Oleh: Purkon Hidayat*

purkonPolitik “Wani Piro”

Ketika Alexis de Tocqueville bertutur lirih, “Demokrasi membawa musuh dalam keretanya sendiri”, saya kira dia tidak sedang bercanda. Separuh faktanya bisa kita temukan dalam pola berdemokrasi di Tanah Air berbentuk tingginya biaya politik, sebagaimana yang terjadidalam pemilu legislatif 2014 baru-baru ini dan pilkada. Mengapa biaya politik yang tinggi menjadi musuh besar demokrasi. Setidaknya, kita bisa mengukur dari berbagai efek destruktifnya terhadap demokrasi di Indonesia.

Pertama, biaya politik yang gemuk menggiring pemilu menyimpang daritujuan sebenarnya sebagai representasi kepentingan rakyat.Meroketnya biaya politik menjadi jalan menikung yang mengubah demokrasi menuju plutokrasi. Biaya politik yang tinggi mengubah arah stir kepentingan “rakyat” menjadi “elit”. Pemilu sebagai alat demokrasi akhirnya memproritaskan kepentingan kelompok elit konglomerat berdasarkan kalkulasi besarnya kapital dengan rumusan, “Semakin besar uang dan popularitas, semakin tinggi peluang menjadi pejabat publik”.

Kedua, melambungnya biaya politik, mengubah pemilu menjadi “arena taruhan”, dengan pilihan untung-rugi dan menang-kalah.Tidak heran, ketika kalah, sebagian caleg gagal melakukan tindakan di luar kewajaran akal sehat, bahkan ada yang dirawat di rumah sakit jiwa hingga bunuh diri. Jika menang, yang paling pertama dipikirkan bagaimana cara mengembalikan “investasi politik” besar yang ditanamnya.

Betapa tidak, menurut peneliti LPEM UI, Teguh Dartanto, rata-rata nasional calon legislatif menggelontorkan dana antara Rp.787 juta sampai Rp.1,18 miliar untuk melenggang ke Senayan, dan Rp.320-481 juta untuk tiket DPRD. Ironisnya, ada sejumlah caleg yang menggelontorkan dana lebih besar dari jumlah tersebut. Dengan dana sebesar itu, caleg berharap akan balik modal meraup dana sebesar Rp.5,4 miliar dalam lima tahun menjabat, sementara anggota DPRD sebesar Rp.1,8 miliar.

Ketiga, besarnya biaya politik menjadikan para calon pejabat publik semakin jauh dari agenda utamanya yang seharusnya diperjuangkan, yaitu kepentingan rakyat. Misalnya, di sebuah kabupaten kecil di Sumut, seorang calon Bupati merogoh kocek Rp.15 miliar supaya terpilih, padahal Pendapatan Asli Daerah (PAD) wilayah tersebut hanya Rp.5 miliar. Akibatnya, ia lebih dahulu harus mengembalikan “investasi politiknya”, sebelum memikirkan nasib rakyat. Tidak mengherankan jika pembangunan daerah, terutama infrastruktur tidak mengalami perubahan signifikan. Sebab dana pembangunan telah “disunat” demi membiayai pesta demokrasi.

Korupsi yang merajalela terutama di daerah salah satunya dipicu oleh tingginya biaya politik yang dikeluarkan oleh kontestan. Awal tahun lalu, laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan tingginya anggota DPR yang terindikasi korupsi. Kementerian Dalam Negeri juga menemukan fakta sepanjang tahun 2004 hingga 2012, adanya 431 orang anggota DPRD provinsi dan 998 orang anggota DPRD Kabupaten atau Kota yang tersangkut masalah hukum yang sebagian besar kasus korupsi.

Keempat, meroketnya biaya politik menimbulkan kedangkalan pemahaman politik masyarakat yang berpikir instan, terutama di tingkat akar rumput.Tingginya biaya politik tidak hanya mengubah orientasi politikus yang materialistik, tapi juga menyebabkan rendahnya kepercayaan rakyat terhadap para pemangku kekuasaan. Akibatnya, sebagian anggota masyarakat tidak memercayai proses politik sebagai sebuah “jalan suci” maupun “jalan ideologi” demi memperjuangkan kepentingan mereka.

Melenggang masuknya beberapa tokoh terkenal yang memiliki catatan moral buruk ke Senayan, agaknya bukti dari cara berpikir instan masyarakat yang mengedepankan beberapa ratus ribu rupiah yang tampak di depan mata.Ujung dari keempat efek destruktif tersebut membentuk resultan fenomena “politik Wani Piro” yang sulit dibendung.

Fitrah Sosial

Jauh hari sebelum Tocqueville membunyikan lonceng peringatandatangnya musuh demokrasi, dalam konteks Indonesia berbentuk “Politik Wani Piro” di kereta yang ditariknya, Farabi telah memberi aba-aba dini tentang ancamannya terhadap demokratisasi, sekaligus menawarkan resep mengatasinya.

Meski Farabi mengakui demokrasi sebagai model terbaik dibandingkansistem pemerintahan lainnya seperti Timokrasi, Plutokrasi dan Tirani, tapi demokrasi memiliki sejumlah cacat. Bagi Farabi, demokrasi seperti tenunan kain dengan beraneka warna dan benang yangrentan koyak dan tercerai berai. Untuk menjaganya, perlu sebuah sistem kuat dari luar dan dalam masyarakat yang disebut Farabi sebagai Fitrah Sosial.

Sebelum lahir konsep kontrak sosial yang digulirkan Rousseau (1712-1778), Farabi mengemukakan teori fitrah sosial mengenai interaksi dan pola hidup bersama dalam masyarakat. Konsep ini berpijak pada pembagian masyarakat dalam dua kategori berdasarkan tingkat kemampuannya mengatur diri, dan mencapai keutamaan, yaitu masyarakat dewasa dan matang (al-Mujtama al- Kamil) dan masyarakat belum matang (al-Mujtama ghair al-Kamil).

Sebagai wasit, pemerintahan bertanggung jawab menciptakan mekanisme yang baiksupaya masyarakat yang sudah matanglah yang memimpin pemerintahan, bukan sebaliknya. Berdasarkan konsep al-Madinah al-Fadilah, pemerintahan seperti struktur organ-organ dalam tubuh manusia yang bersifat hierarkis dan sempurna.Tindakan anggota badan seperti tangan dan kaki, diperintah oleh akal dan hati. Demikian pula, masyarakat diperintah oleh pemimpin.

Dalam konteks kekinian, terutama Indonesia, teori Fitrah Sosial Farabi memberikan sumbangsih penting bagi penyempurnaan proses berdemokrasi. Fitrah sosial mempertimbangkan dua aspek penting, moralitas dan sistem yang kuat. Yang kita butuhkan saat ini bukan hanya sekedar seruan moral supaya tidak memilih caleg yang bermasalah.Tapi lebih dari itu,harus dilakukan perubahan sistem yang mampu menutup pintu politik uang, setidaknya meredamnya, demi membukaruang lebih besar bagi partisipasi politik masyarakat yang matang dalam berdemokrasi. Dan sebaliknya, peluang bagi para pemburu kuasa yang bermodalkan politik wani piro tanpa visi dan kesediaan mengabdi harus ditutup rapat-rapat.

Sistem multipartai yang selama ini acapkali menjadi mesin politik uang harus dikawal ketat. Pemerintah harus membuat sebuah lembaga khusus yang menyeleksi kelayakan para calon legislatif dari sisi kematangan moralitas dan intelektual dan kinerjanya. Farabi memberikan persyaratan ketat bagi pemimpin seperti kematangan kejiwaan, keunggulan dan intelektualitas, spiritualitas serta moralitas.Selain itu, memiliki kemampuan untuk bersikap bijaksana dalam mengambil dan menjalankan kebijakan serta tangkas mengatasi persoalan yang dihadapi, danbersikap tegas dalam menegakkan keadilan.

*Peneliti IGPEMA (Institute for Global Political Economy and Media Analysis)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL