Oleh: Ammar Fauzi*

Demokrasi adalah istilah politik yang sangat populer. Seluruh masyarakat Indonesia (bahkan mungkin juga masyarakat Dunia) yang memiliki perhatian dengan masalah-masalah sosial-politik pastilah akrab dengan istilah demokrasi, dengan berbagai derivasinya: demokrat, demokratis, demokratisasi, dan lain-lain.

Demokrasi juga menjadi pembahasan yang menarik manakala sistem politik ini dikaitkan dengan berbagai variannya. Kita pernah mendengar istilah-istilah demokrasi-presidensial, demokrasi-parlementer, demokrasi-religius, demokrasi-liberal, demokrasi-terpimpin, demokrasi-sosialis, demokrasi-Pancasila, dan lain sebagainya.

Dalam tulisan ini, saya mau membahas istilah baru: demokrasi na’ib al-fa`il. Apa itu?

Istilah na’ib al-fa‘il hanya akrab di lingkungan pembelajar bahasa Arab. Istilah ini secara harfiah berarti “wakil-nya subjek”. Na’ib al-fa‘il adalah sesuatu yang menggantikan subjek. Dia sebenarnya bukan subjek, akan tetapi berperan menggantikan subjek.

Dalam pelajaran gramatika Arab tingkat dasar, na’ib al-fa‘il muncul di bab kata kerja (bab al-af’al), pada bagian fi’il majhul. Frasa ini secara harfiah bermakna “kata kerja yang tidak diketahui subjeknya”. Dalam Bahasa Indonesia, fi’il majhul bermakna “kata kerja pasif”.

Contoh kalimatnya: “Rumah itu akhirnya dijual”. Ini adalah contoh kalimat sempurna. Pada kalimat ini tidak disebutkan subjek yang menjual rumah. Meskipun demikian, kalimat ini tetap dianggap benar, sempurna, dan tetap dianggap memiliki subjek. Kata “rumah” yang sebenarnya menjadi objek dari aktivitas penjualan, berperan menjadi subjek. Dalam bahasa Arab, kata kerja ‘dijual” disebut fi’il majhul, karena subjeknya tidak diketahui. Majhul di sini merujuk kepada status subjek, bukan status objek.

Istilah majhul ini adalah produk yang muncul paling belakangan. Dulunya, kata kerja pasif dalam bahasa Arab lebih dikenal dengan istilah al-mabni li al-maf‘ul (yang dibuat untuk objek), dan tidak ada kata-kata yang ada kaitannya dengan ketidaktahuan dan kebodohan. Para ahli Balagah Arab menilai istilah awal ini lebih baik daripada istilah belakangan yang menonjolkan ketidaktahuan, jahil dan majhul.

Apa ukuran “lebih baik” di sini? Terlepas dari dalil ahli Balaghah, jika mengacu ukuran politik, objek dalam demokrasi adalah jajaran penguasa sebagai hasil dari tindakan politis publik memilih mereka. Dalam memilih, mestinya tidak ada ketidaktahuan, jahil dan majhul. Sulit dimengerti orang memilih tapi tidak tahu objek yang dipilihnya. Maka, dalam politik semestinya tidak ada kata kerja pasif. Jadi, istilah al-mabni li al-majhul bukan hanya sepenuhnya keliru, tetapi juga terkesan menghinakan subjek, yakni rakyat yang memilih.

Tapi, al-mabni li al-majhul boleh jadi tidak keliru, tidak ada pula penghinaan. Istilah ini justru paling tepat mengungkapkan realitas politik suatu bangsa yang membangun atau membiarkan demokrasinya dengan kebodohan apalagi pembodohan terencana, entah berupa kebohongan, data hoax, tuduhan palsu, kriminalisasi, umbar janji, narasi kebencian sampai transaksi politik.

Pembodohan oleh elite hanya bisa terjadi jika publiknya bodoh atau dibuat bodoh. Dibuat bodoh itu cukup dengan falisitas elite agar publik berpotensi bodoh. Politik uang sudah barang tentu pembodohan terencana, agenda pembebalan publik. Seperti ajaran politik Ali bin Abi Thalib, penindas hanya akan menindas kalau tertindas diam. Pembodohan dan pembohongan adalah pembunuhan ruh bangsa untuk memastikan publik tertindas agar tetap bernapas sekaligus diam dan tidak melawan.

Kata-kata elite, misalnya, “Kami ini dipilih,” di hadapan bangsa dengan tatakelola demokrasi seperti itu sudah tepat dan sepenuhnya merefleksikan realitas politik publik dan elite mereka. Di sini, istilah al-mabni li al-majhul lebih fasih dan jujur. Dibandingkan dengan al-mabni li al-maf‘ul, justru istilah pertama mengungkapkan fakta elite dalam demokrasi seperti tadi berposisi jadi subjek, sementara publik sendiri, sebangun dengan kata-kata al-Jabiri, sepenuhnya jadi mawdu’, objek penghinaan dan pembodohan politik elite.

Dalam ilmu Balaghah Arab disebutkan bahwa salah satu motif menggunakan kata kerja pasif bukan karena subjeknya majhul dan tidak diketahui, tetapi bisa jadi dalam rangka menghinakan (tahqir) subjek sehingga tak layak disebutkan; hanya diri objek yang selayaknya diagungkan dan pendapatkan kehormatan publik, apalagi dalam politik yang masih dipengaruhi mental keningratan elite dan kebudakan rakyat dalam arti harfiahnya (ra‘iyyah: objek peliharaan) agar tetap hidup sebagai budak yang bodoh.

Lantas, istilah mana yang seetisnya menggambarkan demokrasi?

Masing-masing istilah punya kekuatan deksriptif. Namun dalam tatabahasa Arab, ada banyak hukum untuk kata kerja pasif. Yang paling primer di antaranya ialah na’ib al-fa‘il, yakni wakil-nya subjek. Seperti disinggung di muka, dalam istilah ini tidak terlibat kata apa pun yang sepadan dengan maf‘ul (objek), bukan karena identitas objeknya majhul dan tidak diketahui, tetapi saking tidak sejajarnya objek dengan martabat subjek.

Agar menjadi sejajar, subjek harus menyadari martabat dirinya sendiri, yakni paham bahwa dia yang sesungguhnya tuan, pemegang kekuasaan dan satu-satunya pihak yang bisa menentukan, siapa wakil dan objek pilihannya, entah wakil itu sendiri jahil ataukah alim.

Kesadaran dan pemahaman ini sudah merupakan landasan politik agar, setidaknya, tidak berpotensi menjadi kezaliman, yaitu ketika rakyat yang seharusnya berposisi sebagai subjek malah menjadi “objek-nya objek”; dibodohi objek, dihinakan objek. Tidak ada keterhinaan dan irasionalitas lebih dari subjek yang membiarkan nasib dirinya ditentukan oleh objek dengan cara-cara pembodohan. Sebelum objek (elite) saling mempermalukan, subjek (rakyat) sudah lebih dulu jadi korban permaluan yang tak tahu malu.

Na’ib al-fa‘il hanya menonjolkan subjek. Tanpa fa‘il, tidak akan ada na‘ib. Wakil hanya akan disebut wakil bila ada subjek pewakil. Subjek adalah pihak yang membuat wakil jadi ada, berarti, dan bersuara. Dalam demokrasi na’ib al-fa‘il, jajaran pejabat publik justru malah tidak disebut dan, karena itu, media dan pencitraan menjadi mubazir. Mereka sudah cukup terhormat hanya sebagai wakil dan na’ib rakyat dengan penuh amanah dalam segenap janji dan tanggung jawabnya.

Dalam narasi Ali bin Abi Thalib, semua kembali ke rakyat. Orang yang dipercaya paling sempurna saja bisa jadi sampah masyarakat karena kebodohan mereka sendiri. Ketidakadilan bukan hanya predikat elite. Rakyat menjadi subjek dan pewakil bila (dan hanya bila) mereka sadar posisinya sendiri untuk tidak digelapkan dan dijungkirbalikkan. Di situlah denyut awal keadilan dan martabat rakyat. []

*) Penulis adalah Dosen STFI Sadra dan Peneliti ICMES (Indonesia Center for Middle East Studies)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*