Firdaus_02Oleh: Firdaus Cahyadi*

Semua orang, baik warga maupun orang-orang yang berurusan di Jakarta pastilah berharap ibukota negara ini bebas dari macet. Harapan itu pernah muncul saat Joko Widodo (Jokowi) terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada September 2012. Banyak yang berharap bahwa Jokowi mampu membuat terobosan kebijakan, tidak lagi menggunakan paradigma usang dengan membangun jalan raya baru seperti yang dilakukan para Gubernur DKI Jakarta sebelumnya.

Apalagi, saat kampanye pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta, Jokowi menawarkan konsep ‘memindahkan orang bukan mobil’ atau konsep mengatasi kemacetan lalu lintas dengan membangun transportasi massal. Konsep itu dikemukakan Jokowi seraya mengkritik rencana proyek pembangunan 6 jalan tol dalam kota Jakarta. Pada waktu itu Jokowi mengatakan bahwa proyek pembangunan 6 jalan tol dalam kota Jakarta adalah proyek yang keliru.

Kini situasi berubah. Jokowi terpilih sebagai Presiden RI dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun bersiap menggantikan sebagai gubernur. Sayangnya, Ahok mulai mengeluarkan kebijakan yang mengubur harapan warga Jakarta yang ingin terbebas dari kemacetan lalu lintas dan polusi udara. Ia justru melanggar janji kampanyenya dengan melanjutkan proyek enam ruas jalan tol dalam kota Jakarta.

Dalam sebuah wawancara di Majalah TEMPO edisi 25 Agustus, Ahok mengakui bahwa ia telah ingkar janji. “Memang gue ingkar janji, lu mau apa? Tidak usah pilih gue lagi. Beres, toh,” ujar Ahok. Argumen Ahok adalah enam jalan tol itu dibutuhkan untuk angkutan barang logistik dan untuk menyambungkan Jakarta Outer Road. “Kalau itu tidak nyambung, tak ada guna,” kata Ahok.

Padahal, JORR (Jakarta outer ring road) Iberfungsi sebagai jalan pintas (by-pass) bagi lalu lintas komuter dari dan menuju wilayah Timur-Barat-Selatan tanpa harus memasuki tengah kota Jakarta. Dengan demikian, kemacetan tol dalam kota yang saat ini menjadi pemandangan sehari-hari diharapkan akan berkurang karena aliran kendaraan dari dan menuju daerah Bekasi, Bogor, dan Serpong Tangerang, dan daerah lainnya sekitar Jakarta yang selama ini melalui Jakarta Intra Urban Tol Road (JIUT/Tol Dalam Kota), sebagian akan teralihkan melewati jaringan JORR I.

JORRdirancang untuk angkutan barang agar tidak masuk dalam kota, alias langsung ke pelabuhan. Kalau disambungkan ke jalan tol dalam kota berarti tujuan awal dari JORR agar mengurangi beban lalu lintas di dalam kota justru dilanggar. Jalanan dalam kota akan semakin macet dan terjadilah bencana ekologis.

Bencana ekologis itu terjadi karena pembangunan enam jalan tol itu akan semakin merangsang pertumbuhan penggunaan mobil pribadi di Jakarta. Studi kelayakan pembangunan jalan tol dalam kota Jakarta (PT. Pembangunan Jaya, Mei 2005) justru menyatakan bahwa setiap pertambahan jalan sepanjang 1 km di Jakarta akan selalu dibarengi dengan pertambahan kendaraan sebanyak 1923 mobil pribadi. Enam jalan tol dalam kota di Jakarta nantinya akan dibangun sepanjang 69,77 kilometer. Bayangkan berapa ratus ribu mobil lagi yang akan berkeliaran di Jakarta. Bisa dibayangkan pula, betapa tingginya peningkatan polusi udara sebagai akibatnya.

Setidaknya ada dua alasan publik untuk menghentikan pembangunan 6 jalan tol dalam kota itu. Pertama, pembangunan enam jalan tol dalam kota akan membebani warga Jakarta dengan peningkatan biaya kesehatan akibat polusi udara yang diakibatkan oleh emisi kendaraan bermotor.

Menurut dokter spesialis paru dari RSUP Persahabatan, dr. Agus Dwi Susanto, Sp.P, seperti ditulis di Kompas.com pada 2013 silam, mengungkapkan bahwa hanya dalam81 hari dalam 1 tahun udara di Jakarta dikatakan bebas polusi. Akibatnya semakin meningkatnya biaya kesehatan warga kota. Pada tahun 2010 misalnya, warga Jakarta membayar Rp 38,5 trilyun untuk pengobatan 6 jenis sakit/penyakit akibat pencemaran udara (US-EPA/UNEP/KLH/KPBB, 2012).

Sementara menurut pakar lingkungan hidup Universitas Indonesia, Firdaus Ali, masyarakat juga harus menyediakan dana kesehatan lebih dari 5,8 triliun rupiah per tahun akibat polusi udara yang dipicu oleh kemacetan lalu lintas. Biaya kesehatan warga kota akan semakin tinggi seiring dengan meningkatnya polusi udara akibat asap kendaraan bermotor yang pertumbuhannya difasilitasi oleh pembangunan enam jalan tol dalam kota. Ini jelas sebuah bunuh diri ekologi.

Kedua, proyek pembangunan 6 ruas jalan tol dalam kota adalah sebuah pemborosan. Dana untuk membangun 6 jalan tol dalam kota itu bisa dimanfaatkan untuk membangun transportasi massal sehingga lebih nyaman. Menurut hitungan dan analisis Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, dana sebesar Rp 42 triliun itu bisa digunakan untuk merevitalisasi layanan bus Transjakarta beserta seluruh bus umum reguler yang bukan Transjakarta. ITDP Indonesia menghitung bahwa revitalisasi sistem bus Transjakarta dan angkutan umum reguler dengan dana sebesar Rp 42 triliun bisa mengangkut 1,5 juta orang per hari dan bisa memberi layanan gratis selama 20 tahun bagi penggunanya. Dan pada saat yang sama, tingkat polusi bisa diharapkan semakin menurun.

Hak warga kota Jakarta untuk mendapatkan udara bersih dan terbebas dari kemacetan lalu lintas akan terkorbankan oleh pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota itu. Namun, belum terlambat bagi warga kota Jakarta untuk mencegah bencana ekologi ini berlanjut. Kampanye, lobby, dan gugatan hukum harus dilakukan oleh warga Jakarta untuk menghentikannya. (liputanislam.com)

*penulis adalah Knowledge Manager  for Sustainable Development, OneWorldIndonesia dan Penggagas Petisi #Tolak6Tol di Change.org

 

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL