perpres SBY yang menjadi payung hukum bagi reklamasi Teluk Benoa itu pun mendapat perlawanan dari aktivis lingkungan hidup di negeri ini.

Pertanyaan berikutnya adalah jika Presiden Jokowi setia terhadap konsep Poros Maritimnya apakah ia berani mencabut Perpres yang dikeluarkan oleh Presiden SBY sebelumnya? Pertanyaan ini penting dijawab mengingat posisi tawar Partai Demokrat, yang dikomandoi oleh SBY, lumayan kuat di parlemen.

Ancaman krisis ekologi di wilayah pesisir lainnya datang dari wilayah utara Jakarta. Di pesisir Jakarta itu akan dibangun sebuah tanggul raksasa yang bernama Jakarta Giant Sea Wall (JGSW). Sebuah proyek mercusuar kabarnya akan menelan Rp 500 triliun hingga 2030. Sebuah proyek besar bagi upaya penanggulangan banjir Jakarta.

Celakanya proyek JGSW ini justru berpotensi buruk terhadap kondisi lingkungan hidup di wilayah pesisir. Ahli kelautan pada Badan Pengkajian Dinamika Pantai-Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPDP-BPPT), Widjo Kongko, mengatakan, dampak proyek itu terhadap lingkungan akan sangat besar.

Hasil kajian BPPT itu menyebutkan bahwa pembangunan JGSW berpotensi menaikkan muka air laut rerata di dalam tanggul hingga 0,5-1 meter setelah 14 hari simulasi pada dua skenario pada dua musim ekstrem. Arus air di dalam tanggul juga akan mengecil. Dampaknya, kualitas air di dalam tanggul akan memburuk secara progresif. Buruknya kualitas air itu ditandai dengan perubahan signifikan parameter lingkungan, seperti kenaikan biological oxygen demand (BOD) lebih dari 100 persen, penurunan dissolved oxygen (DO) lebih dari 20 persen, dan penurunan salinitas air lebih dari 3 persen.

Ironisnya lagi, proyek JGSW itu juga bermasalah dari sisi kajian lingkungan hidupnya. Menteri Lingkungan Hidup telah menyatakan bahwa proyek JGSW tidak memiliki izin lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Sementara itu, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto menyatakan belum ada studi yang terintegrasi terhadap proyek JGSW tersebut.

Jika Proyek JGSW berhasil dilaksanakan, akan menjadi preseden buruk bagi pembangunan kota Jakarta. Bagaimana tidak, pembangunan kota Jakarta akan dengan mudah akan mengabaikan kajian lingkungan hidup. Dan jika di kemudian hari proyek itu berdampak buruk bagi lingkungan hidup, akan ada proyek lain untuk menutup wajah bopeng dari proyek itu.

Selain itu, karena Jakarta masih menjadi kiblat pembangunan, preseden buruk dari proyek JGSW pun dipastikan akan menjalar ke wilayah-wilayah lain di Indonesia. Akibatnya, terjadilah pemerataan kerusakan lingkungan hidup di seluruh penjuru nusantara.

Sekali lagi, pertanyaannya adalah, beranikah Presiden Jokowi menghentikan proyek JGSW tersebut? Menghentikan proyek ini tidak semudah membalikan telapak tangan bagi Jokowi. Apalagi proyek ini justru mendapat dukungan dari Jokowi saat ia masih menjabat Gunernur Jakarta. Bahkan Wakil Gubernur Jakarta Ahok dengan garangnya menantang debat organisasi lingkungan hidup yang menolak proyek yang tidak memiliki kajian lingkungan hidup itu.

Jika benar Presiden Jokowi tidak lagi ingin memunggungi lautan maka, Presiden Jokowi harus berani membatalkan dua proyek besar JGSW dan reklamasi Teluk Benoa. Jika proyek-proyek besar yang berpotensi merusak ekologi kawasan pesisir itu dibiarkan, artinya poros maritim benar-benar jargon belaka. (LiputanIslam.com)

*penulis adalah Knowledge Manager for Sustainable Development, OneWorld-Indonesia

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL