Firdaus_02Firdaus Cahyadi*

Pria itu bernama Petrus Asuy. Orang sering memanggilnya Petrus. Ia adalah masyarakat adat di Muara Tae, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Meskipun jauh dari liputan media massa, ia bersama dengan masyarakat Muara Tae lainnya, telah melakukan pelestarian hutan. Mereka menyelamatkan pohon-pohon ulin, meranti, bengkirai, dan sebagainya.

Di tempat lain masih banyak masyarakat adat yang juga melakukan pelestarian lingkungan hidup seperti yang dilakukan Petrus Asuy. Mereka melakukannya bukan untuk pencitraan. Mereka melakukan pelesatarian alam didasari kesadaran bahwa alam adalah sumber kehidupan. Jika alam rusak, hancur pula sumber kehidupan manusia. Sebuah kesadaran ekologi tingkat tinggi. Dapat dikatakan mereka lah sejatinya pahlawan lingkungan hidup.

Namun sayang keberadaan masyarakat adat yang telah melestarikan lingkungan hidup itu dilupakan bahkan di beberapa kawasan justru disingkirkan. Alam yang menjadi sumber kehidupan masyarakat adat justru dihancurkan untuk industri tambang atau perkebunan skala luas. Dari titik inilah kemudian muncul konflik penguasaan lahan antara perusahaan yang ingin memaksimalkan keuntungan dengan masyarakat adat yang ingin menjaga keberlanjutan alam.

Sebuah penelitian Rights and Resources Initiative yang berjudul “Global Capital, Local Concessions: A Data Driven Examination of Land Tenure Risk and Industrial Concessions in Emerging Market Economies” mengungkapkan bahwa sedikitnya 56.102 ha lahan adat di Kalimantan mengalami tumpang-tindih dengan konsesi perkebunan kelapa sawit.

Menurut Sujarni Alloy dari organsiasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Barat, seperti ditulis sebuah media massa di Jakarta, hingga tahun 2010 tercatat ada 200 kasus atau konflik antara perusahaan kelapa sawit dan masyarakat adat.

Tanggal 16 Mei 2013 adalah hari yang bersejarah bagi masyarakat adat di seluruh penjuru nusantara. Bagaimana tidak, pada hari itu Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas Undang – Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 pada hakikatnya menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi hutan Negara.

Putusan itu menjadi penting, karena sebelumnya hutan milik masyarakat adat dimasukan kedalam hutan Negara. Akibatnya, pemerintah dengan seenaknya mengobral ijin kawasan hutan untuk kepentingan industri tambang dan perkebunan skala luas meskipun hutan itu milik masyarakat adat secara turun temurun. Tak mengherankan, akibat kebijakan ini laju kerusakan hutan menjadi tercepat disbanding Negara-negara lain.

Pertanyaan berikutnya adalah, apakah setelah muncul putusan MK itu, hutan adat akan kembali ke tangan masyarakat adat? Ternyata tidak mudah untuk mengembalikan hutan adat yang sebagian besar sudah diklaim sebagai kawasan tambang dan perkebunan skala besar. Bahkan setelah putusan MK itu konflik berbasiskan sumberdaya alam yang melibatkan masyarakat adat terus berlanjut.

Bahkan seringkali konflik yang melibatkan masyarakat Adat itu sudah berlangsung selama puluhan tahun lebih dan belum berakhir juga meskipun sudah muncul keputusan MK mengenai hutan adat. Data dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) misalnya, mengungkapkan misalnya, konflik antara masyarakat adat Karonsie di Dongi, Luwu Utara dengan PT. INCO/PT.Vale telah diimulai sejak 1968 dan masih berlangsung hingga sekarang.

Konflik, lainnya misalnya, antara Masyarakat Adat Pandumaan dan Sipituhuta dengan PT. Toba Pulp Lestari(TPL). Kasus ini sudah berlangsung sejak 1986. PT. TPL merampas wilayah adat dan hutan kemenyan yang penting bagi Masyarakat Adat Pandumaan Sipituhuta untuk dijadikan HTI atau Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu Hutan Alam. Terjadi perlawanan yang keras dari masyarakat adat hingga melibatkan bentrok dengan pihak kepolisian

Konflik lainnya juga terjadi antara Masyarakat Adat Dayak Benuaq di Muara Tae, Kaltim dengan PT. Borneo Surya Mining Jaya. Komunitas Adat Muara Tae telah mengalami konflik dengan berbagai perusahaan, diantaranya PT. Sumber Mas (logging) tahun 1971, PT. London Sumatera (sawit) tahun 1995, PT. Gunung Bayan Pratama (tambang batubara) tahun 1996, PT. Munte Waniq Jaya Perkasa (sawit) tahun 2010 dan tahun 2011, dengan PT Borneo Surya Mining Jaya (sawit).

Celakanya, nampaknya konflik SDA yang melibatkan masyarakat adat akan menjadi berlarut-larut di masa pemerintahan baru ini. Bagaimana tidak, di akhir masa pemerintahannya (23 April 2014) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) justru menandatangani sebuah Peraturan Presiden (Perpres) baru Nomor 39 Tahun 2014 yang isinya membuka kesempatan bagi perusahaan skala besar asing untuk menguasai lahan dalam skala luas. Usaha budidaya tanaman pangan pokok dengan luas lebih dari 25 Ha untuk jenis tanaman padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau dan tanaman pangan lainnya (ubi kau dan ubi jalar) misalnya, modal asing diperkenankan mencapai maksimal 49 persen.

Ijin bagi perusahaan asing juga terjadi pada industri perbenihan perkenunan dengan luas 25 hektar atau lebih untuk jenis tanaman Jarak Pagar, pemanis lainnya, Tebu, Tembakau, Bahan Baku Tekstil, Jamu Mete, Kelapa Sawit, tanaman untuk bahan minuman (teh, kako, kopi), Lada, Cengkeh, Minyak Atsiri, Tanaman Obat/Bahan Farmasi, Rempah dan Karet atau penghasil lainnya.Di sektor ini penanaman modal asing diizinkan sampai maksimal 95 persen.

Dan masih banyak lagi sektor yang terkait dengan pertanian, menurut Perpres itu, yang dibuka bagi investasi asing. Sudah bisa diduga setelah munculnya Perpres itu, perusahan-perusahaan asing akan berbondong-bondong datang ke Indonesia. Pertanyaannya di atas tanah milik siapa pertanian dan perkebunan skala luas dari perusahaan-perusahaan asing itu akan didirikan?

Besar kemungkinan perusahan-perusahaan asing akan didirikan di atas tanah dan hutan milik komunitas masyarakat adat yang selama ini diklaim sebagai tanah milik negara. Jika itu yang terjadi maka kelestarian hutan adat akan terus terancam. Celakanya, hampir semua calon presiden (capres) dan juga partai politik (parpol) pengusungnya lebih senang berbicara soal kursi kekuasaan daripada keberlanjutan dan kelestarian hutan adat di nusantara.

Knowledge Manager for Sustainable Development One World Indonesia

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL