rencana merkelOleh: F. William Engdahl

Banjir pengungsi Suriah, Libya, Tunisia, dan negara-negara Muslim lainnya akibat Arab Springs atau Revolusi Warna, telah menciptakan dislokasi terbesar di Uni Eropa sejak akhir Perang Dunia 2. Hal ini mengerikan, dan rentan menghancurkan tatanan sosial dari peradaban Eropa. Ada sedikit yang menyadari bahwa sandiwara krisis pengungsi ini diatur bukan oleh Kanselir Jerman Angela Merkel, atau Komisi Uni Eropa di Brussels – melainkan didesain oleh komplotan rahasia yang beraffiliasi dengan NATO.

Di tengah-tengah aliran ratusan ribu pengungsi yang membanjiri Jerman, Merkel dengan percaya diri mengumumkan di salah satu stasiun televisi bahwa ia memiliki rencana untuk menanganinya. Ia bertekad untuk menggandeng rezim Erdogan di Turki sebagai mitra.

Banyak yang terkejut melihat Merkel mengabaikan prinsip-prinsip kebebasan berpendapat dan memutuskan untuk menuntut seorang komedian Jan Böhmermann, yang melontarkan lawakan satire tentang Presiden Turki. Sebagai simbol demokrasi di Eropa, sangat aneh ketika Merkel mengabaikan bagaimana perlakuan diktator Erdogan terhadap wartawan, lawan politik, ataupun media yang dijebloskan ke penjara hanya karena melontarkan kritik. Banyak yang bingung karena Merkel mengabaikan bukti kuat bahwa Erdogan dan keluarganya membantu dan bersekongkol dengan teroris ISIS di Suriah – mengabaikan bahwa kawanan teroris inilah menyebabkan krisis pengungsi. Lebih heran lagi ketika Merkel, melalui Uni Eropa, mendorong untuk memberikan miliaran euro kepada Erdogan untuk menangani krisis pengungsi. Apa yang sebenarnya terjadi?

The Merkel’s Plan
Semua tindakan pragmatis yang diambil pemerintah Jerman tersebut bisa dijelaskan dalam dokumen sepanjang 14 halaman yang disiapkan oleh lembaga think-tank yang beraffiliasi dengan NATO, yang berjudul “The Merkel’s Plan”. European Stability Initiative atau ESI, adalah lembaga think-tank yang memiliki kantor di Berlin, Brussels, dan Istanbul.

Yang mencurigakan adalah, author dari “The Merkel’s Plan” menulis seolah-olah bahwa dokumen ini berasal dari Kanselir Jerman, bukan hasil penelitian yang dikerjakan ESI. Lebih mencurigakan lagi adalah isi dari dokumen tersebut. Misalnya bahwa Jerman harus setuju untuk memberikan suaka kepada 500.000 pengungsi Suriah yang terdaftar di Turki selama 12 bulan mendatang. Selain itu, Jerman juga harus menerima klaim (dana/ logistik-red) yang diajukan Turki, menyediakan transportasi yang aman bagi migran yang telah mendapatkan persetujuan, dan Jerman juga harus membantu Turki untuk mendapatkan visa bebas masuk.

Siapa yang sebenarnya berada di balik “The Merkel’s Plan” mungkin bisa ditelusuri dengan mengikuti aliran uang.

ESI mulai dikenal ketika NATO berusaha mengubah Eropa Tenggara, menghasut perselisihan di Yugoslavia selama tahun 1990-an, lalu membentuk pangkalan militer NATO dan AS, juga Camp Obligasi Baja di Kosovo.

Ketua ESI yang bertanggung jawab atas dokumen “The Merkel’s Plan” adalah Gerald Knaus, sosiolog asal Austria. Ia juga anggota dari Hubungan Luar Negeri Dewan Eropa (ECFR), dan Open Society Foundations (OSF).

Didirikan di London pad tahun 2007, ECFR adalah imitasi dari New York Council on Foreign Relations (think-tank yang dibentuk oleh Rockefeller dan JP Morgan sejak perundingan perdamaian Versailles 1919 untuk mengkoordinasikan kebijakan luar negeri Anglo-Amerika). Pencipta dan penyedia dana untuk ECFR adalah George Soros. Dalam setiap Revolusi Warna yang didukung oleh Departemen Luar Negeri AS sejak runtuhnya Uni Sovyet, termasuk yang terjadi Serbia pada tahun 2000, di Ukraina, di Georgia, di Tiongkok, di Brasil dan di Rusia, George Soros dan cabang dari Open Society Foundation telah terlibat dalam pembiayaan LSM dan aktivis “demokrasi” yang bertujuan untuk mendirikan rezim baru yang pro-AS dan NATO.

OSF adalah yayasan bebas pajak yang mengklaim mengkampanyekan demokrasi. Yayasan ini diciptakan oleh George Soros pada runtuhnya Uni Soviet untuk mempromosikan “pasar bebas” pro-IMF. Dengan berbagai persekongkolan, secara sistematis mereka berhasi menjarah aset pertambangan dan energi di negara tersebut. Soros adalah pemodal utama dari tim ekonomi liberal Boris Yeltsin, termasuk Jeffrey Sachs dan Yegor Gaidar.

Hal ini menjelaskan bahwa “The Merkel’s Plans” sebenarnya adalah “The Soros’s Plan”. Soros yang berada di balik rencana penanganan pengungsi tersebut. Namun, untuk apa Soros melakukan hal ini? Ada agenda apa di balik semua ini?

Penyandang Dana ESI

Selain dari OSF, penyandang dana ESI adalah United States Institute of Peace (USIP). USIP memiliki segalanya, kecuali cinta terhadap perdamaian. Yayasan ini diketuai oleh Stephen Hadley, mantan penasihat Dewan Keamanan Nasional AS selama pemerintahan Bush. Dewan Direksi USIP adalah Ashton B. Carter (Menteri Pertahanan AS), Menteri Luar Negeri John Kerry, dan Mayor Jenderal Frederick M. Padilla (Presiden Universitas Pertahanan Nasional AS). Mereka adalah arsitek yang sangat berpengalaman dalam Pentagon Full Spectrum Dominance dalam upaya mendominasi kekuatan militer dunia.

Selain itu, ESI juga didanai oleh German Marshall Fund (GMF). Seperti yang saya jelaskan dalam buku saya yang berjudul The Think Tanks, GMF adalah think-tank yang memiliki kantor pusat di Washington. Agenda GMF adalah mendekonstruksi Jerman pasca perang hingga sejalan dengan agenda global Wall Street.

Fokus utama dari GMF menurut laporan tahunan 2013 adalah mendukung agenda Departemen Luar Negeri AS untuk membangun demokrasi di negara-negara bekas komunis, dari Balkan ke Laut Hitam. Secara signifikan, mereka juga merancang agenda untuk Ukraina.

Kita semua harus berhenti sejenak, dan mempertanyakan kembali mengenai siapa, dan apa tujuan sesungguhnya dari kesepakatan Merkel-Erdogan terkait pengungsi. Apakah faksi Rockfeller-Bush-Clinton di AS berniat menggunakannya sebagai eksperimen rekayasan sosial – untuk menciptakan kekacauan dan konflik sosial di Uni Eropa sebagaimana mereka mengaduk-aduk Suriah, Libya dan negara Muslim lainnya? Zbigniew Brzezinski, mantan penasehat presiden AS yang juga sekaligus kroni dari Rockfeller, menyebut Jerman sebagai “pengikut” kekuasaan AS pasca 1990. Pernyataan itu bukanlah omong kosong belaka. Peran lembaga think-tank yang beraffiliasi dengan NATO dan AS bisa membantu kita memahami bahwa Republik Federal Jerman dan Uni Eropa, benar-benar dikendalikan dari balik tirai Atlantik. (LiputanIslam.com)

—-
F. William Engdahl adalah dosen dan konsultan politik dari Princeton University. Artikel ini diterjemahkan dan disarikan dari New Eastern Outlook.

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL