MCOleh: Marjorie Cohn*

Arab Saudi telah mengebom warga sipil dengan bom buatan AS, yang melanggar hukum AS dan hukum internasional. Saudi juga telah terlibat dalam kejahatan perang, dan AS membantu, bersekongkol, dengan menyediakan bantuan militer pada Saudi. Pada bulan September 2015, pesawat tempur Saudi mengebom lokasi diselenggarakannya pesta pernikahan di Yaman, sehingga 135 orang tewas. Selama 10 bulan agresi Saudi, sekitar 8.300 nyawa telah melayang, 16.000 orang mengalami luka-luka.

Konflik ini dinilai sebagai bagian dari perebutan pengaruh antara Iran dan Saudi. Yaman dibom untuk mengincar kelompok Ansarullah, yang tidak mau hidup dalam tekanan penguasa. Iran dituduh mendukung Ansarullah, namun membantah. Yaman sendiri berada di posisi strategis yang menghubungkan Teluk Aden dan Laut Merah. Minyak dunia banyak yang melewati jalur ini.

Sebuah panel ahli PBB menyimpulkan pada Oktober 2015 bahwa koalisi Arab yang dipimpin Saudi telah melakukan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusoa. Mereka melakukan serangan yang membabi buta, menargetkan pasar, menargetkan kamp pengungsi Yaman, dan gudang bantuan kemanusiaan. Mereka juga mencegah pengiriman bantuan kemanusiaan. Komite Palang Merah Internasional mendukumentasikan 100 serangan terhadap rumah sakit.

Mereka telah melanggar Protokol Konvensi Jenewa 1, yang melarang penargetan warga sipil. Artinya, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik harus bisa membedakan antara penduduk sipil dengan kombatan sebelum melakukan serangan. Tapi mengapa, pasukukan Koalisi Arab malah menargetkan penduduk sipil?

Pelanggaran HAM oleh Saudi

Awal Januari 2016, Saudi mengeksekusi 47 orang, termasuk ulama Syiah terkemuka Syaikh Nimr Baqr al Nimr. Yang dieksekusi ini, sebelumnya telah disiksa di dalam tahanan. Mereka menyangkal tuduhan dan tidak melalui prosedur hukum yang memadai. Kita merasa hukum penggal begitu mengerikan ketika pelakunya adalah ISIS. Namun ketika pelakunya Arab Saudi, juru bucara Departemen Luar Negeri hanya merespon lemah.

Juga pada bulan Januari 2015, seniman dan penyair Ashraf Fayadh, seorang warga Saudi yang keluarganya berasal dari Gaza, ia juga dijatuhi hukuman mati. Fayadh dituduh murtad, menentang Islam, dan memotret wanita. Selama proses peradilan, menurut Amnesty Internasional, Fayadh tidak diperkenankan untuk didampingi pengacara. Jelas, hal ini adalah pelanggaran hak asasi manusia internasional.

Baik Saudi maupun AS, yang menjadi bagian dalam Konvensi Jenewa, justru telah melakukan pelanggaran berat, pembunuhan yang disengaja, sengaja menyebabkan penderitaan ataupun cedera serius, penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Pelanggaran ini bisa dianggap sebagai kejahatan perang. Melakukan eksekusi tanpa proses peradilan yang memadai juga sangat dilarang.

Dan AS dan Saudi merupakan bagian dari StatutaRoma International Criminal Court, yang telah menetapkan standar yang harus dipatuhi. Seseorang/ suatu negara bisa dihukum dengan dakwaan melakukan kejahatan perang, termasuk pihak yang membantu menyediakan sarana dilakukannya kejahatan tersebut.

AS adalah pemasok utama persenjataan Saudi. Pada bulan November 2015, AS menjual senjata senilai 1,29 miliar dolar ke negara monarkhi ini. Lebih dari 10.000 bom, amusnisi dan lainnya telah dibeli. Sebulan sebelumnya, AS juga menyetujui penjualan 11,25 miliar dolar kapal perang ke Saudi. Selama lima tahun terakhir, AS telah menjual setidaknya 100 miliar dolar sarana prasarana militer ke Saudi, yang benar-benar memperkaya perusahaan senjata AS.

Bukankah ini sebuah ironi? AS selalu mengeluarkan peringatan dengan hati-hati, atau memiliki cara pandang lain terhadap laporan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Saudi. Padahal Saudi menindak keras orang-orang yang berani berbicara atau berpendapat. Mereka juga mendanai ekstremis Islam. Bukankah AS mengaku sebagai negara penegak demokrasi? Namun justru, mereka mengatakan Saudi merupakan negara yang paling diandalkan oleh AS, yang telah menyediakan agen intelejen, penyeimbang yang sangat penting atas pengaruh Iran. Selain itu, Saudi juga dekat sekutu AS yaitu Israel, dan mereka menentang kesepakatan nuklir Iran.

Pada bulan April 2015, pemerintah AS mencegah sembilan kapal Iran yang memasok bantuan kemanusiaan untuk Yaman. Presiden Barack Obama juga mengirimkan kapal induk untuk memperkuat embargo Saudi terhadap Yaman. Menurut perkiraan PBB, 21 juta orang kekurangan kebutuhan pokok, dan 1,5 juta orang telah mengungsi. UNICEF mencaat bahwa ada enam juta orang yang tidak memiliki makanan yang cukup.

Selain itu, pemerintah AS berusaha untuk mencegah pengawasan pelanggaran hak asasi manusia Arab di Yaman. Pada bulan Oktober 2015, Amerika Serikat menghalangi usulan Dewan Keamanan PBB terkait dengan pemberlakukan sanksi bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik Yaman.

Pemerintah AS juga melanggar hukum domestik dengan menyediakan bantuan militer bagi Saudi. Hukum AS melarang memberikan bantuan kepada pihak asing ataupun tentara jika mereka melakukan pelanggarah hak asasi manusia. Senator Patrick Leahy berkomentar, “Laporan dari korban sipil dari serangan Saudi terhadap Yaman, memaksa kita untuk menanyakan apakah operasi yang didukung oleh AS ini telah melanggar undang-undang?”

Selanjutnya, 22 U.S.C. bagian 2304 menetapkan bahwa “tidak ada bantuan militer/ pengamanan yang boleh diberikan kepada pemerintahan manapun yang secara konsisten telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia intenasional.”

Perjanjian Perdagangan Senjata mewajibkan negara-negara anggota untuk memantau ekspor senjata dan memastikan bahwa senjata ini tidak digunakan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Namun, meskipun AS belum meratifikasi perjanjian itu, namun kita telah menandatanganinya. Berdasarkan Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian, para penanda-tangan perjanjian dilarang mengambil tindakan yang bertentangan dengan isi perjanjian.

Pemerintah AS harus segera menghentikan transfer senjata dan dukungan militer untuk Saudi dan mendukung penyelidikan independen terhadap transfer senjata maupun kejahatan perang di Yaman. AS harus berpartisipasi dalam mengakhiri blokade Yaman sehingga bantuan kemanusiaan dapat menjangkau penduduk yang membutuhkannya. AS juga harus terlibat dalam upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik, dan meratifikasi Perjanjian Perdagangan Senjata.

Menariknya lagi, Saudi menyumbang 10 juta dolar kepada Yayasan Clinton, sebelum Hillary Clinton menjadi Menteri Luar Negeri. Pada tahun 2011, setahun setelah Departemen Luar Negeri mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Arab Saudi, Hillary menjadi saksi atas penjualan jet tempur canggih senilai 29 miliar dolar dan menyatakan hal itu baik untuk kepentingan nasional AS. Rupanya, sebelum kesepakatan itu goal, Saudi telah memberikan uang senilai 900.000 dolar kepada Yayasan Clinton.

Dan kini, Hillary mengatakan bahwa AS harus menenakankan kerjasama yang strategis dan semakin mempererat hubungan dengan Saudi. Jika ia terpilih sebagai Presiden AS nanti, bisa ditebak bagaimanakah arah kebijakan negara ini.

—-

Marjorie Cohn adalah seorang Profesor di Thomas Jefferson School of Law, buku terbarunya berjudul “Drones and Targeted Killing: Legal, Moral, and Geopolitical Issues.”Artikel ini diterjemahkan dari Globalresearch.ca

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL