dirgo_purboOleh: Dirgo D. Purbo

Pengantar: LI menghadirkan analisis berseri Keamanan Energi Indonesia, yang diambil dari paper karya pakar geopolitik Indonesia, Dirgo D Purbo. Analisis ini sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita tentang pentingnya keamanan energi (energy security) dan bagaimana strategi untuk mencapainya.

Berikut ini bagian keempat (baca bagian pertamakedua ketiga).

Keuntungan Ekonomi Indonesia

Fenomena hegemoni Dollar diciptakan berdasarkan kondisi geopolitik dan geoekonomi yang sudah terstruktur atas karakteristik minyak. Perkembangan ekonomi global tidak akan pernah lepas dari aspek geopolitik dan geoekonomi yang terjadi di antara negara-negara produsen minyak net oil exporter dan negara-negara konsumen terutama net oil importer. Kedua aspek perkembangan ini perlu dicermati dan diamati secara mendalam serta terintegrasi. Bagi negara-negara produksi minyak, seyogyanya mempunyai otoritas penuh untuk menentukan suatu pilihan apakah menggunakan mata uang, Dollar atau Euro, dalam transaksi hasil produksi minyaknya.

Sehubungan dengan itu dalam konteks kepentingan nasional, Indonesia seharusnya mampu menentukan pilihan international reserve currency yang terbaik. Pada pada hakikatnya, hal tersebut sudah didukung dalam kontrak bagi hasil yang tertera pada berbagai tipe kontrak ladang minyak dan gas yang beroperasi di Indonesia di bawah klausal “payment”. Salah satu butirnya menyatakan “semua pembayaran kepada kontraktor harus dalam Dollar   AS atau mata uang lain yang dipilih oleh PERTAMINA dengan persetujuan kontraktor pada bank yang ditentukan oleh kontraktor.”

Sepertinya alasan yang sangat mendasar untuk melakukan pilihan yang terbaik dalam penggunaan mata uang asing untuk transaksi seperti diutarakan di atas sangatlah tepat. Indonesia pernah menghadapi suatu kejadian dari salah satu mitra Pertamina yang melakukan gugatan ke Arbitrase International di Swiss agar dana hasil penjualan minyak dan gas bumi dibekukan. Tuntutan itu terjadi karena pemerintah Indonesia mengeluarkan Keppres No. 39, pada 20 September 1997 yang menunda beberapa proyek pembangunan, di antaranya pengembangan lapangan panas bumi berupa Joint Operation Contract antar perusahan swasta dan Pertamina yang telah ditandatanganipada tanggal 28 November 1994. Meskipun Keppres No. 39/1997 telah dicabut dan telah menetapkan bahwa proyek tersebut dapat dilanjutkan,   namun   pihak   mitra Pertamina tersebut tidak berkeinginan untuk meneruskan proyek tersebut. Pihak mitra Pertamina itu sama sekali tidak berkeinginan untuk berkompromi dan berkeinginan untuk minta ganti rugi sesuai dengan keputusan arbitase sebesar US $ 261 juta. Pengadilan di AS sudah membekukan 12 rekening milik Pertamina yang total nilainya sekitar US$ 650 juta. Kemudian pengadilan berencana akan membekukan lagi enam rekening

yang juga berada di AS. Dijelaskan oleh pihak Pertamina bahwa ada 95% dana yang dibekukan itu merupakan milik pemerintah dari hasil penjualan minyak dan gas. Dengan memahami bahwa segala pembayaran minyak dan gas bumi yang menggunakan mata uang Dollar harus melalui Bank Sentral, New York, hal ini mengakibatkan posisi keuangan Indonesia sangat rentan bila ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil tidak sesuai dengan kepentingan ekonomi Amerika.

Kejadian yang dialami oleh Pertamina itu jelas akan dampak negatif bagi ekonomi Indonesia. Di lain hal, bila dilihat dari letak geografis Indonesia yang mempunyai kapasitas produksi minyak di bawah 1 juta bph, dan adanya gas alam sangat besar yang dapat mensuplai kebutuhan energi untuk kawasan Asia Pasifik, tidak ada salahnya jika mengikuti jejak negara-negara lain yang telah lebih dahulu menggunakan mata uang Euro sebagai bentuk alternatif dari hasil penjualan minyak dan gas, petroeuro, selama justifikasi ekonominya memberikan kontribusi nilai-nilai yang lebih tinggi bagi devisa negara sehingga sesuai seperti apa yang diamanahkan dalam UUD 1945. Pesan yang dapat disampaikan dari uraian di atas yang sangat mendasar yakni : never put your eggs into one basket.

Pentingnya Penggunaan Rupiah

Jika ditinjau dari perspektif geoekonomi, perlu kiranya dipertimbangkan untuk diberlakukan seluruh transaksi atas minyak mentah dan BBM dilakukan di wilayah Indonesia. Dan kemudian dilanjutkan dengan langkah yang sangat strategis yaitu membayar minyak mentah, petroleum products, dan gas alam di wilayah Indonesia dengan menggunakan mata uang Rupiah. Dengan cara ini, tercipta suatu mekanisme pasar atau rush atas permintaan Rupiah secara alami.

Dari sinilah tercipta Mid Oil Platts Indonesia. Secara gradual tentunya mekanisme ini akan memberikan dampak menguatnya nilai mata uang Rupiah terhadap mata uang asing lainnya. Menguatnya nilai tukar mata uang rupiah pada saat ini akan memberikan dampak posistif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Multiplier effect akan dirasakan langsung oleh rakyat seperti turunnya harga BBM, tarif listrik, harga pupuk, telkom,air bersih, dlsb,mengingat secara keseluruhan biaya operasi tersebut juga mengandung 80% mata uang asing, Dollar.

Sebagai salah satu contoh, sewaktu harga yang diperhitungkan PLN menggunakan tarif US$ .07/Kwh pada saat nilai tukar 1 US$ @ Rp 10,000 berarti nilainya setara dengan Rp 700/Kwh. Seandainya kalau nilai tukar Rupiah sekarang mengalami apresiasi terhadap Dollar pada Rp 9000 dan dengan menggunakan benchmark US$ .07/Kwh menandakan harga baru PLN setara dengan Rp630 /Kwh dan seterusnya dengan berbagai skenario patokan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar, otomatis harga tarif dasar listrik, standar kebutuhan hidup akan terjangkau. Jadi bila ada suatu skenario Rupiah menguat menjadi Rp. 5000 = Rp,350/Kwh atau bahkan sampai kembali menjadi Rp 2000 = Rp.140/Kwh, seperti yang pernah terjadi pada tahun 1992,tentunya daya beli masyarakat akan kembali menguat, seluruh sendi kehidupan ekonomi akan kembali tumbuh.

Bila pemerintah bermaksud untuk konsisten dengan mengutamakan program ekonomi rakyat, perlu diperjuangkan harga jual gas alam yang diproduksi dari ladang Kontraktor Bagi Hasil atau KKKSK (KBH=PSC) kepada industri pupuk dengan menggunakan mata uang Rupiah.

Selain itu, pemanfaatan gas alam perlu dimaksimalkan. Data menunjukkan bahwa nilai gas alam sangat murah. Tetapi di sisi lain, gas bisa memiliki nilai tambah yang begitu besar (menggunakan mata uang Dollar) apabila dijadikan sebagai bahan baku untuk kebutuhan pupuk dalam negeri. Industri pupuk menggunakan bahan baku utama gas bumi mewakili sampai 70% dari biaya produksi. Menurut Dirut PT Pusri dari hasil dengar pendapat dengan DPR beberapa waktu yang lampau memberikan gambaran perhitungan ketika harga gas bumi sebesar US$.1,30/ MMBTU, dapat menjual harga pupuk kepada petani menjadi Rp. 1 juta/ton atau Rp. 1000/kg.

Sebagai perbandingan dengan harga pupuk impor yang sebesar US$ 135/ton dengan kurs Rp. 8000/ US$1 , harga jual per ton menjadi Rp. 1,080,000 atau Rp.1080/kg. Perbandingan harga impor dengan harga produksi dalam negeri hampir dibilang tidak ada perbedaan yang signifikan, padahal produk impor masih terbebani oleh ongkos tranportasi dan pajak. Hal ini dapat terjadi karena harga jual gas alam sebagai feedstock kepada industri pupuk tidak lain karena menggunakan mata uang Dollar.

(bersambung ke bagian lima)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL